Sulteng,tipikorinvestigasinews.id– Kabupaten Parimo.
Sorotan Publik mengarah kedesa ambesia Selatan kecamatan Tomini, salah seorang oknum Kades inisial RTM, bukan rahasia umum dikalangan warga masyarakat, setelah menduduki jabatan kepala desa selama tiga tahun cara Pemerintahan desa, diduga bersifat arogansi dan otoriter dalam Pelayanan Publik, sehingga roda pemerintahan penuh dengan rasa ketegangan, Kata warga Masyarakat Yang Namanya enggan di Publis faktor keamanan, Minggu (18/5/2026)
“Dikatakan” Setiap Pertemuan Rapat dilakukan yang hadir para pendukung kades sehingga selama tiga tahun, untuk musyawara umum (musdes) yang melibatkan toko masyarakat, toko agama, atau bersama Badan Perwakilan desa (BPD) tidak perna dilaksanakan bahkan dana tunjangan operasional BPD dari tahun 2022-2025 kurang lebih 5 juta pertahun tidak perna di cairan, sehingga BPD tidak bisa melaksanakan Rapat-rapat pentingnya, padahal dana operasional BPD guna untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang BPD
“Setiap tahun pelaksanaan program DD, baik proyek fisik dan non-fisik tidak perna terpasang baliho informasi ABPdes, dan papan informasi anggaran fisik proyek selama tiga tahun, tindakan kebijakan oknum Kades yang tertutup, sangat jauh dari prinsip Transparansi, prinsip keterbukaan Publik, informasi, dan komunikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Aturan ini menjamin hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan akses informasi dari badan publik secara transparan, akuntabel, dan partisipatif dan kemudian diatur
Pelaksanaan teknis dari undang-undang ini diperjelas melalui Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 pelaksanaan UU KIP.
Setelah dinilai Masyarakat kebijakan oknum kades selama tidak sesuai aturan pelaksanaan DD, sehingga beberapa tokoh masyarakat datang ke ketua BPD Jamal Dantuma mendesak untuk melakukan rapat Tahunan tentang pelaksanaan Laporan pertangung jawab DD setiap tahunnya, maka Ketua BPD mendatangi Oknum Kades RTM Untuk melakukan rapat tahunan tetapi Kades menjawab Menolak untuk hadir, kecurigaan semakin kuat bahwa oknum kades diduga melakukan Penyimpangan dalam pelaksanaan DD Ambesia selatan.
yang sangat yata adanya pembongkaran tribun lapangan bola kaki yang dinilai masyarakat masih sangat layak digunakan, tetapi di bongkar oleh kades, dengan janji akan di bangun yang lebih bagus, faktanya sudah tiga tahun, Tribun tersebut belum juga terbangun, sehingga dinilai Kades Berbohong
Adanya pemberitaan media terhadap Kinerjanya yang diduga tidak becus dalam pelaksanaan DD, oknum kades akan menutut media tersebut di sampaikan kepada ketua BPD
Untuk membela diri oknum kades di setiap undangan perkawinan warga masyarakat ketika di persilakan memberikan sambutan mengatakan berita media tetang dirinya adalah Hoax
Masyarakat dengan tegas menyatakan Kalau berita itu tidak benar, semestinya oknum kades harus gentlemen segera melakukan rapat laporan mempertangung jawaban ADD dan DD selama tiga tahun kepada BPD dan dihadiri tokoh Perwakilan masyarakat, sehingga semua persoalan yang selama yang menjadi dugaan masyarakat terselesaikan dengan baik”
awak media berusaha konfirmasi ke oknum kades dikantor desa Namun tidak berada ditempat, sehingga berita ini di terbitkan belum memberikan keterangan resmi, Redaksi membuka ruang Hak jawab dan klarifikasi kepada pihak Yang terkait untuk keberimbangan informasi.(M.Arsyad).
____________________________________________
