PORTAL BERITA - Laman 144 dari 3243 -

S W N

MEDIA NASIONAL

TIPIKOR

INVESTIGASI NEWS.ID

Konten Spesial

Dukung Ketahanan Pangan, Ditbinmas Polda Lampung Asistensi Program Pekarangan Bergizi di Lampung Utara Rumah Warga Desa Segayam Ogan Ilir Ludes Terbakar, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah DPRD Langkat Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif PALOPO— Rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Palopo pada Senin (22/6/2026) siang awalnya berjalan seperti biasa. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palopo, Zulkifli Halid, datang membawa dokumen penting, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2025. Namun, perhatian beberapa orang di dalam ruangan justru tertuju ke deretan kursi anggota dewan. Di sana, duduk Abdul Salam. Kehadiran Salam langsung memicu bisik-bisik di koridor parlemen. Bagi publik Palopo yang mengikuti dinamika politik lokal, nama Salam bukan sosok asing. Ia adalah legislator yang beberapa waktu lalu resmi diberhentikan dari jabatannya lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2162/XII/Tahun 2025. Hingga hari ini, lembaran hitam di atas putih dari gubernur itu belum pernah dicabut atau dibatalkan. Lalu, mengapa Salam bisa kembali duduk dan ikut bersidang? Pintu masuk Salam adalah selembar surat dari internal partainya sendiri. Mahkamah Partai NasDem menerbitkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 11/MPN/DPRD/I/2026 yang memulihkan status keanggotaannya. Bagi partai dan Salam, surat ini adalah mandat sah. Namun bagi sistem birokrasi negara, situasinya tidak sesederhana itu. Di sinilah letak benang kusutnya. Dalam tata negara kita, keputusan partai politik dan keputusan perwakilan pemerintah pusat (gubernur) berada di kamar yang berbeda. Surat dari mahkamah partai adalah urusan rumah tangga organisasi. Sementara SK Gubernur adalah produk hukum negara yang mengikat secara publik. Secara administrasi, selama Gubernur Sulsel belum mengeluarkan SK baru yang membatalkan pemberhentian tersebut, status Salam di mata hukum negara sebenarnya masih merupakan mantan anggota dewan. Ruang abu-abu ini yang sekarang berisiko membawa masalah baru bagi DPRD Palopo. Rapat paripurna kemarin bukan sekadar kumpul-kumpul biasa, melainkan agenda resmi penyerahan laporan keuangan daerah. Jika seorang tokoh yang status administrasinya masih menggantung ikut mengambil keputusan, atau bahkan sekadar memberikan hak suara dan interupsi, keabsahan produk hukum yang dihasilkan dewan di masa depan bisa dipersoalkan. Bukan hanya soal sah atau tidaknya perda APBD nanti, urusan ini juga bisa merembet ke urusan isi dompet negara. Hak keuangan dan fasilitas kedewanan melekat pada SK jabatan yang sah. Jika Sekretariat DPRD buru-buru mencairkan hak keuangan Salam sebelum ada lampu hijau atau SK pemulihan resmi dari Gubernur, pos anggaran tersebut sangat rawan menjadi “merah” saat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nanti. Hingga saat ini, suasana di seputar konflik administrasi ini masih sunyi dari tanggapan resmi. Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum bersuara, begitu pula dengan Sekretariat DPRD Palopo. Pj Sekda Zulkifli Halid yang hadir mewakili eksekutif pun memilih tidak memberikan komentar publik usai rapat. Salam sendiri tampaknya sadar bahwa modal putusan partai saja belum cukup kuat untuk mendobrak dinding birokrasi. Ia kini harus memilih menempuh jalur resmi dengan menggugat SK Gubernur tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Langkah ini akan menegaskan bahwa kepastian nasib politiknya memang harus diuji di depan meja hijau. Sekarang, bola panas ada di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selama belum ada ketukan palu hakim atau revisi resmi dari gubernur, setiap rapat yang digelar di gedung parlemen Palopo akan terus dibayangi oleh ketidakpastian hukum. Upaya untuk meminta kejelasan lebih lanjut masih terus diikhtiarkan. Redaksi hingga berita ini dinaikkan masih mencoba menghubungi pimpinan DPRD Palopo serta pengurus Fraksi NasDem demi mendapatkan duduk perkara yang lebih terang bagi publik.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447H / 2026M

23 Juni 2026

Dukung Ketahanan Pangan, Ditbinmas Polda Lampung Asistensi Program Pekarangan Bergizi di Lampung Utara

Lampung Utara tipikorinvestigasinews.id – Tim Direktorat Binmas Polda Lampung melaksanakan kegiatan asistensi kepada - MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS - BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

23 Juni 202623 Juni 2026

Rumah Warga Desa Segayam Ogan Ilir Ludes Terbakar, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah

23 Juni 2026

DPRD Langkat Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

23 Juni 2026

Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif

23 Juni 202623 Juni 2026

Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif PALOPO— Rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Palopo pada Senin (22/6/2026) siang awalnya berjalan seperti biasa. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palopo, Zulkifli Halid, datang membawa dokumen penting, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2025. Namun, perhatian beberapa orang di dalam ruangan justru tertuju ke deretan kursi anggota dewan. Di sana, duduk Abdul Salam. Kehadiran Salam langsung memicu bisik-bisik di koridor parlemen. Bagi publik Palopo yang mengikuti dinamika politik lokal, nama Salam bukan sosok asing. Ia adalah legislator yang beberapa waktu lalu resmi diberhentikan dari jabatannya lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2162/XII/Tahun 2025. Hingga hari ini, lembaran hitam di atas putih dari gubernur itu belum pernah dicabut atau dibatalkan. Lalu, mengapa Salam bisa kembali duduk dan ikut bersidang? Pintu masuk Salam adalah selembar surat dari internal partainya sendiri. Mahkamah Partai NasDem menerbitkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 11/MPN/DPRD/I/2026 yang memulihkan status keanggotaannya. Bagi partai dan Salam, surat ini adalah mandat sah. Namun bagi sistem birokrasi negara, situasinya tidak sesederhana itu. Di sinilah letak benang kusutnya. Dalam tata negara kita, keputusan partai politik dan keputusan perwakilan pemerintah pusat (gubernur) berada di kamar yang berbeda. Surat dari mahkamah partai adalah urusan rumah tangga organisasi. Sementara SK Gubernur adalah produk hukum negara yang mengikat secara publik. Secara administrasi, selama Gubernur Sulsel belum mengeluarkan SK baru yang membatalkan pemberhentian tersebut, status Salam di mata hukum negara sebenarnya masih merupakan mantan anggota dewan. Ruang abu-abu ini yang sekarang berisiko membawa masalah baru bagi DPRD Palopo. Rapat paripurna kemarin bukan sekadar kumpul-kumpul biasa, melainkan agenda resmi penyerahan laporan keuangan daerah. Jika seorang tokoh yang status administrasinya masih menggantung ikut mengambil keputusan, atau bahkan sekadar memberikan hak suara dan interupsi, keabsahan produk hukum yang dihasilkan dewan di masa depan bisa dipersoalkan. Bukan hanya soal sah atau tidaknya perda APBD nanti, urusan ini juga bisa merembet ke urusan isi dompet negara. Hak keuangan dan fasilitas kedewanan melekat pada SK jabatan yang sah. Jika Sekretariat DPRD buru-buru mencairkan hak keuangan Salam sebelum ada lampu hijau atau SK pemulihan resmi dari Gubernur, pos anggaran tersebut sangat rawan menjadi “merah” saat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nanti. Hingga saat ini, suasana di seputar konflik administrasi ini masih sunyi dari tanggapan resmi. Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum bersuara, begitu pula dengan Sekretariat DPRD Palopo. Pj Sekda Zulkifli Halid yang hadir mewakili eksekutif pun memilih tidak memberikan komentar publik usai rapat. Salam sendiri tampaknya sadar bahwa modal putusan partai saja belum cukup kuat untuk mendobrak dinding birokrasi. Ia kini harus memilih menempuh jalur resmi dengan menggugat SK Gubernur tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Langkah ini akan menegaskan bahwa kepastian nasib politiknya memang harus diuji di depan meja hijau. Sekarang, bola panas ada di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selama belum ada ketukan palu hakim atau revisi resmi dari gubernur, setiap rapat yang digelar di gedung parlemen Palopo akan terus dibayangi oleh ketidakpastian hukum. Upaya untuk meminta kejelasan lebih lanjut masih terus diikhtiarkan. Redaksi hingga berita ini dinaikkan masih mencoba menghubungi pimpinan DPRD Palopo serta pengurus Fraksi NasDem demi mendapatkan duduk perkara yang lebih terang bagi publik.

23 Juni 2026

Hendak Edarkan Sabu di Balige, Pemuda Asal Taput Ditangkap Satnarkoba Polres Toba

23 Juni 2026

Emak Emak Lamongan Tolak MBG Di Hentikan.

23 Juni 2026

MPU Aceh Singkil Dukung Pembentukan Dapil Mandiri Aceh Singkil–Subulussalam untuk Pemilu 2029

───────────────────────────────────

Dukung Ketahanan Pangan, Ditbinmas Polda Lampung Asistensi Program Pekarangan Bergizi di Lampung Utara

Rumah Warga Desa Segayam Ogan Ilir Ludes Terbakar, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah

DPRD Langkat Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif

Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif PALOPO— Rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Palopo pada Senin (22/6/2026) siang awalnya berjalan seperti biasa. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palopo, Zulkifli Halid, datang membawa dokumen penting, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2025. Namun, perhatian beberapa orang di dalam ruangan justru tertuju ke deretan kursi anggota dewan. Di sana, duduk Abdul Salam. Kehadiran Salam langsung memicu bisik-bisik di koridor parlemen. Bagi publik Palopo yang mengikuti dinamika politik lokal, nama Salam bukan sosok asing. Ia adalah legislator yang beberapa waktu lalu resmi diberhentikan dari jabatannya lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2162/XII/Tahun 2025. Hingga hari ini, lembaran hitam di atas putih dari gubernur itu belum pernah dicabut atau dibatalkan. Lalu, mengapa Salam bisa kembali duduk dan ikut bersidang? Pintu masuk Salam adalah selembar surat dari internal partainya sendiri. Mahkamah Partai NasDem menerbitkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 11/MPN/DPRD/I/2026 yang memulihkan status keanggotaannya. Bagi partai dan Salam, surat ini adalah mandat sah. Namun bagi sistem birokrasi negara, situasinya tidak sesederhana itu. Di sinilah letak benang kusutnya. Dalam tata negara kita, keputusan partai politik dan keputusan perwakilan pemerintah pusat (gubernur) berada di kamar yang berbeda. Surat dari mahkamah partai adalah urusan rumah tangga organisasi. Sementara SK Gubernur adalah produk hukum negara yang mengikat secara publik. Secara administrasi, selama Gubernur Sulsel belum mengeluarkan SK baru yang membatalkan pemberhentian tersebut, status Salam di mata hukum negara sebenarnya masih merupakan mantan anggota dewan. Ruang abu-abu ini yang sekarang berisiko membawa masalah baru bagi DPRD Palopo. Rapat paripurna kemarin bukan sekadar kumpul-kumpul biasa, melainkan agenda resmi penyerahan laporan keuangan daerah. Jika seorang tokoh yang status administrasinya masih menggantung ikut mengambil keputusan, atau bahkan sekadar memberikan hak suara dan interupsi, keabsahan produk hukum yang dihasilkan dewan di masa depan bisa dipersoalkan. Bukan hanya soal sah atau tidaknya perda APBD nanti, urusan ini juga bisa merembet ke urusan isi dompet negara. Hak keuangan dan fasilitas kedewanan melekat pada SK jabatan yang sah. Jika Sekretariat DPRD buru-buru mencairkan hak keuangan Salam sebelum ada lampu hijau atau SK pemulihan resmi dari Gubernur, pos anggaran tersebut sangat rawan menjadi “merah” saat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nanti. Hingga saat ini, suasana di seputar konflik administrasi ini masih sunyi dari tanggapan resmi. Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum bersuara, begitu pula dengan Sekretariat DPRD Palopo. Pj Sekda Zulkifli Halid yang hadir mewakili eksekutif pun memilih tidak memberikan komentar publik usai rapat. Salam sendiri tampaknya sadar bahwa modal putusan partai saja belum cukup kuat untuk mendobrak dinding birokrasi. Ia kini harus memilih menempuh jalur resmi dengan menggugat SK Gubernur tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Langkah ini akan menegaskan bahwa kepastian nasib politiknya memang harus diuji di depan meja hijau. Sekarang, bola panas ada di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selama belum ada ketukan palu hakim atau revisi resmi dari gubernur, setiap rapat yang digelar di gedung parlemen Palopo akan terus dibayangi oleh ketidakpastian hukum. Upaya untuk meminta kejelasan lebih lanjut masih terus diikhtiarkan. Redaksi hingga berita ini dinaikkan masih mencoba menghubungi pimpinan DPRD Palopo serta pengurus Fraksi NasDem demi mendapatkan duduk perkara yang lebih terang bagi publik.

Berita, Daerah Aceh13 Mei 2026

Aceh Menjadi Provinsi Pertama Di Indonesia Yang Memperkuat Sinergi Formal Agraria dengan Kementerian ATR/BPN.

JAKARTA,tipikorinvestigasinews.id– Pemerintah Aceh mencetak sejarah baru dalam tata kelola pertanahan nasional. Pada Senin, 12 Mei – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Jawa-Timur, Investigasi13 Mei 2026

Diduga Ada Upaya Pengaburan Fakta dalam Polemik Tower Sumurgung, Warga Soroti Peran Media dan Legalitas Pembangunan

Tuban, tipikorinvestigasinews.id – Polemik pembangunan tower telekomunikasi di Desa Sumurgung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban terus – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita Utama, Hukum & Kriminal, POLRI13 Mei 2026

SAAT PATROLI HUNTING, SAT LANTAS POLRES LAMPUNG UTARA AMANKAN PELAKU CURANMOR BERSENPI YANG VIRAL

Lampung Utara tipikorinvestigasinews.id— Personel Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Utara berhasil mengamankan seorang pria yang – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Daerah Kalimantan Barat13 Mei 202613 Mei 2026

Dugaan Pencemaran Sungai Akibat PETI, Warga Suhaid Tuntut Air Bersih rilis.

Kapuas , tipikornvestigasiews.id -13 Mei 2026.Kondisi air bersih keruh di Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita Utama, Hukum & Kriminal, POLRI13 Mei 202613 Mei 2026

Hendak Beraksi Kembali, DPO Pelaku Curanmor Viral Berhasil Diamankan Sat Lantas Polres Lampung Utara Saat Gelar Patroli Hunting

Lampung Utara tipikorinvestigasinews.id — Personel Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Utara berhasil mengamankan seorang pria yang – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Daerah Mamasa13 Mei 2026

Sidang Panitia Ajudikasi PTSL 2026, Kantor Pertanahan Mamasa Perkuat Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat

Mamasa Tipikorimvestigasinews.id– Dalam rangka mendukung percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026, Panitia – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita Utama13 Mei 2026

Taklimat Akhir Audit Kinerja Itwasda Polda Sulsel Tahap I T.A. 2026, Kapolda Tekankan Perbaikan dan Akuntabilitas Kinerja

Makassar-tipikorinvestigasi news id- Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., didampingi – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Daerah Mamasa13 Mei 2026

Apel Pagi Rutin, Kantor Pertanahan Mamasa Perkuat Disiplin dan Tingkatkan Pelayanan Publik

Mamasa Tipikorinvestigasinews.id — Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa kembali melaksanakan kegiatan rutin apel pagi pada Selasa, – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita Utama13 Mei 2026

Inspektorat Kobar Gelar Asistensi PPRG Tahun Anggaran 2027

Pangkalan Bun-tipikorinvestigasinews.id- Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan kegiatan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita Utama13 Mei 2026

Satgas Bina Marga PUPR Kobar Lanjutkan Normalisasi Drainase dan Pembersihan Lingkungan Jalan

Pangkalan Bun-tipikorinvestigasinews.id- Tim Satgas Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotawaringin Barat – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

«
1
…
142
143
144
145
146
…
3,243
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.