TAMBOLAKA,http://Tipikorinvestigasinews.id–
Titik terang mengenai kepastian hak keuangan Tenaga Kontrak (Teko) Paruh Waktu atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3K PW) di bidang pendidikan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) terus berlanjut. Setelah penyaluran gaji triwulan pertama direalisasikan bertahap pada Kamis (9/7/2026), informasi mutakhir per Selasa (14/7/2026) menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) SBD kini telah menyusul pembayaran untuk hak gaji triwulan kedua.
Menariknya, pembayaran triwulan kedua ini dirapel sekaligus mencakup akumulasi keterlambatan selama 4 bulan berjalan, yaitu terhitung sejak bulan April, Mei, Juni, hingga Juli 2026. Meskipun tanggal pasti pentransferan belum dipublikasikan secara mendetail, kebijakan percepatan ini dinilai sebagai langkah responsif pemerintah daerah dalam memprioritaskan upah guru agar tepat bayar.
Berdasarkan salinan daftar bayar resmi guru P3K PW untuk periode April-Juli 2026 yang berhasil dihimpun redaksi, rincian hak finansial para pendidik selama volume 4 bulan tersebut adalah sebagai berikut:
– Upah Kerja Per Bulan: Rp1.000.000
– Jumlah Kotor (4 Bulan): Rp4.000.000
– Pemotongan BPJS Kesehatan: Beban pekerja 1% sebesar Rp98.236 (sedangkan beban pemberi kerja 4% sebesar Rp392.944). Total potongan bersih pada rekening guru adalah Rp98.236.
– Jumlah Bersih Yang Diterima: Rp3.901.764
Langkah pemenuhan hak finansial ini mendapat apresiasi langsung dari perwakilan guru paruh waktu yang sebelumnya menyuarakan aspirasi mereka melalui media ini.
“Kami merasa sangat gembira dan terbantu karena dana rapelan 4 bulan ini sangat krusial untuk menopang stabilitas ekonomi keluarga para guru paruh waktu. Kami berharap sistem pembayaran yang tepat waktu ini terus dipertahankan, karena sangat berkorelasi dengan peningkatan kinerja guru di ruang kelas. Proses belajar mengajar demi mencerdaskan anak didik tidak boleh terhambat oleh kendala administratif,” ungkap salah satu guru kepada Tipikorinvestigasinews.id, Rabu (15/7/2026).
Upaya Konfirmasi dan Catatan Selisih Data Lapangan
Sebagai bagian dari penerapan prinsip cover both sides dan penyajian informasi yang akurat, Tim Investigasi Tipikorinvestigasinews.id berupaya melakukan verifikasi data langsung ke pihak dinas terkait. Fokus verifikasi tertuju pada adanya ketidaksesuaian (selisih) angka nominal jumlah penerima antara data pengangkatan awal dengan daftar realisasi pembayaran di lapangan.
Berdasarkan data awal yang dihimpun redaksi, terdapat 104 guru paruh waktu yang sempat mengalami keterlambatan pada triwulan I. Namun, dalam daftar bayar yang terealisasi, tercatat baru 102 guru yang terakomodasi, sehingga menyisakan selisih 2 orang guru.
Selain itu, jika merujuk pada SK Pengangkatan Tahun 2026, total guru paruh waktu di SBD berjumlah 1.554 orang. Sementara itu, data akumulasi daftar bayar yang ditemukan di lapangan hanya mencakup 1.458 orang, yang berarti terdapat selisih sebanyak 96 orang guru yang belum tervalidasi status pembayarannya.
Guna meluruskan perbedaan angka tersebut agar tidak menimbulkan kekeliruan informasi di ruang publik, jurnalis media ini telah berulang kali mencoba menghubungi Kepala Dinas P dan K SBD serta pihak Bendahara Pengeluaran melalui sambungan telepon. Kendati saluran telepon dalam keadaan aktif dan berdering, hingga berita ini diturunkan belum ada respons maupun pernyataan resmi yang diberikan oleh pihak manajemen dinas.
Sorotan Tata Kelola dan UU Keterbukaan Informasi Publik
Sikap pasif atau bungkamnya jajaran otoritas pendidikan dalam memberikan akses konfirmasi ini disayangkan, mengingat pentingnya transparansi tata kelola pemerintahan bersih (good governance) di lingkungan Pemkab SBD.
Secara hukum, hak jurnalis untuk memperoleh informasi dalam rangka pemberitaan yang berimbang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu, pejabat publik memiliki kewajiban moral dan legal dalam menyediakan informasi berkala dan serta-merta yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hambatan terhadap akses informasi ini dikhawatirkan dapat memicu persepsi publik yang kurang baik terhadap akuntabilitas birokrasi daerah.
Demi mencegah meluasnya spekulasi dan menjaga mutu tata kelola administrasi, Tipikorinvestigasinews.id mengimbau kepada Pemerintah Daerah melalui Bupati Sumba Barat Daya untuk memberikan atensi serta instruksi yang tegas kepada instansi terkait agar tidak menghambat tugas publikasi jurnalistik. Lebih jauh dari itu, redaksi juga mengetuk perhatian jajaran kementerian terkait, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), untuk turut aktif mengawasi dinamika pemenuhan hak ketenagakerjaan di tingkat daerah. Pengawasan horizontal dari tingkat pusat hingga daerah sangat krusial guna menjaga keutuhan serta keabsahan informasi yang disajikan kepada publik. Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral bersama demi melahirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, sekaligus memastikan keadilan finansial bagi para garda terdepan pendidikan di Sumba Barat Daya tetap berjalan beriringan dengan transparansi yang utuh tanpa ada satu pun hak yang terlewat. (Tim Redaksi)
@Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
@Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)
KOTAK PENGADUAN GURU PARUH WAKTU SBD
Jika Anda adalah salah satu guru paruh waktu di Kabupaten Sumba Barat Daya yang belum menerima gaji, atau memiliki keluhan terkait pemenuhan hak keuangan lainnya, silakan kirimkan laporan Anda kepada Redaksi Tipikorinvestigasinews.id.
– WhatsApp/Hotline Laporan:
085237019248
– Format Pesan: Nama (Bisa Disamarkan/Anonim) Asal Sekolah dan Kendala yang Dihadapi.
Redaksi menjamin kerahasiaan identitas dan keamanan narasumber sesuai dengan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.
Reporter: Gunter Guru Ladu Meha
____________________________________________
