KUBU RAYA. http://tipikorinvestigasinews.id-kamis 21 Mai 2026-Provinsi Kalimantan Barat,Ambruknya jembatan utama di Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, menjadi tamparan keras bagi potret pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat.
Putusnya jalur vital ini seketika melumpuhkan total urat nadi perekonomian dan mobilitas warga antardesa yang selama ini bergantung pada akses darat tersebut.
Jembatan yang menjadi tumpuan utama bagi distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perdagangan lokal kini tak lagi berbentuk.
Ambruknya fasilitas publik ini tidak hanya memutus akses fisik, tetapi juga mengancam stabilitas ketahanan ekonomi warga pedesaan yang kini terisolasi dari pusat pasar dan perkotaan.
Menanti Nyata Janji Politik Sujiwo dan Ria Norsan
Kondisi di lapangan menunjukkan stagnasi total aktivitas ekonomi. Warga kini dihantui kemerosotan pendapatan secara drastis akibat hasil bumi yang terancam membusuk karena tidak dapat diangkut ke luar daerah.
Di tengah situasi darurat ini, masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk segera menghentikan retorika dan mengambil langkah taktis di lapangan.
Warga secara spesifik menyoroti komitmen politik yang pernah diikrarkan oleh Bupati Kubu Raya, Sujiwo, dan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.
Infrastruktur layak yang kerap dijadikan komoditas kampanye kini ditagih pembuktiannya.
”Jembatan ini adalah jalur utama kami mencari nafkah. Kami tidak butuh sekadar peninjauan, kami berharap pemerintah daerah segera merealisasikan komitmen pembangunan infrastruktur yang sempat disampaikan dalam agenda-agenda politik sebelumnya,” cetus salah seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
Menguji Akuntabilitas Publik: Dinas PUPR Bungkam?
Hingga laporan ini diturunkan, respons cepat yang diharapkan dari pemangku kebijakan masih nihil.
Tim redaksi telah melayangkan upaya konfirmasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya serta instansi terkait di tingkat provinsi, namun belum mendapatkan jawaban resmi terkait rencana penanganan darurat maupun rekonstruksi jembatan yang roboh tersebut.
Sebagai perwujudan jurnalisme yang sehat, independen, dan berimbang sesuai amanat UU Pers, redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak pemerintah daerah, Dinas PUPR, maupun pemangku kepentingan terkait untuk memberikan klarifikasi, hak jawab, serta hak koreksi atas krisis infrastruktur yang sedang terjadi di Kecamatan Kubu ini.
Pewarta : Humas Redaksi media Tipikor Investigasi News ID Kalbar:Rabudin Muhammad
Catatan : (Foto/Visual pendukung dalam berita ini dihasilkan melalui teknologi AI/Kecerdasan Buatan).
____________________________________________
