JAKARTA -Batam 10/07/2026 tipikorinvestigasinews.id Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung KInformasi Rakyat (LIRA) DPW Kepulauan Riau bersama LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (9/7/2026). Laporan tersebut terkait pelaksanaan proyek pembangunan batu miring penahan ombak di RW 04 Pulau Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam.
Surat laporan yang ditujukan langsung kepada Ketua KPK RI ini ditandatangani oleh Gubernur LSM LIRA DPW Kepri, Yusril Koto, SE, dan Ketua LSM Kodat86, Ta’in Komari, SS. Dalam berkasnya, pelapor mendesak KPK melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan penyimpangan Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Kepulauan Riau senilai Rp4,25 miliar.
Proyek Diduga Berjalan Mendahului Lelang
Berdasarkan hasil investigasi pelapor, proyek pembangunan penahan ombak di Pulau Kasu diduga kuat telah mulai dikerjakan sejak September 2025 hingga April 2026. Anehnya, saat penelusuran dilakukan, proyek fisik tersebut disinyalir belum mengantongi Surat Perintah Kerja (SPK) dan belum tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Provinsi Kepulauan Riau.
“Proyek tersebut baru memasuki proses lelang sekitar Juni 2026. Artinya, muncul dugaan kuat bahwa pekerjaan fisik di lapangan telah dilaksanakan mendahului penyelesaian seluruh administrasi pengadaan barang dan jasa,” ujar pelapor dalam dokumennya.
Selain masalah administrasi, pelapor menemukan adanya selisih volume fisik yang mencolok. Berdasarkan dokumen perencanaan, pembangunan batu miring seharusnya dirancang sepanjang 3.400 meter. Namun, realisasi di lapangan diperkirakan hanya mencapai sekitar 1.000 meter.
Seret Dana Pokir Pimpinan Dewan
Dalam laporan yang sama, kedua LSM ini menduga proyek tersebut bersumber dari alokasi Dana Pokir milik Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2024–2029. Pelapor juga mengendus adanya kedekatan hubungan antara pelaksana proyek dengan pihak-pihak tertentu. Karena itu, KPK diminta menelusuri potensi penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, hingga unsur nepotisme.
Lebih lanjut, LSM LIRA dan Kodat86 membeberkan beberapa modus dugaan penyimpangan penggunaan Dana Pokir DPRD Kepri yang disinyalir telah berlangsung selama beberapa periode anggaran. Modus tersebut antara lain:
Dugaan pemotongan anggaran bantuan kegiatan organisasi masyarakat.Dugaan pengalokasian dana Pokir melalui modus penyewaan kendaraan.Dugaan manipulasi anggaran Pokir untuk publikasi media.Dugaan penyaluran dana yang tidak akuntabel melalui yayasan atau lembaga sosial.
Mengingat pola ini diduga sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, pelapor mendesak KPK dan instansi terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Pokir DPRD Kepri, baik untuk periode 2014–2019, 2019–2024, maupun periode berjalan 2024–2029.
Desak KPK Usut Tuntas
Pelapor menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini dan meminta KPK membongkar praktik dugaan korupsi tersebut hingga ke akar-akarnya. LSM LIRA dan Kodat86 juga menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif dengan memberikan keterangan, dokumen, maupun bukti pendukung tambahan jika diperlukan oleh tim penyidik selama proses verifikasi.
Hingga berita ini diturunkan, laporan tersebut baru dalam tahap penyerahan berkas kepada bagian pengaduan masyarakat KPK. Belum ada pernyataan resmi dari juru bicara maupun pimpinan KPK terkait langkah tindak lanjut atas laporan ini. Pihak-pihak terkait yang namanya terseret dalam dokumen pelapor juga belum memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi.
*Erwin
____________________________________________
