MANDAILING NATAL – SUMATERA UTARA, tipikorinvestigasinews.id – Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal kembali diseruduk mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Mandailing (GMPM) terkait adanya dugaan Mark Up, Pungli dan bahkan Intervensi oleh salah satu oknum DPRD Madina. Rabu (16/07/25).
Aksi unjuk rasa tersebut dipicu dari banyaknya persoalan dilingkungan Dinas Pendidikan Madina yang sampai saat ini tak pernah selesai, termasuk diantaranya adalah dugaan indikasi pungutan liar (pungli) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah menang.
Selain itu, mahasiwa pengunjuk rasa juga menyoroti dalam aksi yang digelar bahwa adanya dugaan jual beli jabatan Kepala Sekolah (Kepsek), sampai kepada dugaan Mark Up pada pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di sejumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri di Madina beserta perabotannya yang anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Tahun 2024.
GMPM juga menemukan kejanggalan pada pembangunan Ruangan Laboratorium Komputer (RLK) dan perabotannya yang anggarannya juga berasal dari DAK APBD Tahun 2024. Bahkan diduga kuat adanya Intervensi dan Intimidasi dari seorang oknum DPRD Madina inisial NHN demi untuk memuluskan kepentingan pribadinya.
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Mandailing Natal ‘Ahmad Hidayat Batubara’ menyampaikan perlunya segera dilakukan evaluasi serta perbaikan sistem Pendidikan di Madina yang dinilai amburadul.
“Bercermin pada kejadian-kejadian sebelumnya, dimana Kadis Pendidikan telah beberapa kali tersandung kasus korupsi hingga berujung dibalik terali besi. Sudah seharusnya dilakukan evaluasi tegas dan perbaikan terhadap sistem di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal”, sebutnya.
Sementara itu, koordinator lapangan ‘Rinaldi pun mengatakan hal yang sama bahwa Dinas Pendidikan perlu berbenah untuk lebih baik kedepannya, serta tidak membiarkan oknum-oknum yang merusak dunia pendidikan di Madina semakin merajalela.
Ketegangan sempat terjadi saat mahasiwa melakukan orasi secara bergantian hingga akhirnya aksi tersebut ditanggapi Plt. Kadis Pendidikan Madina ‘M. Daud Batubara.
Namun, tanggapan yang disampaikan oleh Kadis Pendidikan dinilai tidak nyambung dengan apa yang telah di Aspirasikan mahasiwa, sehingga sempat terjadi adu mulut dan saling sanggah antara Ketua GMPM dengan Plt. Kadisdik Madina.
Merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan M. Daud Batubara, massa demonstran bergerak dan melanjutkan aksinya ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Mandailing Natal
Pantauan dilapangan, setibanya di depan Kantor Kejari Madina para peserta aksi terlihat sempat memanjat bahkan menggoyang pagar kantor tersebut dan mendesak agar pihak Kejaksaan memanggil beberapa oknum diduga terlibat dalam praktik pungli dan dugaan Mark Up di Dinas Pendidikan Madina.
Didepan pintu gerbang kejaksaan Hidayat menegaskan agar APH dalam hal ini adalah Kejari Madina segera mengusut tuntas adanya dugaan pungli, terhadap PPPK yang sudah menang dan dugaan jual beli jabatan Kepala Sekolah karena dipandang telah mencederai dunia pendidikan di bumi gordang sambilan.
Sedangkan Rinaldi meminta pihak kejaksaan untuk melakukan audit kembali atas adanya dugaan Mark Up pada pembangunan RKB dan RLK beserta perabotannya dengan anggaran bersumber dari APBD Tahun 2024, bahkan massa pengunjuk rasa pun mendesak kejaksaan agar memanggil dan memeriksa oknum Kepala Bidang (Kabid) Dikdas yang menangani proyek tersebut.
Tidak berapa lama, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Madina melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., M.H menemui mahasiwa.
Jupri Wandy mengucapkan terimakasih kepada para peserta aksi atas aspirasi yang sudah disampaikan, dan ia pun mengatakan akan mencari bukti-bukti pendukung terkait tuntutan yang disampaikan oleh Mahasiwa GMPM Madina.(MJ)
____________________________________________