Aceh Timur-tipikorinvestigasinews.id- Harapan warga Desa Lokop, Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur untuk merayakan Lebaran 2026 di hunian layak dipastikan pupus.
Meski pemerintah sebelumnya menjanjikan seluruh pengungsi dapat menempati Hunian Sementara (Huntara) sebelum hari raya, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik.
Hingga Senin (23/3/2026), sebanyak 27 Kepala Keluarga (KK) masih tertahan di pengungsian. Sudah hampir 120 hari atau empat bulan berlalu sejak banjir bandang menghanguskan tempat tinggal mereka, namun kepastian tempat tinggal baru masih menggantung.
Bukan hanya soal keterlambatan, warga mulai menyuarakan kekhawatiran terkait kualitas struktur Huntara yang sedang dikerjakan. Konstruksi bangunan dinilai ringkih dan membahayakan keselamatan calon penghuni.
“Kami khawatir bangunan ini roboh jika diterjang angin kencang. Struktur bajanya terlihat tidak menggunakan palang lintang untuk memperkokoh bangunan,” ujar salah satu warga terdampak yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini memperparah penderitaan warga. Selain kehilangan harta benda, mata pencaharian mereka lumpuh total sejak bencana terjadi. Tanpa hunian layak dan tanpa penghasilan tetap, warga Lokop kini berada di titik nadir ketidakpastian.
Persoalan kian pelik dengan munculnya dugaan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan Jaminan Hidup (Jadup). Warga menuding penyaluran dana sebesar Rp1.350.000 per jiwa per bulan selama tiga bulan tersebut tidak tepat sasaran.
Seharusnya bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar kehilangan tempat tinggal dan menetap di Huntara. Namun, realitanya banyak penerima manfaat yang dinilai tidak sesuai kriteria, sementara korban asli justru terabaikan.
“Ini adalah kezaliman di tengah musibah. Kami mempertanyakan siapa dalang di balik polemik bantuan ini,” ungkap warga dengan nada kecewa.
Warga juga menaruh kecurigaan pada skema penyaluran bantuan yang disebut “bertahap”. Mereka berkaca pada pengalaman bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebelumnya yang hingga kini belum ada kejelasan.
“Kami berharap Geuchik (Kepala Desa) mendesak pemerintah agar penyaluran dilakukan merata dan sekaligus. Kami takut ini hanya permainan data; setelah sebagian selesai, sisanya dilupakan seperti kasus DTH lalu,” tambahnya.
Masyarakat kini mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan pihak terkait untuk segera mengevaluasi spesifikasi bangunan demi keamanan, serta mengaudit penyaluran dana bantuan agar hak-hak korban banjir bandang tidak diselewengkan.
Penulis: Sudirman
Reporter Aceh Timur
____________________________________________
