Sintang. tipikorinvestigasinews.id – 30 April 2026-Provinsi Kalimantan Barat,Dugaan Keterlibatan Oknum Pejabat: Laporan masyarakat menyebutkan adanya dugaan setoran bulanan (gratifikasi) kepada oknum pejabat desa sebagai imbalan atas izin penggunaan lahan dan jaminan keamanan aktivitas tambang emas tanpa izin(PETI).Namun, Kepala Desa Limbur Bernaung Lestari telah membantah tegas tuduhan tersebut dan menyatakan tidak pernah menerima setoran apa pun.
Camat dan kepala Desa”Limbur Bernaung Lestari” Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, sedang menjadi sorotan tajam akibat dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masif.
Berdasarkan laporan terbaru per April 2026, masyarakat mendesak pemerintah daerah untuk mencopot Kepala Desa dan Camat setempat karena dinilai melakukan pembiaran terhadap perusakan lingkungan yang terjadi. isu tersebut mecuat setelah masyarakat setempat Menghubungi Kepala Humas Redaksi media Tipikor investigasi News untuk mengadukan kronologi kejadian Dugaan Pembiaran & Keterlibatan Oknum dimaksud, Masyarakat pun menuding adanya pembiaran sistematis oleh otoritas lokal.
Kepala Desa Limbur Bernaung Lestari, Marjoni, sebelumnya telah membantah dugaan menerima setoran bulanan dari pekerja PETI, namun laporan warga terus mengalir ke media Tipikor investigasi news Id,
Dalam keterangan masyarakat dugaan tersebut menguat indikasi Modus Operandi: Aktivitas PETI ini diduga menggunakan koperasi sebagai tameng legalitas untuk beroperasi di kawasan hutan lindung.
Selain itu, keterlibatan ribuan pekerja dari luar daerah (Kecamatan Kayan Hulu) dan penggunaan alat mesin sedot yang telah memperparah kerusakan lingkungan dan Pecemaran, Dampak Lingkungan: Warga sangat khawatir atas kerusakan ekosistem yang berkepanjangan, terutama pencemaran Sungai Demu yang menjadi keruh dan tidak layak konsumsi akibat aktivitas penambangan di hulu.
Tuntutan Masyarakat: Melalui media seperti Tipikor Investigasi News, tokoh masyarakat meminta: Pemerintah Pusat dan Daerah segera turun tangan memberikan perhatian serius. Aparat Penegak Hukum (Polri) bertindak tegas menertibkan kawasan hutan tanpa tebang pilih. Dan turut mendorong pemerintah daerah dan pusat mecopotan jabatan bagi aparatur desa atau kecamatan yang terbukti lalai atau terlibat dalam pusaran bisnis ilegal ini”tegas”tokoh masyarakat yang tidak ingin disebutkan indititasnya dengan alasan keamanan,
Catatan Redaksi Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan ini.
Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen terhadap prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini serta melakukan penelusuran lebih lanjut berdasarkan aduan masyarakat yang tengah mencari keadilan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia.
Informasi lanjutan akan disampaikan pada edisi berikutnya setelah hasil investigasi tambahan diperoleh.
Sumber: Masyarakat setempat yang terdampak Kepala Humas Kalbar: Rabudin Muhammad
____________________________________________