Payakumbuh , tipikorinvestigasinews.id — Syafwal yang populer dengan sapaan Abak sudah sejak rezim Walikota Josrizal Zain menjabat Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh, lebih satu dasawarsa berkuasa.
Konon Abak tidak tergantikan karena “kehebatannya” dalam menguasai Keuangan Kota Payakumbuh, benarkah?
Tapi “kehebatan” abak tidak berbanding lurus dengan Etika Pejabat daerah terhadap Keterbukaan Informasi Publik?
Ya, Kamis 10 Juli 2025 sekira Pukul 11.30 WIB Awak Media ini mendatangi Ruangan Dinas Kepala Badan Keuangan yang beralamat Lantai III Balai Kota Payakumbuh, Jalan Veteran No.70 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara.
Media ini Hadir untuk mencari Informasi terkait Nomor Registrasi Aset Pemko Payakumbuh c/q DKK (Dinas Kesehatan) yang dihimpun di BKD (Bidang Aset) tentang Tugu Monumen Kota Sehat.
Namun Abak “melempar” Media ini untuk bertanya ke PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang berada di bawah Diskominfo Kota Payakumbuh.
Padahal Informasi tentang Aset daerah tidak dicatatkan (dihimpun) di Diskominfo, Diskominfo hanya menyajikan Informasi umum tentang Kota Payakumbuh, tidak ada Informasi khusus seperti himpunan Aset daerah di Diskominfo, demikian Informasi yang media ini dapatkan dari Pejabat Diskominfo.
Perilaku Pejabat Daerah seperti Abak yang sudah berbelas tahun menjadi Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) mungkin saja menimbulkan Sifat Sombong melingkupi diri, karena merasa diri Penting? Wallahu ‘alam.
“Berkaratnya” Pejabat Tinggi seperti Abak pada Dinas Keuangan mungkin saja sudah menumbuhkan syndrom tidak tersentuh, “karena aku hebat”?
Ya, Abak sudah menjadi Bendahara Daerah Kota Payakumbuh pada 3 Rezim, mulai dari Josrizal Zain (2002-2012), Riza Fahlepi (2012-2022), hingga Rezim saat ini Zulmaeta (2025-…).
Tersumbatnya Informasi tentang Nomor Register Aset Monumen Tugu Sehat di Kawasan Ngalau Indah (Pakan Sinayan) yang sudah diruntuhkan Warga menimbulkan Pertanyaan yang menggumpal.
Tugu Monumen Kota Sehat yang dibangun dengan APBD Kota Payakumbuh senilai ±Rp 213 juta membutuhkan Keterbukaan Informasi dari Pemko Payakumbuh, sekaligus Pertanggung Jawaban kucuran APBD pada Aset yang belum Sah milik Pemko?
Kenapa Pemko Payakumbuh diam saja saat diruntuhkan Warga?
Padahal itu APBD yang bersumber dari Uang Rakyat?
Apakah Aset (Lahan) tempat berdirinya bukan aset Pemko (tidak tercatat di register aset), sehingga APBD salah sasaran yang berpotensi Pidana?, itulah penyebab harus disumbat Informasinya?
Korelasi tersumbatnya informasi makin tebal saat Pasukuan Kutianyia Pakan Sinayan Kaum Dt.Parmato Indo (Almarhum) mengklaim itu Tanah (Ulayat) mereka yang sudah di Sertifikatkan sejak 1984 a/n Rusmaniar (Almh.)?
Khabarnya (informasi dari pihak lain) bahwa Pemko Payakumbuh sudah menyatakan Lahan Seluas 1235 M² sebagai Aset Daerah (dicatatkan) yang sebagian sudah menjadi Fasum (Jalan Nasional) dengan rincian sebagai berikut :
Nomor (Aset) : 24,
Kode Barang : 1.3.3.02.01.02.002,
Register. : 0000,
Konstruksi. : Beton,
Luas (Tugu). : 380 M²
Lokasi : Jalan Soekarno Hatta, Kel.Pakan Sinayan, Kec.Payakumbuh Barat,
Tanggal (Dok). : 25 Oktober (tahun tidak tercantum)
Nomor Tugu : 440/4120/PPK.MNM.KS/X..,
Luas Lahan : 387 M²,
Status Tanah : Pakai,
Nomor Kode Tanah : 1.3.1.01.03.11.001,
Sumber Dana : APBD
Harga : Rp 213.372.000,
Keterangan : Intra.
( Mahwel )
— tem —
____________________________________________
