JATIM BANYUWANGI- Gelombang keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Banyuwangi terus bermunculan. Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam dari Ketua LBH Gadjah Madha Indonesia, Danny Hendro Saputro, yang menilai pemadaman berulang tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit Saptu 13 juni 2026.
Dalam pernyataannya, Danny menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat modern. Ketika pemadaman terjadi secara berulang dalam rentang waktu yang panjang, maka dampaknya tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga sektor usaha, pendidikan, pelayanan publik hingga kesehatan.
Sorotan tersebut muncul setelah sejumlah wilayah di Banyuwangi mengalami pemadaman listrik dalam beberapa hari terakhir. PLN menyebut penghentian aliran listrik dilakukan sebagai bagian dari pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi guna menjaga keandalan pasokan listrik jangka panjang. Puluhan desa dan kelurahan terdampak selama proses pekerjaan berlangsung.
Menurut Danny, alasan pemeliharaan jaringan memang dapat dipahami sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan. Namun masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang jelas, transparan, dan disampaikan jauh hari sebelum pemadaman dilakukan.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi objek yang menerima dampak tanpa memperoleh penjelasan yang memadai. Transparansi merupakan bentuk penghormatan kepada pelanggan yang selama ini taat membayar tagihan listrik,” tegasnya.
LBH Gadjah Madha Indonesia menilai bahwa banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang sangat bergantung pada kestabilan pasokan listrik. Usaha kuliner, percetakan, bengkel, toko modern, peternakan, hingga usaha berbasis teknologi mengalami hambatan operasional saat listrik padam berjam-jam. DPRD Banyuwangi juga sebelumnya menyoroti dampak pemadaman terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang bergantung pada pasokan listrik stabil.
Selain kerugian ekonomi, pemadaman juga dikhawatirkan berpotensi merusak peralatan elektronik masyarakat. Banyak warga mengaku khawatir terhadap risiko kerusakan kulkas, mesin produksi, komputer, pompa air, hingga peralatan elektronik rumah tangga akibat padam dan menyala secara berulang.
LBH Gadjah Madha Indonesia menegaskan bahwa hubungan antara PLN dan pelanggan bukan sekadar hubungan penyedia jasa dan pengguna, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pelayanan publik yang harus dijalankan secara profesional.
Sebagai bentuk keseriusan, Danny menyatakan pihaknya tengah mempersiapkan surat resmi yang akan dilayangkan kepada PLN untuk meminta penjelasan menyeluruh mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, durasi pekerjaan, langkah mitigasi, serta upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Kami ingin ada keterbukaan. Jika memang pemadaman dilakukan untuk pemeliharaan jaringan, masyarakat harus mengetahui secara rinci lokasi pekerjaan, manfaat yang diperoleh, dan target penyelesaiannya. Jangan sampai masyarakat hanya menerima dampaknya tanpa memperoleh informasi yang jelas,” ujarnya.
Lebih lanjut, LBH Gadjah Madha Indonesia juga meminta pemerintah daerah untuk ikut melakukan pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia layanan strategis. Menurutnya, listrik merupakan salah satu sektor vital yang mempengaruhi hampir seluruh aktivitas masyarakat.
Di sisi lain, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai efektivitas program pemeliharaan jaringan yang selama ini dilakukan. Pasalnya, pemadaman terencana untuk pemeliharaan jaringan SUTM dan peningkatan keandalan listrik sudah beberapa kali dilakukan dalam berbagai wilayah Banyuwangi.
LBH Gadjah Madha Indonesia menilai bahwa evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar pemeliharaan jaringan benar-benar memberikan hasil yang dirasakan masyarakat, bukan justru menimbulkan keresahan berkepanjangan.
“Kami tidak anti terhadap program pemeliharaan jaringan. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika masyarakat merasa dirugikan dan tidak mendapatkan penjelasan yang memadai. Pelayanan publik harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian informasi,” tambah Danny
Keluhan masyarakat sendiri terus bermunculan di berbagai platform media sosial maupun grup komunikasi warga. Sebagian warga mengaku kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari akibat pemadaman yang berlangsung berjam-jam. Bahkan muncul berbagai spekulasi dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga memperkeruh situasi. PLN sebelumnya juga mengingatkan masyarakat agar memperoleh informasi resmi melalui kanal resmi perusahaan untuk menghindari hoaks.
Atas dasar itu, LBH Gadjah Madha Indonesia mendesak PLN untuk meningkatkan pola komunikasi publik, memperluas penyebaran informasi jadwal pemadaman, mempercepat proses pemeliharaan jaringan, serta membuka ruang dialog dengan masyarakat agar kepercayaan publik tetap terjaga.
“Kami berdiri bersama masyarakat. Jangan sampai kepentingan warga dan pelaku usaha dikorbankan karena lemahnya komunikasi publik. Pelayanan listrik yang andal adalah hak masyarakat, sedangkan transparansi adalah kewajiban penyelenggara layanan,” pungkas Danny
Dengan pelayangan surat resmi tersebut, LBH Gadjah Madha Indonesia berharap PLN segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat Banyuwangi serta menyusun langkah konkret agar pemadaman listrik yang berdampak luas tidak kembali menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Korlip jatim:Ely irwanto
____________________________________________
