MANDAILING NATAL – SUMATERA UTARA, tipikorinvestigasinews.id – Aliansi Pemuda di Kabupaten Mandailing Natal meminta kejelasan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan memohon transparansi RAB serta SPJ Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Timur T.A 2024.
Idul Fitrah seorang aktivis pemuda desa Hutarimbaru mengaku selama ini selalu melihat dan mengamati jalannya sistem demokrasi serta semua kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2024 di desanya tersebut.
Terkait beberapa kejanggalan yang menjadi perhatian, Idul atas nama aktivis pemuda mengatakan melalui surat resmi tertanggal 18 Juni 2025 telah menyampaikan surat permohonan dan permintaan sebagai bentuk konfirmasi kepada Kades setempat perihal kejelasan anggota BPD dan transparansi Rencana Anggaran Biaya (RAB) sampai kepada Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2024, namun sampai saat ini belum ada tanggapan.
“Per hari ini, saya beserta rekan belum menerima tangggapan dari pihak terkait dalam hal ini Kepala Desa Hutarimbaru Serta Anggota BPD, yang di duga ada penyelewangan dan penyimpangan kebijakan yang di lakukan oleh oknum Kepala desa Hutarimbaru serta Pihak Terkait yang dimana kebijakan tersebut diduga bertentangan dengan Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Dimana Di tegaskan Dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa Anggota BPD dipilih secara Langsung dan Demokratis, dan perihal terkait transparansi informasi publik telah di atur dalam UU no.14 tahun 2008 yang menjamin hak setiap orang untuk mengakses dan memperoleh informasi yang dikuasi oleh badan publik”, Ucapnya.(07/07/25)
Aktivis Pemuda ini Menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti mengkawal dan terus meminta tanggapan terkait persoalan ini.
“Kami berharap kepada Kepala Desa dan Pihak Terkait agar segera menanggapi Surat Permohonan dan permintaan kami pada Tanggal 18 juni 2025, karna tindakan tersebut menandakan matinya demokrasi pada tingkat desa, dan tindakan tersebut menurutnya dapat berpotensi mempermalukan bupati mandailing natal yang berasal dari panyabungan timur. Jangan sampai nanti kesannya ada dugaan permainan jahat dan pembiaran terkait Persoalan tersebut. Ini menyangkut citra marwah Desa Hutarimbaru yang seharusnya ini menjadi Kedaulatan Masyarakat desa Bersama. Kalo sekelas pemerintahan di tingkat desa saja seperti ini bagaimana masyarakat akan percaya pada pemerintahan yang ada diatasnya”, Pungkasnya
Sementara itu, Kades dan BPD desa Hutarimbaru hingga berita ini diterbitkan belum terkonfirmasi perihal uraian diatas, dan awak media akan terus berusaha menemui yang bersangkutan dan akan mengikuti perkembangan selanjutnya melalui update berita terkait hal yang sama.(MJ)
____________________________________________
