KAJEN, tipikorinvestigasinews.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pekalongan akan melaunching program lima hari sekolah pada momen Hari Jadi Kabupaten Pekalongan tanggal 25 Agustus 2025.
Kebijakan lima hari sekolah ini akan diberlakukan untuk TK, SD dan SMP Negeri di Kota Santri.
Kepala Dindikbud Kabupaten Pekalongan, Kholid, baru-baru ini (15 Juli 2025), mengatakan, pihaknya akan melaksanakan forum diskusi dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pegiat pendidikan di Kabupaten Pekalongan untuk memberikan masukan terbaik bagi pelaksanaan kebijakan itu.
Menurutnya, kebijakan lima hari sekolah akan dilaunching pada 1 Agustus 2025. Kebijakan ini untuk sementara akan diberlakukan untuk TK, SD dan SMP negeri di Kabupaten Pekalongan. Untuk sekolah swasta nanti akan menyesuaikan.
Untuk saat ini, kata Kholid, Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan terus melakukan sosialisasi kebijakan tersebut kepada masyarakat dan satuan pendidikan, agar memperoleh feedback terbaik. Satuan pendidikan juga sudah diminta untuk membuat perencanaan lima hari sekolah.
“Kebijakan lima hari sekolah ini juga selaras dengan program Presiden Prabowo, yakni makan bergizi gratis yang pelaksanannya juga selama lima hari,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa kebijakan lima hari sekolah dinilai ada beberapa nilai positifnya. Diantaranya untuk efisiensi anggaran, hingga ada waktu lebih lama bagi anak bersama orang tuanya, sehingga orang tua akan lebih sayang anaknya dan sebaliknya.
Dengan kebijakan lima hari sekolah, untuk SD akan selesai pukul 13.30 WIB. Sedangkan untuk pelajar SMP, akan pulang pukul 14.30 WIB.
Kebijakan lima hari sekolah mendapat dukungan dari Formasi Kabupaten Pekalongan. Formasi menilai kebijakan ini merupakan langkah strategis dan progresif yang tidak hanya menyentuh aspek efisiensi, tetapi juga kesejahteraan siswa, guru, dan tenaga kependidikan.
Ketua Formasi Pekalongan, Mustajirin, kemarin, mengatakan, penerapan lima hari sekolah akan secara signifikan mengurangi beban biaya transportasi yang selama ini ditanggung siswa, guru, dan tenaga pendidik.
Selain itu, biaya operasional sekolah pun bisa ditekan, dari penggunaan listrik hingga logistik harian. “Semua ini adalah langkah efisien yang berdampak langsung terhadap penghematan anggaran, baik bagi individu maupun institusi pendidikan,” kata dia.
Lebih dari sekadar efisiensi, lanjut dia, kebijakan ini menjamin kesehatan mental siswa dan guru. Dengan dua hari libur dalam sepekan, akan ada waktu istirahat yang lebih panjang dan berkualitas.
“Kelelahan fisik dan tekanan psikologis dapat berkurang, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya motivasi belajar dan kinerja pengajaran,” ungkapnya.
Anak-anak juga akan memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan keluarga, menerima kasih sayang, dan membangun karakter di lingkungan rumah.
Menurutnya, waktu yang lebih longgar ini akan menjadikan perkembangan anak lebih terpantau dan mendukung pertumbuhan sosial-emosional yang sehat.
Disinggung kekhawatiran akan eksistensi madrasah diniyah dan pendidikan keagamaan yang selama ini dilaksanakan di luar jam sekolah, ia menegaskan, rata-rata kegiatan TPQ atau madrasah diniyah dimulai pukul 15.30 WIB. Sedangkan dengan kebijakan lima hari sekolah, pembelajaran formal di sekolah dapat disesuaikan agar selesai maksimal pukul 14.30 WIB. Artinya, tidak ada tumpang tindih waktu.
“Begitu pula dengan kegiatan ekstrakurikuler, yang justru dapat diatur lebih fleksibel sesuai minat dan bakat siswa, baik dilakukan pagi, siang, atau bahkan di hari libur, tergantung kebutuhan dan kesiapan sekolah,” katanya.
Menurutnya, sebelum kebijakan ini diterapkan, sangat penting dilakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat, terutama orang tua dan para pemangku kepentingan di sekolah. “Mereka perlu memahami dengan jelas maksud dan mekanisme pelaksanaan lima hari sekolah,” tandasnya.
Selanjutnya, enam bulan pertama harus dijadikan masa uji coba. Setelah itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak pembelajaran, efektivitas waktu, serta feedback dari seluruh warga sekolah.
“Kebijakan ini tidak boleh dijalankan tanpa monitoring dan review berkala agar kualitas pendidikan tetap terjaga,” tandasnya.
Sesuai regulasi sejalan dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017, yang mengatur tentang Hari Sekolah Nasional. Selain itu, ini sangat mendukung program prioritas nasional “Makan Bergizi Gratis” yang dirancang untuk dijalankan selama lima hari dalam sepekan.
Dalam konteks ini, pemerintah daerah melalui instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Badan Ketahanan Pangan perlu segera menyiapkan depo-depo dapur di wilayah Kabupaten Pekalongan agar program makan bergizi gratis dapat menjangkau seluruh sekolah secara merata dan optimal.
Ditambahkan, dengan perencanaan matang, keterlibatan masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan, kebijakan lima hari sekolah ini berpotensi memberikan efisiensi, efektivitas, dan kesejahteraan yang lebih baik bagi dunia pendidikan Pekalongan.
“Ini adalah bentuk adaptasi yang cerdas terhadap tuntutan zaman dan sekaligus bukti bahwa pendidikan bisa terus maju tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur dan tradisi lokal,” imbuhnya.
( LELES )
____________________________________________