Tambolaka-tipikorinvestigasinews.id- Dunia pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) tengah menghadapi rapor merah terkait tata kelola administrasi. 3 April 2026
Sebanyak 12 sekolah di bawah naungan Yayasan Tunas Timur (Yatutim) dilaporkan belum menerima kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama dua tahun berturut-turut.
Penundaan yang berlarut-larut ini memicu kekhawatiran mendalam atas nasib ribuan siswa dan kesejahteraan tenaga pendidik yang kini berada di ujung tanduk.
Keadilan bagi Siswa dan Guru: Memisahkan Personel dari Institusi
Pembina Yatutim, Dr. Soleman Lende Dappa (SLD), angkat bicara mengenai situasi kritis ini. Ia menegaskan bahwa hak pendidikan anak bangsa tidak boleh dijadikan ‘sandera’ atas persoalan administratif atau dugaan sengketa data yang melibatkan oknum tertentu.
“Jika memang ditemukan adanya indikasi penyimpangan atau manipulasi data oleh oknum, silakan proses secara hukum.
Namun, sangat tidak adil jika sanksi tersebut dijatuhkan secara kolektif kepada institusi yang mengakibatkan operasional sekolah terhenti,” tegas SLD dalam keterangan resminya, Rabu (02/04/2026).
Menurutnya, membiarkan 12 sekolah tanpa sokongan dana operasional selama dua tahun tanpa kepastian hukum adalah preseden buruk yang mencoreng komitmen pemerintah daerah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di SBD.
Mempertanyakan Konsistensi dan Standar Ganda
Yatutim juga menyoroti adanya dugaan standar ganda dalam kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) SBD. SLD mengungkapkan adanya kontradiksi di mana beberapa satuan pendidikan lain tetap menerima dana BOS meskipun tengah didera kemelut internal yang serupa.
“Kita mempertanyakan konsistensi regulasi yang diterapkan. Mengapa ada perlakuan yang berbeda? Kami berharap tidak ada unsur subjektivitas dalam pengambilan keputusan ini. Fokus utama kita seharusnya adalah memastikan proses belajar mengajar tidak terganggu,” tambahnya.
Desakan Audit Transparan dan Mediasi Terbuka
Menyikapi kebuntuan ini, pihak Yayasan mendesak Pemerintah Kabupaten SBD, melalui Inspektorat dan Dinas P dan K, untuk segera membuka ruang dialog yang jernih dan transparan. Audit yang objektif dinilai menjadi jalan keluar satu-satunya agar persoalan tidak terus menggantung.
Hingga berita ini diturunkan, media sedang berupaya menemui dinas P dan K Kabupaten Sumba Barat Daya untuk klarifikasi resmi dari Dinas terkait kendala teknis maupun prosedur yang menyebabkan tersumbatnya aliran dana operasional bagi 12 sekolah tersebut.
Persoalan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut hak dasar ribuan anak-anak di Sumba Barat Daya untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.
Reporter: Gunter Guru Ladu Meha
____________________________________________
