Jakarta : Tipikorinvestigasinews.id-Baru-baru ini, dunia pendidikan Indonesia kembali menjadi sorotan setelah muncul perbedaan sikap antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Kementerian Pendidikan, khususnya Mendikdasmen, terkait aturan pelaksanaan study tour dan acara wisuda di lingkungan sekolah. Perbedaan ini menimbulkan kebingungan di kalangan kepala sekolah, guru, hingga wali murid. Di tengah kegaduhan ini,Pendiri Organisasi Pejuang Pendidikan Indonesia Dr. Iswadi, M.Pd., angkat suara dan meminta agar Presiden , Prabowo Subianto, turun tangan untuk menyelesaikan polemik tersebut secara tegas dan bijaksana.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan pernyataan tegas terkait pelarangan kegiatan study tour yang dilakukan ke luar kota. Ia menilai bahwa kegiatan tersebut kerap menimbulkan beban finansial yang tidak sedikit bagi para orang tua. Selain itu, aspek keselamatan siswa pun menjadi perhatian utama, apalagi setelah sejumlah kasus kecelakaan rombongan pelajar saat melakukan perjalanan wisata edukatif.
“Kita ingin pendidikan tidak membebani orang tua. Jangan sampai demi memenuhi keinginan sekolah melakukan study tour, orang tua sampai harus berutang atau menjual barang. Ini tidak sehat,” ujar Dedi dalam sebuah konferensi pers di Bandung.
Sebagai alternatif, Dedi mendorong sekolah-sekolah di Jawa Barat untuk mengadakan study tour yang bersifat lokal, misalnya mengunjungi tempat bersejarah, museum, atau pusat kebudayaan di sekitar wilayah masing-masing. Menurutnya, pendekatan ini tidak hanya lebih ekonomis, tetapi juga mendukung perekonomian lokal.
Namun, berbeda dengan Dedi, Kementerian Pendidikan melalui Mendikdasmen tidak secara eksplisit melarang kegiatan study tour atau wisuda di sekolah. Dalam surat edaran terbarunya, Mendikdasmen hanya mengimbau agar kegiatan tersebut dilakukan secara sederhana, edukatif, dan tidak memberatkan orang tua siswa. Kegiatan semacam itu juga dinilai bisa menjadi bagian dari proses pembelajaran yang kontekstual jika dirancang dengan baik.
“Kami memahami bahwa kegiatan di luar kelas seperti study tour atau acara wisuda memiliki nilai sosial dan psikologis yang penting bagi siswa. Namun tentu harus dikendalikan dan diawasi, supaya tidak berlebihan,” ujar perwakilan Mendikdasmen.
Perbedaan sikap antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini pun menimbulkan ketidakpastian di lapangan. Banyak sekolah yang ragu-ragu untuk melaksanakan kegiatan akhir tahun ajaran seperti study tour atau wisuda karena takut dianggap melanggar aturan. Di sisi lain, ada pula wali murid yang merasa bingung dengan sikap pemerintah yang terkesan tidak satu suara.
Melihat kondisi ini, Dr. Iswadi, M.Pd., seorang pengamat dan praktisi pendidikan yang aktif menyuarakan reformasi pendidikan, menyampaikan keprihatinannya. Menurutnya, perbedaan kebijakan ini bisa berdampak buruk terhadap iklim pendidikan nasional yang seharusnya mengedepankan kepastian, stabilitas, dan kejelasan arah.
“Saya menilai perbedaan pandangan antara Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan ini harus segera diselesaikan. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban kebijakan yang tidak sinkron,” ujar Dr. Iswadi dalam pernyataannya kepada media.
Ia pun secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan menengahi persoalan ini. Menurutnya, sebagai pemimpin negara, Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan bersifat nasional, konsisten, dan tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.
“Presiden Prabowo harus bisa menjembatani perbedaan pandangan ini. Harus ada panduan tunggal yang bisa dijadikan acuan oleh semua sekolah di seluruh Indonesia, termasuk oleh pemerintah daerah. Jangan sampai ada dua kebijakan yang saling bertentangan,” lanjut Dr. Iswadi.
Ia juga menyarankan agar ke depannya, pemerintah pusat dan daerah lebih sering melakukan koordinasi intensif, terutama terkait kebijakan yang berdampak langsung kepada peserta didik dan wali murid. Menurutnya, pendidikan tidak boleh dijadikan ajang tarik-menarik kepentingan antara pusat dan daerah.
Selain itu, Dr. Iswadi juga menekankan pentingnya mendengarkan suara dari para guru dan wali murid sebelum mengeluarkan kebijakan yang menyangkut kehidupan anak-anak di sekolah. Ia menyebut bahwa pendekatan partisipatif dan dialogis harus menjadi landasan utama dalam membuat regulasi pendidikan.
“Ada orang tua yang ingin anaknya merasakan pengalaman study tour atau acara wisuda, karena itu menjadi momen penting bagi perkembangan sosial dan emosional mereka. Tapi tentu harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Di sinilah pemerintah perlu bijak,” ujarnya menegaskan
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut mengatakan Polemik soal study tour dan wisuda ini menjadi cerminan bahwa sistem pendidikan Indonesia masih membutuhkan sinergi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan. Ketegasan kebijakan, kejelasan komunikasi, dan empati terhadap kondisi sosial masyarakat menjadi kunci agar dunia pendidikan tidak hanya mencetak siswa cerdas secara akademik, tetapi juga tumbuh dalam lingkungan yang adil, aman, dan mendukung sepenuhnya.
(Ads)
____________________________________________