Pidie jaya –Tipikorinvestigasinews.id
Minggu 1 Pebruari 2026
Akademisi Dr. Tgk. Saiful Bahri, M.A. menanggapi pernyataan Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya terkait penanganan banjir di Kabupaten Pidie Jaya dengan menegaskan bahwa kritik tersebut tidak disusun berdasarkan kajian empiris, riset kebencanaan, maupun evaluasi kebijakan yang terukur. Menurutnya, pernyataan yang lahir tanpa observasi sistematis, analisis data lapangan, dan pemahaman teoritik yang memadai berpotensi menyederhanakan persoalan dan menyesatkan persepsi publik,
sehingga sebenarnya tidak perlu disampaikan ke ruang publik dalam situasi penanganan bencana yang masih berjalan.
Dr. Saiful menjelaskan bahwa dalam teori manajemen bencana pascabencana, penanganan tidak bersifat linier dan kaku, melainkan mengikuti siklus yang saling tumpang tindih (overlapping phases), mulai dari tanggap darurat, pemulihan awal (early recovery), rehabilitasi, hingga rekonstruksi. Dalam banyak literatur kebencanaan,
perpanjangan masa tanggap darurat bukanlah indikator kegagalan, melainkan instrumen administratif dan kebijakan yang sah untuk menjamin kesinambungan logistik, fleksibilitas anggaran, serta kecepatan pengambilan keputusan ketika dampak bencana belum sepenuhnya terkendali.
Ia menilai bahwa langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sejauh ini telah berjalan secara komprehensif, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip penanggulangan pascabencana, meskipun tentu membutuhkan waktu dan proses. “Pemulihan sosial, lingkungan, dan permukiman tidak bisa diselesaikan secara instan. Dalam teori post-disaster recovery, waktu adalah variabel penting yang tidak bisa diabaikan,” ujarnya. Karena itu, menilai belum optimalnya hasil sebagai bentuk ketidakmampuan kepala daerah merupakan kesimpulan prematur yang tidak berdasar secara akademik.
Terkait penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), Dr. Saiful menegaskan bahwa mekanisme penganggaran bencana telah diatur secara ketat dalam regulasi, dan transparansi adalah bagian dari sistem yang terus berjalan. Namun, ia mengingatkan bahwa tekanan opini publik yang dibangun tanpa dasar ilmiah justru dapat mengganggu konsentrasi dan efektivitas kerja pemerintah daerah dalam menuntaskan pemulihan masyarakat terdampak.
Ia juga menanggapi isu hunian sementara dan pilihan warga yang kembali ke rumah masing-masing sebagai dinamika sosial yang lazim terjadi dalam pascabencana. Dalam perspektif kebencanaan, keputusan masyarakat tidak selalu identik dengan kegagalan kebijakan, melainkan menunjukkan kompleksitas kebutuhan dan preferensi korban, yang harus direspons secara bertahap dan adaptif oleh pemerintah.
Di akhir pernyataannya, Dr. Tgk. Saiful Bahri, M.A. mengajak semua pihak, khususnya kelompok masyarakat sipil, untuk lebih arif dan bertanggung jawab dalam menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah.
Kritik yang baik adalah kritik yang dibangun di atas data, empati, dan pemahaman keilmuan. Dalam situasi bencana, yang dibutuhkan adalah sinergi dan dukungan konstruktif, bukan narasi yang berpotensi melemahkan upaya pemulihan,” pungkasnya.
Liputan syarli aceh
____________________________________________
