Payakumbuh,Sumbar, http://tipikorinvestigasinews.id — Suasana birokrasi Pemerintah Kota Payakumbuh memanas hingga ke titik kritis. Dua pejabat pemegang jabatan strategis justru terlibat konflik terbuka yang berujung saling melapor. Pertarungan tersembunyi antarkelompok kini meletus ke permukaan, memunculkan tanda tanya besar: akankah prahara besar segera mengguncang tatanan pemerintahan kota ini?
Kronologi bermula saat Kepala Dinas Satpol PP, yang dikenal berafiliasi dengan kelompok Tim Mamise, melaporkan dugaan ketidakberesan, penyimpangan, hingga keborokan di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM langsung kepada Walikota. Laporan berisi tuduhan serius itu menuntut penindakan segera.
Namun langkah itu justru memicu sorotan tajam. Banyak pihak mempertanyakan konsistensi pelapor. Sebab, lingkungan dinas yang dipimpinnya pun dinilai memiliki persoalan yang tak kalah mendesak untuk dibongkar. “Sang pelapor seakan tak melihat balok di matanya sendiri,” ungkap sumber yang memahami situasi birokrasi setempat.
Tak tinggal diam, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, yang masuk dalam lingkaran Tim Malora, kini menyusun pembelaan sekaligus pengaduan balasan. Jika diajukan, yang terjadi bukan lagi pemeriksaan sepihak, melainkan konfrontasi dua arah yang berpotensi membongkar rahasia tertutup di kedua institusi tersebut.
Menyikapi peliknya persoalan, Walikota segera menugaskan Tim Inspektorat memeriksa seluruhnya secara menyeluruh. Sebagai pengawas internal, Inspektorat kini berdiri sebagai wasit yang diharapkan adil. Tantangannya berat: wajib menelusuri dugaan di pihak yang dilaporkan maupun pihak pelapor. Jika hanya memeriksa satu sisi, kepercayaan publik akan runtuh seketika.
Di sisi lain, awak media berusaha meminta konfirmasi kepada salah satu pegawai Inspektorat Kota Payakumbuh terkait perkembangan pemeriksaan yang diketahui telah turun langsung ke lapangan, termasuk ke wilayah pasar. Terkait hal tersebut, pihak Inspektorat memberikan jawaban singkat: “Belum selesai…”
Tokoh masyarakat Om Sai menyampaikan seruan tegas:
“Kepada Walikota, jangan menimbang sebelah. Jangan menyatakan seseorang kalah sebelum pemeriksaan tuntas. Jangan berpihak kepada salah satu tim. Jika terbukti salah, sanksi harus jatuh kepada keduanya. Jangan ada yang dilindungi.”
Konflik ini bukan sekadar perseteruan pribadi, melainkan ujian integritas birokrasi di bawah kepemimpinan Walikota. Apakah Inspektorat berani berdiri tegak mengungkap kebenaran tanpa pandang bulu? Atau hasilnya justru memunculkan tanda tanya yang lebih besar? Satu hal pasti: prahara sedang membayangi. Warga kini menanti, keadilan yang ditegakkan, atau kepentingan tertentu yang kembali menang?
( Mahwel )
____________________________________________
