LABUAN BAJO,
Tipikorinvestigasinews.Id- Pengelolaan pariwisata di Taman Nasional Komodo (TNK) tidak hanya berkaitan dengan isu konservasi dan kewenangan negara, tetapi juga memunculkan persoalan serius mengenai keadilan distribusi manfaat ekonomi. Di tengah meningkatnya kunjungan wisata dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), muncul kesenjangan penerimaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat lokal.
Dalam praktiknya, sektor pariwisata TNK menghasilkan PNBP yang signifikan dan sebagian besar disetorkan ke kas negara melalui Pemerintah Pusat. Sebaliknya, Pemerintah Daerah hanya memperoleh manfaat terbatas melalui retribusi daerah serta dampak ekonomi tidak langsung. Sementara itu, masyarakat lokal yang hidup berdampingan langsung dengan kawasan konservasi dan menanggung dampak sosial serta ekologis justru berada pada posisi paling lemah dalam pembagian manfaat.
Secara hukum, pengaturan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan kehutanan dan kawasan konservasi sebagai kewenangan Pemerintah Pusat. Konsekuensinya, pengelolaan kawasan dan penerimaan utama dari aktivitas pariwisata TNK menjadi hak negara melalui mekanisme PNBP.
Dari sudut pandang hukum administrasi negara, pengaturan tersebut sah. Namun, sejumlah kalangan menilai bahwa persoalan tidak berhenti pada aspek legalitas semata. Filsuf etika Franz Magnis-Suseno menegaskan bahwa hukum dan moral tidak selalu berjalan seiring.
“Tidak semua yang legal itu moral, dan tidak semua yang moral itu sudah tentu legal,” tulis Magnis-Suseno dalam Etika Dasar.
Dalam konteks TNK, pandangan ini menjadi relevan ketika negara memperoleh keuntungan ekonomi yang besar, sementara daerah dan masyarakat lokal hanya menerima bagian yang minim. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan etis mengenai keadilan penggunaan kewenangan negara.
Magnis-Suseno juga menekankan pentingnya otonomi moral dalam pengambilan kebijakan publik. Negara dan pengelola kawasan, menurutnya, tidak cukup hanya menjalankan aturan, tetapi juga harus merefleksikan dampak kebijakan tersebut terhadap keadilan sosial.
“Otonomi berarti mengambil tanggung jawab atas tindakan sendiri, bukan sekadar berlindung di balik perintah atau aturan,” tulisnya.
Sejalan dengan itu, tujuan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014-yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan pembangunan-dinilai belum sepenuhnya tercapai jika manfaat ekonomi pariwisata TNK lebih banyak terpusat di tingkat nasional.
Sejumlah pengamat mendorong adanya evaluasi kebijakan melalui skema pembagian manfaat yang lebih adil, seperti dana bagi hasil yang proporsional, kompensasi ekologis bagi daerah, serta pelibatan aktif pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata kawasan konservasi.
Tanpa keseimbangan antara hukum dan etika, pengelolaan pariwisata berisiko kehilangan legitimasi sosial. Sebaliknya, tanpa kerangka hukum yang kuat, konservasi nasional juga dapat kehilangan arah.
⚖️ Tegakkan Keadilan, Perjuangkan Kebenaran
____________________________________________