SINGKAWANG ,http://tipikorinvestigasinews.id -Peningkatan Jalan Gambir di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, mendadak jadi buah bibir publik.Infrastruktur yang dikelola oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat ini menuai sorotan tajam lantaran munculnya dugaan kualitas pengerjaan fisik yang dinilai jauh dari standar teknis jalan nasional.
Padahal, proyek vital ini menelan anggaran fantastis dengan nilai kontrak mencapai Rp18.834.044.213,00. Proyek ini digarap oleh PT Cakrawala Surya Raya sebagai penyedia jasa, dengan pengawasan ketat dari konsultan KSO PT Kurnia Citra Nusa, PT Bintang Inti Rekatama, dan PT Lima Pilar Persada.
Rongga dan Aspal Kasar: Temuan Riil Lapangan
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pada Rabu (27/5/2026), kondisi fisik aspal baru tersebut memperlihatkan indikasi yang membutuhkan evaluasi serius.
Permukaan Kasar & Berongga: Permukaan aspal tampak kasar dengan agregat batu split yang menonjol mencolok, serta ditemukannya rongga-rongga udara di beberapa titik permukaan.
Kondisi ini memicu dugaan kuat adanya ketidaksesuaian formula campuran material (Job Mix Formula/JMF) atau metode penghamparan yang dipaksakan.
Tipis & Bergelombang: Lebih mencengangkan, pengamatan visual mengindikasikan ketebalan lapisan aspal di sejumlah titik diperkirakan hanya berkisar antara 3 hingga 4 sentimeter saja.
Ditambah lagi, sambungan antarhamparan aspal (joint) tampak cekung dan tidak rata-sebuah potret yang memperkuat dugaan rapuhnya pengendalian mutu (quality control) di lapangan.
Desakan Uji Ilmiah (Core Drill) Demi Uang Rakyat
Bagaimanapun, kasat mata tidak bisa langsung menjadi vonis hukum. Guna membongkar fakta sebenarnya dan memastikan kesesuaian mutu dengan spesifikasi kontrak, publik mendesak adanya pengujian laboratorium resmi melalui metode Core Drill (pengambilan sampel silinder aspal).
Pengujian ilmiah ini mutlak dilakukan agar ketebalan, kepadatan, dan kualitas material aspal dapat diukur secara objektif, transparan, dan terukur.
BPJN Kalbar bersama konsultan pengawas dituntut segera turun tangan melakukan uji teknis pada titik-titik kritis tersebut demi mengamankan infrastruktur publik sekaligus mencegah potensi kerugian negara.
Seorang praktisi konstruksi yang meminta identitasnya dirahasiakan menegaskan bahwa pengawasan di lapangan tidak boleh longgar.
”Setiap tahapan pekerjaan jalan wajib tunduk pada standar teknis yang ketat. Ini bukan sekadar urusan estetika, melainkan menyangkut keselamatan pengguna jalan dan ketahanan infrastruktur dalam jangka panjang,” cetusnya.
Bayang-Bayang Sanksi UU Jasa Konstruksi
Aturan hukum telah menggariskan garis tegas. Merujuk pada Undang-Undang Jasa Konstruksi, pihak penyedia jasa (kontraktor) memegang tanggung jawab penuh atas mutu hasil pekerjaan, sejak masa pelaksanaan hingga masa pemeliharaan berakhir.
Jika hasil evaluasi teknis dan uji laboratorium nantinya membuktikan adanya manipulasi atau ketidaksesuaian spesifikasi, kontraktor wajib melakukan pembongkaran dan perbaikan ulang sesuai klausul kontrak yang berlaku.
Hingga berita ini ditayangkan, jurnalis media ini terus mengedepankan asas keberimbangan (cover both sides) dengan berupaya menghubungi pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat dan PT Cakrawala Surya Raya guna mendapatkan klarifikasi serta ruang konfirmasi resmi.
Kontrbutor: Media Dinamika Keberanian: RM.NTB
Jurnalis/Sumber: Kusnadi
Waktu Publikasi: Kamis, 28 Mei 2026
(LCatatan Redaksi: Foto/Visual pendukung dalam berita ini diolah menggunakan teknologi AI/Kecerdasan Buatan.
L
____________________________________________
