payakumbuh | tipikorinvestigasinews.id – Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra A.Md diduga masih “mabuk” jabatan yang di embannya hingga Fungsi Pengawasan atas jalannya Pemerintahan Kota Payakumbuh saat-saat Transisi kekuasaan luput dari Tugas Pokok Wakil Rakyat?
Seperti diketahui saat ini Anggota DPRD Kota Payakumbuh terpilih diisi hampir 75% Legislator baru sehingga Proses adaptasi dituding menjadi salah satu penyebab Slow respons nya DPRD, Namun mereka juga harus menyadari bahwa sejak dilantik mereka sudah menerima gaji dan tidak boleh proses adaptasinya menafikan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) sebagai Legislator yang turut mengawasi Jalannya Pemerintahan.
Bagaimana tidak?
Setelah di kritik habis-habisan oleh berbagai elemen masyarakat termasuk Niniak Mamak Payakumbuh atas kepergian beberapa Pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ke Jakarta dalam rangka menghadiri Pelantikan Walikota Payakumbuh 2025-2030 DPRD nyatanya tidak bereaksi alias 3D (Duduk, Diam dan Duit?).
Begini kutipan dari media mjnews.com
Terkait Viralnya OPD(Organisasi Perangkat Daerah)kota Payakumbuh yang berbondong-bondong ke Jakarta yang diduga menghadiri pelantikan kepala daerah wali kota dan wakil wali Kota Payakumbuh,menuai sorotan dan kritikan dari kalangan Niniak Mamak atau pemangku kebijakan nagari yang ada di kota Payakumbuh.
Hal tersebut dikatakan, Budi Nanda Dt. Simarajo Nan Kuniang selaku Niniak Mamak Nagari Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori,diri nya menyayangkan kepada kepala OPD Kota Payakumbuh yang berbondong-bondong pergi ke Jakarta menghadiri pelantikan Wali kota atau Wakil Wali Kota Payakumbuh,dan kepergian ini terkesan ambil muka kepada pejabat kepala daerah baru yang usai dilantik,”ujarnya melalui pesan singkat whatsaapnya, Jumat 21 Febuari 2025.
Dikatakan pengusaha kota Payakumbuh itu,kepergian kepala OPD tersebut sangat
bertolak belakang dengan instruksi presiden RI Prabowo Subianto soal penghematan anggaran di semua lini pemerintahan. Inpres tersebut terkesan tak di indahkan pejabat di lingkungan Pemko Payakumbuh dan ia juga meminta kepada kepala daerah yang baru,agar semua kepala OPD Payakumbuh tersebut,di nol kilo meterkan lagi,”ucap Niniak Mamak Latina itu yang juga mantan ketua KNPI kota Payakumbuh itu.
Hal senada juga disampaikan,Bujang M.Nur Dt.Paduko Marajo Ketua KAN nagari Aua Kuning,menurut nya kota Payakumbuh saat ini masih butuh banyak anggaran untuk perbaikan seperti stanting dan pelayanan umum serta fasilitas umum dari pada untuk perjalanan yang tidak jelas urgensi nya,namun yang terjadi sebalik nya dan sangat miris rasa nya kita melihat kepala OPD daerah kita rame-rame ke Jakarta dengan maksud dan tujuan nya apa,”katanya.
Ketua KAN nagari Aua Kuniang Payakumbuh Selatan tersebut,juga berharap kepada pemimpin baru kota Payakumbuh yang baru saja usai dilantik,agar mengevaluasi kinerja kepala OPD tersebut,dan aturan nya sangat jelas yang di undang Kemendagri itu hanya Wali Kota,Wakil Wali Kota serta ketua DPRD,namun ini malah berduyun-duyun mereka ke Jakarta untuk menghadiri pelantikan kepala daerah hasil pilkada lalu,”sebut Bujang M.Nur.
Disebutkan Bujang M.Nur,padahal surat edaran Kemendagri sudah menghimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemko dan Pemkab setempat untuk tidak menghadiri acara pelantikan.Hal itu bertujuan untuk menekan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah sesuai arahan dari Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto.
Selain tidak menghadiri pelantikan, beliau juga melarang OPD mengirimkan papan bunga atau bentuk ucapan selamat lainnya pada acara pelantikan tersebut,”ujarnya.
Ditambahkan Bujang M Nur, larangan tersebut merupakan solusi agar tidak ada pemborosan anggaran, khususnya untuk hal-hal yang bersifat seremonial,”tutupnya.
Sebelum nya diberitakan,Dalam foto yang viral, terlihat sejumlah kepala OPD sedang ngopi darat sambil diskusi seperti, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan, Perkim, Kadis PUPR, Kadis Pendidikan, Kadis Sosial, Kadis Koperasi UMKM Kota Payakumbuh dan sejumlah kepala OPD lainnya diduga sedang santai di luar daerah.
Belum didapat informasi tentang pembiayaan keberangkatan mereka ke Jakarta, Apakah dengan biaya sendiri atau menggunakan SPJ atau Perjakin yang bersumber dari APBD?
Supaya terang benderang membuka kotak Pandora ini masyarakat Kota Payakumbuh meminta DPRD untuk menggunakan 3 Fungsinya : Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
Namun Ketua DPRD Wirman Putra saat dikonfirmasi tentang keberangkatan beberapa Pimpinan OPD ke Jakarta, menjawabnya begini via WA,
“Masalah efisiensi pasti, lah ado aturan 50% perjadin di potong..bukan berarti tidak buliah pai (pergi)..kalau untuk urgensi tentu pelaksana perjalanan yg tau da..ado konsultasi atau kordinasi atau lainyo yg dilakukan..ado juo opd yg melakukan perjalanan karna ado undangan dari Kementerian” Katanya.
Saat ditanya Apakah akan memanggil Kepala-Kepala OPD yang berangkat ke Jakarta,
“Belum ada Pembicaraan” jawabnya singkat.
Pewarta: Mahwel
Editor: tim investigasi Nasional (Delis)
____________________________________________
