Kabupaten Tangerang, tipikorinvestigasinews.id — Kinerja DPRD Kabupaten Tangerang menjadi sorotan keras dari sejumlah elemen masyarakat. Lembaga legislatif tersebut dinilai terkesan “cuci tangan” dan melempar tanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait berbagai persoalan krusial yang hingga kini belum terselesaikan secara optimal.
Sorotan itu mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari pendidikan, pengelolaan sampah, hingga tingginya angka pengangguran di wilayah Kabupaten Tangerang. Sikap DPRD yang dinilai lebih sering menyalahkan pihak eksekutif dianggap mencederai fungsi utama mereka sebagai wakil rakyat sekaligus mitra pengawas jalannya pemerintahan daerah.
Direktur Eksekutif BP2A2N, Ahmad Suhud, menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Menurutnya, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki peran yang sama besar dalam menentukan arah kebijakan dan pengawasan.
“Jangan terkesan buang badan dan cuci tangan. DPRD dan Pemkab sama-sama digaji dari uang rakyat. Artinya, keduanya wajib bekerja untuk kemakmuran masyarakat, bukan saling melempar tanggung jawab,” tegas Ahmad Suhud.
Ia juga menyoroti intensitas pertemuan antara DPRD dan Pemkab yang tergolong tinggi, baik melalui rapat kerja maupun hearing dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Namun ironisnya, publik dinilai tidak pernah mendapatkan kejelasan mengenai hasil konkret dari pertemuan-pertemuan tersebut.
“Rapat sering, hearing sering. Tapi masyarakat tidak tahu apa yang dibahas dan apa hasil nyatanya. Transparansi itu penting agar publik tahu kerja wakilnya,” tambahnya.
Kritik serupa disampaikan Ketua PPUK Kabupaten Tangerang, Hendra. Ia menilai adanya kesan ketidakharmonisan antara legislatif dan eksekutif justru memperburuk situasi dan menghambat pembangunan daerah.
“Kami melihat seolah DPRD mempertontonkan ketidaksejalanan dengan Pemkab. Padahal tujuannya sama, untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk saling menyalahkan,” ujarnya.
Hendra mengungkapkan, pihaknya telah berulang kali menyampaikan aspirasi masyarakat melalui forum resmi, termasuk Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun hingga kini, hasil yang diharapkan masyarakat belum terlihat secara nyata.
“Kami sudah sering mengadu, bahkan sampai RDP. Tapi hasilnya mana? Jangan sampai uang rakyat habis untuk rapat tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti penggunaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang nilainya cukup besar setiap tahun. Menurutnya, pemanfaatan anggaran tersebut harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar menjadi formalitas administratif.
“Jangan hanya Pemkab yang diminta transparan. DPRD juga harus terbuka. Masyarakat berhak tahu apa yang dibahas, apa yang diperjuangkan, dan apa hasilnya,” lanjut Hendra.
Senada dengan itu, aktivis dari LSM Mapan, Saepudin Juhri, menilai DPRD seharusnya memainkan peran strategis dalam mendorong solusi atas berbagai persoalan daerah, bukan justru memperkeruh suasana dengan konflik terbuka yang berujung saling menyalahkan.
“DPRD harus menunjukkan kinerja nyata. Mereka dipilih rakyat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan untuk membuat kegaduhan atau saling menyalahkan di ruang publik,” ujarnya.
Menurut Saepudin, sinergi antara legislatif dan eksekutif merupakan kunci utama dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketidakharmonisan yang terus dipertontonkan justru berpotensi merugikan masyarakat luas.
Para aktivis dan elemen masyarakat berharap DPRD dan Pemkab Tangerang dapat kembali memperkuat koordinasi dan fokus pada penyelesaian persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, seperti lapangan kerja, kualitas pendidikan, dan tata kelola lingkungan.
Mereka juga mendesak adanya transparansi yang lebih terbuka kepada publik, agar masyarakat dapat menilai secara objektif kinerja para wakil rakyat yang mereka pilih.
Di tengah sorotan tersebut, masyarakat kini menunggu langkah konkret DPRD Kabupaten Tangerang untuk membuktikan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai lembaga legislatif yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar menjadi penonton atau pengkritik tanpa solusi.
Pewarta: Ahmad.S.A
(Investigasi nasional )
____________________________________________
