Aceh Singkil, tipikorinvestigasinews.id – Fenomena konsentrasi kekuasaan kembali mengemuka di Aceh Singkil. Hidayat Riadi Manik, putra kandung dari Bupati Aceh Singkil H. Safriadi, S.H. (Oyon), kini resmi memegang tiga posisi strategis sekaligus: Ketua DPC Partai Hanura Aceh Singkil, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh Singkil periode 2025–2030, dan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh Singkil periode 2025–2029.
Fenomena ini menimbulkan tanya: Apakah jalan menuju kepemimpinan publik di Aceh Singkil kini harus melewati garis keturunan?
Sorotan tajam datang dari Forum Mahasiswa Aceh Singkil (FORMAS), yang menilai kondisi ini sebagai indikasi kuat hadirnya politik dinasti dalam format yang semakin sistemik. Ketua FORMAS, Ahmad Fadil Lauser Melayu, secara tegas mengkritik proses aklamasi yang mengantar Hidayat ke dua posisi publik tersebut.
“Ini bukan lagi soal prosedur administratif. Ini adalah bentuk kemunduran demokrasi. Ketika satu orang mendominasi tiga ruang strategis, terutama dengan latar belakang sebagai anak kepala daerah, maka yang terjadi bukan kaderisasi—melainkan pewarisan kekuasaan,” ujar Fadil dalam pernyataannya, Rabu (17/7/2025).
Menurut FORMAS, meskipun pemilihan Ketua PMI dan KONI secara teknis dibuka untuk umum, tidak munculnya kandidat lain patut menjadi alarm. “Matinya keberanian struktural itu bukan karena tak ada yang mampu, tapi karena sistemnya sudah membuat orang enggan maju. Ketika segala ruang telah diarsipkan untuk nama tertentu, demokrasi hanya jadi formalitas,” tambah Fadil.
Aklamasi Bukan Kemenangan, Tapi Kekalahan Sistemik FORMAS menilai bahwa aklamasi yang berulang bukanlah pertanda legitimasi kuat, melainkan sinyal lemahnya kompetisi dan kultur oligarki yang kian mengakar.
“Prosedurnya sah, tapi legitimasi moralnya dipertanyakan. Aklamasi terhadap anak pejabat bukan kemenangan pribadi Hidayat, tapi kekalahan publik Aceh Singkil dalam menciptakan ruang kompetitif yang sehat,” jelas Fadil.
Ia pun mengajak masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen sipil untuk tidak terjebak dalam narasi ‘wajar’ atau ‘lumrah’ saat anak pejabat merangkap jabatan. “Kami tidak sedang menyerang pribadi. Tapi publik harus sadar, ini tentang tanggung jawab moral. Ketika kita membiarkan kekuasaan diwariskan, maka kita sedang mengubur partisipasi rakyat pelan-pelan,” tegasnya.
Menuju Oligarki Lokal?
Dalam analisis FORMAS, fenomena seperti ini adalah gejala oligarki lokal—di mana jalur menuju posisi strategis bukan lagi melalui perjuangan dan kompetensi, tapi karena garis darah dan kedekatan simbolik dengan penguasa.
“Politik lokal kita sedang mengalami pergeseran. Demokrasi partisipatif tergeser oleh oligarki kekerabatan. Ini adalah sinyal bahaya yang tak boleh dibiarkan,” ujar Fadil menutup pernyataannya, {syah}
____________________________________________
