Aceh Singkil | tipikorinvestigasinews.id ~ Suasana di Kantor Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, mendadak mencekam pada Rabu (08/04/2026). Puluhan warga yang tersulut emosi melakukan aksi mendatangi kantor desa guna menuntut transparansi Kepala Desa (Kades) terkait dokumen pencairan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) Tahap I yang diduga sengaja ditahan.
Data Valid, Namun Undangan Tak Kunjung Tiba
Ketegangan ini bermula saat warga penerima manfaat merasa dipermainkan oleh pihak pemerintah desa. Padahal, secara administratif, seluruh warga yang hadir telah melewati proses verifikasi faktual dan final oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Singkil. Berdasarkan survei lapangan yang akurat, tidak ada lagi alasan birokrasi yang sah bagi desa untuk menunda pendistribusian dokumen tersebut.
Informasi A1: Kades Diduga Menahan Dokumen
Sabirin Goyo, perwakilan warga setempat, mengungkapkan fakta mengejutkan. Ia menegaskan masyarakat telah mengantongi bukti kuat (Informasi A1) bahwa surat undangan pencairan dari Kantor Pos Singkil sebenarnya sudah berada di meja Kepala Desa, Basir, selama beberapa waktu.
“Kami datang bukan untuk mengemis, tapi menjemput hak kami yang sah secara hukum! Data di BPBD sudah rampung dan valid. Kami tahu persis undangan itu sudah di tangan Kades. Kami mendesak hari ini juga undangan diserahkan tanpa syarat dan tanpa intimidasi!” tegas Sabirin dengan nada lantang di hadapan aparat desa.
Aksi Massa Membuahkan Hasil
Desakan masif dan tekanan dari warga yang mendatangi kantor desa akhirnya tak mampu dibendung. Setelah perdebatan sengit, Kepala Desa Basir akhirnya menyerahkan undangan pencairan dari Kantor Pos kepada warga yang berhak. Kemenangan kecil ini disambut haru sekaligus geram oleh para penerima Jadup yang telah lama menanti.
Mendesak Intervensi Pemda Aceh Singkil
Meski undangan telah diterima, warga tetap melayangkan tuntutan keras kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Singkil. Mereka meminta Bupati dan instansi terkait untuk turun tangan mengevaluasi kinerja pemerintah tingkat bawah guna mencegah terjadinya “sumbatan birokrasi” atau permainan oknum di masa depan.
“Kami tidak ingin ada permainan dalam bantuan rakyat. Setelah ini, kami langsung bergerak ke Kantor Pos Singkil untuk pencairan. Kami minta Pemda menjamin proses ini bersih tanpa penundaan yang tidak masuk akal,” tambah warga lainnya di lokasi.
Kondisi Terkini
Hingga berita ini dirilis, warga tetap bersiaga mengawal proses pencairan di Kantor Pos. Aksi ini menjadi sinyal keras bagi seluruh perangkat desa di Aceh Singkil agar tidak main-main dengan penyaluran bantuan sosial yang menjadi hak dasar masyarakat terdampak bencana.[]
____________________________________________
