Aceh Singkil-tipikorinvestigasinews.id-Rencana pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati Aceh Singkil dengan nilai anggaran mencapai Rp2,6 miliar menuai gelombang penolakan keras dari kalangan mahasiswa.
Kebijakan tersebut dinilai tidak mencerminkan kepekaan sosial, khususnya di tengah kondisi masyarakat Aceh Singkil yang masih berjuang melakukan pemulihan pascabencana banjir.
Penolakan itu disampaikan oleh Forum Mahasiswa Aceh Singkil (FORMAS) pada Senin, 26 Januari 2026, bertepatan dengan mulai bergulirnya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
Ketua FORMAS, Ahmad Fadil Lauser Melayu, menegaskan bahwa alokasi anggaran miliaran rupiah untuk pengadaan kendaraan dinas di tengah kondisi darurat sosial merupakan potret kebijakan yang semakin menjauh dari penderitaan rakyat.
“Anggaran Rp2,6 miliar ini bukan sekadar angka dalam dokumen APBK. Ini adalah simbol orientasi kekuasaan yang lebih mementingkan kenyamanan elite birokrasi dibandingkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ahmad Fadil.
Ia menuturkan, hingga saat ini masih banyak warga di berbagai desa yang harus memperbaiki rumah, sawah, dan fasilitas umum yang rusak akibat banjir.
Namun, di saat masyarakat masih berjibaku dengan lumpur dan dampak bencana, pemerintah daerah justru merencanakan fasilitas baru bagi pejabatnya.
FORMAS menilai kebijakan tersebut mencederai rasa keadilan sosial serta menunjukkan krisis empati dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurut mereka, APBK seharusnya difokuskan pada kebutuhan mendesak, seperti pemulihan infrastruktur dasar, pemulihan ekonomi masyarakat, serta jaminan layanan kesehatan dan pendidikan bagi korban banjir.
“Atas dasar itu, kami mendesak DPRK Aceh Singkil agar berani mencoret pos anggaran pengadaan mobil dinas bupati dari pembahasan APBK 2026.
DPRK jangan ikut larut dalam politik anggaran yang boros dan tidak sensitif terhadap kondisi rakyat,” ujarnya.
FORMAS juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pembahasan anggaran daerah.
Konsolidasi dengan mahasiswa, pemuda, dan organisasi rakyat akan terus dibangun guna memastikan kebijakan publik di Aceh Singkil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan pada kemewahan segelintir elite birokrasi.
Sikap serupa disampaikan Yunus dari Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Aceh Singkil (FMPK-AS). Ia menegaskan bahwa pengelolaan APBK tidak hanya berbicara soal prosedur administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan rasa keadilan.
“Belanja daerah harus diarahkan pada kebutuhan mendesak yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Belanja mewah yang tidak urgen di tengah tekanan fiskal adalah bentuk pemborosan anggaran,” tegas Yunus.
FMPK-AS menilai anggaran Rp2,6 miliar tersebut akan jauh lebih bermanfaat apabila dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta program pemulihan ekonomi masyarakat yang hingga kini masih sangat dibutuhkan.
Atas dasar itu, FMPK-AS mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk meninjau ulang, bahkan membatalkan, rencana pengadaan mobil dinas tersebut.
Mereka juga meminta DPRK Aceh Singkil menjalankan fungsi pengawasan secara serius agar APBK 2026 tidak diarahkan pada belanja yang berpotensi menimbulkan pemborosan dan konflik sosial.
“Kami menegaskan akan terus mengawal setiap kebijakan yang menggunakan uang rakyat. Jika aspirasi ini diabaikan, kami siap melakukan konsolidasi dan langkah lanjutan sesuai koridor hukum dan gerakan moral mahasiswa,” pungkas Yunus.
Pewarta: Syahdun
____________________________________________
