Kuningan Rabu 15 April 2026-tipikorinvestigasinews.id- Dugaan penggelapan dana program Taspen bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kuningan semakin menjadi sorotan.
Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) DPC Kuningan, Nacep Suryaman, angkat bicara dan mendesak agar kasus ini segera diusut tuntas secara transparan dan profesional.
Menurut Nacep Suryaman, persoalan ini bukanlah kasus yang rumit jika semua pihak bersikap terbuka. Ia menegaskan bahwa alur pengelolaan dana Taspen sangat jelas dan memiliki jejak administrasi yang dapat ditelusuri dengan mudah.
“Ini perkara sederhana. Data pemotongan, pencatatan hingga penyetoran semuanya ada. Tinggal dibuka secara terang benderang. Jadi pertanyaannya, siapa yang mempersulit?” tegas Nacep.
Program Taspen yang seharusnya menjadi jaminan kesejahteraan bagi PPPK justru diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Muncul indikasi adanya ketidaksesuaian antara potongan gaji pegawai dengan realisasi setoran ke pihak Taspen, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan PPPK.
Sumber internal menyebutkan, seluruh proses administrasi keuangan program tersebut memiliki sistem yang terstruktur dan dapat diaudit. Namun hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang komprehensif dari pihak Disdik Kuningan terkait dugaan tersebut.
Nacep Suryaman juga menyoroti pentingnya peran aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus ini secara objektif. Ia meminta agar tidak ada pihak yang dilindungi jika terbukti melakukan pelanggaran.
“Kalau memang ada unsur penyimpangan, harus ditindak tegas. Jangan sampai kepercayaan publik rusak hanya karena ada yang bermain di balik program yang menyangkut hak pegawai,” ujarnya.
Publik kini menanti langkah konkret dari Disdik Kuningan untuk memberikan klarifikasi terbuka. Selain itu, dorongan kepada aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh semakin menguat.
Para PPPK yang terdampak berharap hak mereka segera dikembalikan dan ada kepastian hukum atas dugaan yang terjadi. Mereka juga meminta pemerintah daerah hadir dan tidak menutup mata terhadap persoalan yang menyangkut kesejahteraan mereka.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan daerah. Masyarakat menunggu, apakah dugaan ini akan segera terungkap atau justru terus berlarut tanpa kejelasan.
Wati. R
Kabiro kuningan
____________________________________________
