SUMUT Lotu,Nias Utara
tipikorinvestigasinews.id-Dugaan manipulasi data siswa mencuat di SMAN 1 Lotu, sekolah negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Sekolah tersebut disinyalir melaporkan jumlah siswa yang tidak sesuai dengan data riil, berbeda dengan kondisi faktual di lapangan dan patut diduga dimainkan dalam sistem Dapodik.
Rabu 14 Januari 2026. Tim Investigasi Nasional, dari redaksi tipikorinvestigasinews.id ( D.Ziluwu. Ot.Tekambanua) Saat melakukan kegiatan kontrol sosial disekolah.Tim serasa kesal dengan sambutan ibu kepsek tidak menunjukkan simpatisan rasa kemitraan. Tim di sambut oleh wakil kepsek sementara kepsek tidak merespon atau tidak menjukkan rasa persahabatan yg baik atas kedatangan tim di lokasi sekolah.
Tim menduga seakan ada yang di tutupi pihak sekolah terkait dengan kegiatan pelaksanaan program anggaran dana bos sekolah.Hasil penelusuran awal menunjukkan adanya selisih signifikan antara jumlah siswa aktif sebenarnya. Dengan data yang tercatat secara administratif. Selisih ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan membuka dugaan rekayasa sistematis yang berpotensi berimplikasi pada penyaluran dana negara.Khususnya Dana BOS dan anggaran turunan lainnya yang berbasis jumlah peserta didik.
Indikasi Manipulasi: Siswa Tidak Aktif Masih Tercatat.
Sumber internal menyebutkan, sejumlah siswa yang telah pindah sekolah, tidak lagi aktif, bahkan diduga tidak pernah mengikuti proses belajar mengajar.Masih tercatat sebagai siswa aktif dalam Dapodik. Praktik semacam ini, jika benar terjadi, bukan pelanggaran administratif biasa, melainkan dapat masuk kategori perbuatan melawan hukum.
“Kalau siswa fiktif atau tidak aktif masih dihitung, artinya negara membayar sesuatu yang tidak ada. Ini indikasi awal tipikor,” ungkap seorang pemerhati kebijakan publik di Nias Utara.
Dana BOS Rawan Disalahgunakan
Sebagaimana diketahui, Dana BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa aktif yang terdaftar di Dapodik. Ketidaksesuaian data secara langsung berdampak pada pembengkakan anggaran, yang membuka ruang penyalahgunaan untuk kepentingan tertentu.
Ironisnya, praktik semacam ini justru terjadi di sektor pendidikan,bidang yang seharusnya menjadi benteng integritas dan pembentuk karakter generasi bangsa.
Bungkamnya Pihak Sekolah dan Dinas
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMAN 1 Lotu belum memberikan klarifikasi resmi, begitu pula Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kewenangan pengawasan. Sikap diam ini justru memperkuat desakan publik agar dilakukan audit menyeluruh dan investigasi independen.
Desakan Aparat Penegak Hukum
Aktivis antikorupsi dan masyarakat sipil mendesak:
Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
BPK RI.
Kejaksaan dan Aparat Penegak Hukum
untuk segera turun tangan, memeriksa validitas data Dapodik, alur pencairan dana, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab. Atas penginputan dan verifikasi data siswa.
Jika dugaan ini terbukti, maka kasus SMAN 1 Lotu berpotensi menyeret lebih dari satu pihak, termasuk oknum pengelola sekolah hingga pengawas pendidikan yang lalai atau sengaja menutup mata.
Pendidikan Jangan Jadi Ladang Korupsi
Publik berharap kasus ini tidak berakhir sebagai isu musiman. Pendidikan bukan tempat manipulasi angka, melainkan amanah negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Setiap rupiah yang diselewengkan adalah pengkhianatan terhadap masa depan anak-anak Indonesia.
Tim investigasi akan terus menelusuri kasus ini dan membuka fakta lanjutan demi kepentingan publik.(Tim Investigasi Nasional.Reporter : Ot.Telambabua).
____________________________________________
