Aceh Singkil | tipikorinvestigasinews.id ~ Setelah melalui proses panjang yang diwarnai ketegangan dan tarik ulur kepentingan, “asap putih” akhirnya menyelimuti Gedung DPRK Aceh Singkil. Drama pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2026 resmi berakhir setelah legislatif mengetok palu pengesahan dalam Rapat Paripurna, Selasa (21/4/2026).
Palu sidang yang diketuk pimpinan DPRK menjadi simbol berakhirnya ketidakpastian yang sempat menyandera jalannya roda pemerintahan selama berbulan-bulan.
Proses pembahasan APBK 2026 tercatat sebagai salah satu yang paling alot dalam sejarah anggaran daerah setempat. Perbedaan tajam antara Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRK sempat memicu kebuntuan (deadlock).
Perbedaan pandangan mengenai alokasi program unggulan.
Arah Kebijakan: Tarik ulur terkait distribusi anggaran di tengah kapasitas fiskal yang terbatas.
Kebuntuan ini bahkan memaksa para pemangku kebijakan untuk menempuh jalur koordinasi hingga ke Banda Aceh, melibatkan Wakil Gubernur Aceh untuk mencairkan suasana komunikasi.
Postur Anggaran: Efisiensi di Tengah Keterbatasan
Dengan total anggaran berada di kisaran Rp832 miliar, APBK 2026 dituntut menjadi instrumen yang presisi. Kapasitas fiskal yang tidak terlalu longgar mengharuskan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melakukan efisiensi ketat guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“APBK ini bukan sekadar angka di atas kertas atau formalitas tahunan.
Ini adalah tanggung jawab besar. Fokus utama kita adalah bagaimana anggaran ini benar-benar menyentuh dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tegas Amaliun, Pimpinan DPRK Aceh Singkil.
Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon SH, dalam pidatonya menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran legislatif. Ia menilai dinamika yang terjadi merupakan “vitamin” bagi demokrasi, di mana perbedaan pendapat justru menyempurnakan kualitas kebijakan.
“Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK. Dinamika kemarin adalah ruang untuk memperbaiki arah kebijakan kita. Sekarang, fokus kita beralih ke eksekusi. Anggaran ini harus segera dijalankan agar dampak nyatanya segera sampai ke tangan masyarakat,” ujar Safriadi.[]
Laporan : Khalikul Sakda
____________________________________________