Kapuas Hulu, http://tipikorinvestigasinews.id- Perkembangan penanganan dugaan persoalan di tubuh PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) atau PT UKM memasuki babak baru.
Jika sebelumnya sorotan publik lebih banyak tertuju pada kondisi internal perusahaan daerah tersebut, kini perhatian mulai mengarah pada sejumlah kebijakan strategis yang diambil saat masa transisi kepengurusan perusahaan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah proyek pengadaan mobil tangki angkut Bahan Bakar Minyak (BBM) yang hingga kini dinilai belum memberikan manfaat operasional secara maksimal.
Aset yang diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha perusahaan itu justru menjadi bahan perbincangan publik karena belum terlihat beroperasi sebagaimana tujuan awal pengadaannya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa aparat penegak hukum telah meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait untuk mendalami proses pengadaan mobil tangki tersebut.
Pendalaman dilakukan guna menelusuri berbagai aspek, mulai dari mekanisme pengadaan, sumber pendanaan, hingga proses pengambilan keputusan yang melatarbelakangi pembelian aset tersebut.
Pengadaan mobil tangki diketahui berlangsung saat PT UKM belum memiliki direksi dan komisaris definitif. Pada periode tersebut, perusahaan dijalankan oleh pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt), baik di tingkat direksi maupun komisaris.
Situasi inilah yang kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat. Selain mempertanyakan efektivitas pengadaan, publik juga menyoroti kewenangan pejabat berstatus Plt dalam mengambil keputusan strategis yang berdampak pada keuangan perusahaan daerah.
Sorotan semakin menguat setelah sebelumnya muncul pernyataan mengenai penggunaan skema kerja sama dengan perusahaan daerah penyedia air minum untuk mendukung operasional PT UKM.
Kebijakan tersebut memunculkan berbagai tanggapan dan menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum serta pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
“Kalau memang semuanya sudah sesuai aturan tentu tidak ada masalah. Namun karena muncul berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, wajar jika publik berharap ada penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan spekulasi,” ujar salah seorang warga Kapuas Hulu yang enggan disebutkan namanya.
Menurut sejumlah pengamat, tata kelola Badan Usaha Milik Daerah harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan. Terlebih apabila kebijakan yang diambil berkaitan dengan penggunaan anggaran dan pengadaan aset bernilai besar.
Meski berbagai informasi terus berkembang, hingga saat ini aparat penegak hukum belum menyampaikan kesimpulan resmi terkait adanya tindak pidana ataupun pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Proses yang berjalan masih berada pada tahap pengumpulan bahan keterangan dan pendalaman informasi.
Publik berharap penelusuran yang dilakukan Kejaksaan dapat mengungkap secara terang berbagai kebijakan yang diambil selama masa transisi PT UKM. Masyarakat juga menilai bahwa penanganan perkara ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMD serta memastikan setiap kebijakan dijalankan sesuai aturan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam proses penelusuran tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan yang berlangsung. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Adi*ztc)
____________________________________________
