S W N

MEDIA NASIONAL

TIPIKOR

INVESTIGASI NEWS.ID

Konten Spesial

Dukung Ketahanan Pangan, Ditbinmas Polda Lampung Asistensi Program Pekarangan Bergizi di Lampung Utara Rumah Warga Desa Segayam Ogan Ilir Ludes Terbakar, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah DPRD Langkat Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif PALOPO— Rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Palopo pada Senin (22/6/2026) siang awalnya berjalan seperti biasa. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palopo, Zulkifli Halid, datang membawa dokumen penting, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2025. Namun, perhatian beberapa orang di dalam ruangan justru tertuju ke deretan kursi anggota dewan. Di sana, duduk Abdul Salam. Kehadiran Salam langsung memicu bisik-bisik di koridor parlemen. Bagi publik Palopo yang mengikuti dinamika politik lokal, nama Salam bukan sosok asing. Ia adalah legislator yang beberapa waktu lalu resmi diberhentikan dari jabatannya lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2162/XII/Tahun 2025. Hingga hari ini, lembaran hitam di atas putih dari gubernur itu belum pernah dicabut atau dibatalkan. Lalu, mengapa Salam bisa kembali duduk dan ikut bersidang? Pintu masuk Salam adalah selembar surat dari internal partainya sendiri. Mahkamah Partai NasDem menerbitkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 11/MPN/DPRD/I/2026 yang memulihkan status keanggotaannya. Bagi partai dan Salam, surat ini adalah mandat sah. Namun bagi sistem birokrasi negara, situasinya tidak sesederhana itu. Di sinilah letak benang kusutnya. Dalam tata negara kita, keputusan partai politik dan keputusan perwakilan pemerintah pusat (gubernur) berada di kamar yang berbeda. Surat dari mahkamah partai adalah urusan rumah tangga organisasi. Sementara SK Gubernur adalah produk hukum negara yang mengikat secara publik. Secara administrasi, selama Gubernur Sulsel belum mengeluarkan SK baru yang membatalkan pemberhentian tersebut, status Salam di mata hukum negara sebenarnya masih merupakan mantan anggota dewan. Ruang abu-abu ini yang sekarang berisiko membawa masalah baru bagi DPRD Palopo. Rapat paripurna kemarin bukan sekadar kumpul-kumpul biasa, melainkan agenda resmi penyerahan laporan keuangan daerah. Jika seorang tokoh yang status administrasinya masih menggantung ikut mengambil keputusan, atau bahkan sekadar memberikan hak suara dan interupsi, keabsahan produk hukum yang dihasilkan dewan di masa depan bisa dipersoalkan. Bukan hanya soal sah atau tidaknya perda APBD nanti, urusan ini juga bisa merembet ke urusan isi dompet negara. Hak keuangan dan fasilitas kedewanan melekat pada SK jabatan yang sah. Jika Sekretariat DPRD buru-buru mencairkan hak keuangan Salam sebelum ada lampu hijau atau SK pemulihan resmi dari Gubernur, pos anggaran tersebut sangat rawan menjadi “merah” saat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nanti. Hingga saat ini, suasana di seputar konflik administrasi ini masih sunyi dari tanggapan resmi. Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum bersuara, begitu pula dengan Sekretariat DPRD Palopo. Pj Sekda Zulkifli Halid yang hadir mewakili eksekutif pun memilih tidak memberikan komentar publik usai rapat. Salam sendiri tampaknya sadar bahwa modal putusan partai saja belum cukup kuat untuk mendobrak dinding birokrasi. Ia kini harus memilih menempuh jalur resmi dengan menggugat SK Gubernur tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Langkah ini akan menegaskan bahwa kepastian nasib politiknya memang harus diuji di depan meja hijau. Sekarang, bola panas ada di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selama belum ada ketukan palu hakim atau revisi resmi dari gubernur, setiap rapat yang digelar di gedung parlemen Palopo akan terus dibayangi oleh ketidakpastian hukum. Upaya untuk meminta kejelasan lebih lanjut masih terus diikhtiarkan. Redaksi hingga berita ini dinaikkan masih mencoba menghubungi pimpinan DPRD Palopo serta pengurus Fraksi NasDem demi mendapatkan duduk perkara yang lebih terang bagi publik.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447H / 2026M

Beranda Berita DPD PKHI Kalbar Tetapkan dr. Asep Ahmad Saefullah Sebagai Ketua Periode 2025–2030

DPD PKHI Kalbar Tetapkan dr. Asep Ahmad Saefullah Sebagai Ketua Periode 2025–2030

11 Agustus 2025170 Dilihat

IMG-20250811-WA0039

Pontianak, tipikorinvestigasinews.id – 10 Agustus 2025 -Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia (DPD PKHI) Kalimantan Barat resmi menetapkan dr. Asep Ahmad Saefullah sebagai Ketua periode 2025–2030 melalui Musyawarah Daerah (MUSDA) yang digelar di Hotel Kapuas Dharma, Pontianak, Minggu (10/8).

Acara dihadiri oleh perwakilan 14 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Kalimantan Barat, pengurus pusat, dan sejumlah tamu undangan. Dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hadir Dr. Heri Margono, SE, MM. Sementara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya diwakili oleh Yoga Paksi, M.Si.

MUSDA dipimpin oleh Ketua Siti Aisyah, CHt, dengan Agus Satrianto, CHt CI, sebagai pimpinan sidang. Seluruh peserta menyampaikan pandangan dan menyepakati hasil pemilihan secara musyawarah.

Dr. Heri Margono dalam sambutannya menyampaikan harapan agar kepengurusan baru dapat memperkuat soliditas organisasi.

Kita berharap kepengurusan baru ini dapat menjaga kekompakan, meningkatkan kompetensi anggota, dan berperan positif di masyarakat,” ujarnya.

Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Herman Hofi Law yang juga anggota PKHI Kalbar, Andi Hariadi, turut memberikan selamat kepada ketua terpilih.

Semoga di bawah kepemimpinan dr. Asep Ahmad Saefullah, organisasi ini semakin maju, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Melalui hasil MUSDA ini, DPD PKHI Kalbar menegaskan komitmennya untuk mengembangkan potensi hipnoterapi, pelatihan, dan kontribusi sosial di wilayah Kalimantan Barat.

Reporter:Rabudin Muhammad
Sumber:Jn/98

Post Views: 170

TIPIKOR INVESTIGASI NEWS.ID
⚖️ Tegakkan Keadilan, Perjuangkan Kebenaran

PERINGATAN: Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial dan dikomersilkan tanpa seizin redaksi.

____________________________________________

T I P I K O R

INVESTIGASI NEWS.ID

BREAKING NEWS

BERITA TERUPDATE • INFORMASI LINTAS DAERAH • MEDIA. NASIONAL TIPIKOR INVESTIGASI NEWS.ID • Menyajikan BERITA TERKINI • UNGKAP FAKTA • SOROT • KASUS • Investigasi Tajam, Informasi Terpercaya • Tegas, Jujur, dan Berintegritas • Sorot Fakta Tanpa Kompromi • Mengungkap Fakta Demi Kebenaran • Fakta Bicara, Kami Menyuarakan • Suara Fakta untuk Keadilan

─────────────────────────────────────────

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan