Ketapang, Kalimantan Barat ,tipikorinvestigasinews.id – Minggu, 29 Maret 2026 -;Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan keresahan dan mendesak penertiban aktivitas pertambangan yang dilaporkan beroperasi hanya puluhan meter dari permukiman warga serta area lingkungan pendidikan (SMP). Aktivitas tersebut dinilai menimbulkan ancaman serius karena berpotensi merusak lingkungan serta mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat sekitar.
Lokasi yang dilaporkan berada di Dusun Belanai, Desa Biku Sarana, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang. Laporan masyarakat tersebut disampaikan kepada Warta Humas Redaksi Media Tipikor Investigasi News.id pada Minggu (29/3/2026) sekitar pukul 15.30 WIB.
Publik menilai adanya potensi kerugian jangka panjang bagi masyarakat terdampak, terutama terkait kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Kegiatan yang diduga tidak memperhatikan aspek reklamasi berpotensi memicu kerusakan permanen, seperti tanah menjadi gersang, terbentuknya lubang galian yang dalam, erosi, ancaman longsor, degradasi tanah, hingga pencemaran sumber air.
Selain itu, muncul dugaan kesenjangan dalam distribusi keuntungan. Masyarakat menyebut aktivitas penambangan telah berlangsung sekitar lima tahun, namun manfaat ekonominya diduga hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sementara warga sekitar harus menanggung dampak kerusakan lingkungan.
Masyarakat pun mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan terhadap perusahaan yang diduga berdampak buruk terhadap lingkungan, melakukan pengecekan langsung ke lapangan, serta memastikan kewajiban reklamasi dijalankan sesuai ketentuan.
Warga juga menegaskan hak konstitusional mereka untuk menuntut audit menyeluruh terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) PT BBS, guna memastikan tidak terjadi kerugian ekologis maupun tumpang tindih lahan yang merugikan masyarakat.
Selain itu, dugaan ketidakjelasan status operasional perusahaan dinilai berisiko merugikan lingkungan dan masyarakat setempat. Redaksi Tipikor Investigasi News.id menekankan pentingnya transparansi operasional. Dugaan tidak adanya papan nama perusahaan maupun kantor fisik di lokasi disebut sebagai indikasi pelanggaran administratif. Mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta regulasi perizinan berusaha, setiap badan usaha wajib memiliki identitas yang jelas sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dan lingkungan.
Catatan Redaksi:
Pemberitaan ini disusun berdasarkan aduan masyarakat. Seluruh pihak yang disebutkan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga terdapat hasil pemeriksaan resmi dari lembaga berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, Warta Humas Redaksi Media Tipikor Investigasi News.id menegaskan tetap membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta prinsip keberimbangan pemberitaan.
Redaksi akan terus memantau dan menelusuri perkembangan polemik ini berdasarkan data serta fakta lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi lanjutan akan disampaikan pada edisi berikutnya setelah hasil penelusuran investigasi tambahan diperoleh.
Tipikor Investigasi News.id berkomitmen menyampaikan informasi yang faktual, berimbang, dan relevan untuk kepentingan publik.
Warta : Humas Tipikor Investigasi News.id Kalbar: Rabudin Muhammad
Sumber: Aduan masyarakat, didampingi praktisi hukum Rusliyadi, S.H.
____________________________________________
