Aceh Singkil | tipikorinvestigasinews.id ~ Suasana di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil mendadak riuh pada Selasa (3/3/2026). Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pembela Masyarakat (Gampemas) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menyuarakan aspirasi terkait stabilitas politik dan ekonomi daerah.
Massa yang didominasi oleh kaum ibu (emak-emak) dan bapak-bapak ini datang dengan pengawalan ketat dari aparat gabungan Kepolisian, TNI, Brimob, hingga Satpol PP. Kehadiran mereka membawa misi penting guna menuntut kepastian hukum dan pembangunan di Aceh Singkil.
Dua Tuntutan Utama Massa
Dalam orasinya, koordinator aksi Ramli Manik, menyampaikan dua poin krusial yang menjadi dasar pergerakan mereka:
1. Pengesahan Segera APBK 2026: Massa mendesak agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2026 segera disahkan demi kelancaran roda pembangunan dan pelayanan publik.
2. Anulir Hak Interpelasi: Gampemas meminta DPRK segera menghentikan atau menganulir proses Hak Interpelasi yang sedang berjalan terhadap Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, SH.
Respon Ketua DPRK Aceh Singkil
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRK Aceh Singkil, H. Amaliun Pohan, langsung menemui para pendemo. Di hadapan massa, ia memberikan klarifikasi mendalam mengenai kendala yang menyebabkan keterlambatan pengesahan anggaran.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Perlu kami jelaskan bahwa pengesahan APBK tidak bisa dilakukan sembarangan, ada aturan dan tahapan undang-undang yang wajib kita patuhi agar tidak terjadi kesalahan hukum di kemudian hari,” tegas Amaliun.
Amaliun mengungkapkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2025, anggaran selalu disahkan tepat waktu pada bulan November. Namun, untuk anggaran tahun 2026, terjadi keterlambatan penyerahan dokumen dari tim eksekutif kabupaten kepada legislatif.
“Dokumen terlambat diserahkan oleh tim kabupaten, sudah melewati tenggat waktu normal. Salah satu alasan yang disampaikan adalah kendala bencana banjir. Kami bahkan sudah berkoordinasi melalui video call dengan Badan Pengelola Keuangan Aceh hingga berkonsultasi dengan Kementerian terkait,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap aspirasi rakyat, Amaliun mengumumkan bahwa jadwal pembahasan dokumen anggaran akan segera dilakukan.
“Hari ini, pukul 13.30 WIB, kita akan mengadakan pembahasan jadwal. Bupati juga dijadwalkan hadir langsung. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan ini demi kepentingan seluruh masyarakat Aceh Singkil,” pungkasnya.
Aksi unjuk rasa berakhir dengan tertib setelah massa mendengar penjelasan langsung dari pimpinan dewan, meski mereka berjanji akan terus mengawal proses ini hingga APBK benar-benar disahkan.{*}
Reporter Aceh Singkil : Khalikul Sakda.
____________________________________________
