Realisasi PBB P-2 Lampaui Target, Bupati Tulungagung Bidik Capaian Lebih Tinggi pada 2026

TULUNGAGUNG – tipikorinvestigasinews.id Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung kembali menunjukkan tren positif. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) tahun 2025 berhasil melampaui target hingga lebih dari 100 persen. Capaian tersebut menjadi bukti solidnya sinergi lintas sektor dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Namun, keberhasilan ini tak lantas membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung berpuas diri. Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., justru memasang target lebih tinggi untuk realisasi PBB P-2 tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Bupati saat membuka kegiatan Sosialisasi Penyampaian SPPT dan Pemungutan PBB P-2 Tahun 2026 yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Jumat (6/2/2026).

“Realisasi PBB P-2 tahun 2025 yang melampaui 100 persen adalah prestasi luar biasa. Tapi ini bukan alasan untuk berpuas diri. Justru capaian ini harus menjadi standar baru yang kembali kita lampaui di tahun 2026,” tegas Bupati Gatut Sunu Wibowo dalam arahannya.

Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Bapenda, perbankan, perangkat daerah terkait, camat, hingga kepala desa yang berperan langsung sebagai ujung tombak pemungutan pajak di lapangan.

Bupati menekankan bahwa PBB P-2 memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah yang menopang pembiayaan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, koordinasi yang solid dan kedisiplinan administrasi dari tingkat kabupaten hingga desa menjadi kunci keberlanjutan capaian tersebut.

Dalam kesempatan itu, Bupati Gatut Sunu Wibowo menyampaikan sejumlah instruksi tegas kepada seluruh jajaran. Pertama, distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) harus dilakukan secara cepat dan tepat. Kepala desa diminta tidak menahan SPPT di kantor desa, melainkan segera menyampaikannya kepada wajib pajak.

“Semakin cepat SPPT diterima masyarakat, semakin besar peluang pelunasan pajak dilakukan tepat waktu. Jangan ada penundaan,” ujarnya.

Kedua, Bupati meminta peran aktif Kasi Pemerintahan di tingkat kecamatan untuk melakukan monitoring secara ketat terhadap progres pemungutan PBB P-2 di masing-masing desa. Laporan realisasi diminta disampaikan secara akurat, berkala, dan disertai langkah solusi apabila ditemukan kendala di lapangan.

Ketiga, Bupati mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik. Ia menegaskan bahwa pajak merupakan amanah rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab.

“Saya tegaskan, tidak boleh ada penyalahgunaan uang pajak maupun penundaan penyetoran ke kas daerah. Kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama jalannya pemerintahan,” tandasnya.

Selain itu, pelayanan kepada masyarakat diminta dilakukan secara edukatif, santun, namun tetap tegas. Pemerintah desa diharapkan mampu memberikan pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan fasilitas publik yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

Bupati Gatut Sunu Wibowo juga menegaskan akan memantau langsung kinerja desa dan kecamatan dalam pelunasan PBB P-2 hingga sebelum jatuh tempo. Capaian tersebut nantinya akan menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja aparatur di tingkat bawah.

“Pada 2026, saya ingin Tulungagung kembali mencatat prestasi gemilang dalam realisasi PBB P-2. Desa dan kecamatan yang menunjukkan komitmen tinggi akan menjadi perhatian khusus,” pungkasnya.

Dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas, Pemkab Tulungagung optimistis target PBB P-2 tahun 2026 tidak hanya tercapai, tetapi mampu kembali mencetak rekor baru sebagai fondasi kuat percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Shinta)