Kuningan,- http://tipikorinvestigasinews.id,
Minggu 12 Juli 2026. Pelaksanaan proyek revitalisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Cinagara Kabupaten Kuningan, kini tengah berada di bawah sorotan tajam publik. Proyek bernilai fantastis Rp 533 juta tersebut diduga kuat diwarnai berbagai pelanggaran teknis dan tata kelola anggaran yang serius, sehingga dinilai sangat layak untuk segera dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Berdasarkan hasil pemantauan dan investigasi mendalam di lokasi proyek, ditemukan indikasi kuat adanya pengurangan spesifikasi (downgrade) material bangunan yang mengancam keselamatan jangka panjang struktur sekolah.
Modus “Besi Oplosan” pada Struktur Utama Bangunan
Temuan paling krusial di lapangan menunjukkan penggunaan material besi berdiameter 6 milimeter (mm) untuk sengkang (cincin) pada rangkaian tulangan balok struktur. Padahal, berdasarkan standar teknis kelayakan bangunan publik, ukuran besi sengkang yang semestinya digunakan adalah minimal diameter 8 mm.
Penggunaan besi 6 mm ini diduga sengaja dijadikan sebagai “oplosan” atau pengganti demi menekan biaya produksi, tanpa memikirkan risiko fatal terhadap kekuatan struktural bangunan tempat anak-anak belajar.
Menanggapi temuan ini, Ketua Pelaksana Pembangunan Proyek, Asto, secara mengejutkan memberikan klarifikasi yang justru memperkuat dugaan pelanggaran tersebut. Ia berdalih bahwa langkah menurunkan dan mencampur diameter besi sengkang tersebut sengaja diambil demi efisiensi.
“Langkah tersebut sengaja diambil demi mengoptimalkan sisa material yang tersedia di area proyek,” aku Asto saat dikonfirmasi langsung. (10/7/2026).
Fakta Mengejutkan: Dana Proyek Diduga Mengalir untuk Beli Aset Negara Hasil Lelang
Sengkarut proyek senilai setengah miliar lebih ini semakin diperparah oleh pengakuan kontroversial dari pihak manajemen sekolah. Kepala Sekolah secara blak-blakan mengakui bahwa pihaknya telah melakukan transaksi pembelian kembali terhadap aset material bongkaran bangunan sekolah yang lama.
Aset bongkaran tersebut padahal statusnya sudah resmi dilelang kepada pihak ketiga (pemenang lelang) dan tercatat sebagai hak milik pemenang. Ironisnya, transaksi pembelian kembali aset daerah tersebut didanai langsung dengan menggunakan anggaran yang dialokasikan untuk revitalisasi sekolah saat ini.
Saat dicecar mengenai legalitas dan administrasi dari manuver anggaran tersebut, Kepala Sekolah terkesan buang badan.
“Saya tidak mengetahui detail teknisnya, karena seluruh proses pembayaran sudah diserahkan sepenuhnya kepada bendahara sekolah,” kilih Kepala Sekolah.(10/7/2026).
Mendesak APH dan Inspektorat Turun Tangan
Rentetan kejanggalan ini mulai dari manipulasi spesifikasi besi struktur yang membahayakan nyawa siswa, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi kerugian negara dalam transaksi material lelang menjadi dasar kuat bagi elemen masyarakat untuk membawa kasus ini ke ranah hukum.
Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan Negeri maupun Unit Tipidkor Polres Kuningan, bersama Inspektorat Daerah didesak untuk segera turun ke lapangan. Audit investigatif menyeluruh harus segera dilakukan sebelum proyek ini selesai diguyur anggaran negara, guna memastikan tidak ada ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merugikan rakyat.
(Wati.R)
Kabiro Kuningan
____________________________________________
