Palembang Sumsel tipikorinvestigasinews.id Kasus dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan Bupati Muara Enim – Sumatera Selatan terkait dugaan Suap dan Gratifikasi Proyek Pengadaan Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah aktivis pemerhati hukum meminta agar proses penanganan perkara tersebut ditangani secara objektif dan transparan demi menjamin rasa keadilan bagi seluruh pihak
Eksekutif Nasional Nusantara Corruption Watch (EN-NCW) mendesak Lembaga anti rasua tersebut untuk melakukan pengembangan dan penuntasan dugaan gurita koruptor di Kabupaten Muara Enim – Sumatera Selatan. (22/6).
Torik dari Aktifis EN-NWC menyampaikan menjelas skema besar gurita koruptor dalam wilayah kabupaten Muara Enim diharapkan KPK jangan merasa puas dan berhenti dalam perkara Dinas Pendidikan.
“Mega Korupsi Muara Enim TA. 2025 s.d TA. 2026 terindikasi terdapat keterlibatan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, (SU) yang merupakan Wakil Bupati, yang membersamai Edison, selaku Bupati Muara Enim” tutur Torik
Sebab, menurut akifis EN-NCW tersebut menilai KPK tidak boleh berhenti pada pelaku yang berada di lapangan saja, perlu adanya penelusururan secara menyeluruh kemungkinan adanya aliran dana dan mata rantai komunikasi, apalagi Plt Bupati ini merupakan satu paket pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih
Sebelumnya beriringan kasus dugaan Suap dan Gratifikasi Proyek Pengadaan Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan terdapat dua kasus lainnya, yakni dugaan Kasus Suap dalam dugaan perolehan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) TA 2025 Kabupaten Muara Enim serta kasus dugaan di OPD lainnya, Cth: Dinas Pekerjaan Umum TA 2025 dan 2026
“Kami mendesak KPK RI agar membentuk tim khusus guna kepentingan lidik dan sidik untuk memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, (SU) dalam dugaan keterlibatan kasus mega korupsi di Muara Enim” terangnya
Oleh sebab itu, sebagai control social aktifis dari lembaga EN-NCW dalam waktu dekat akan melaporkan permasalahan ini melalui aksi demonstrasi ke Istana Presiden RI dan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendesak KPK masih agar melakukan mengembangkan penyidikan dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
“Fokus desakan publik saat ini adalah agar penyidik mengungkap secara utuh gurita koruptor di Muara Enim, dan kami mendesak Bapak Presiden segera mengevakluasi Plt Bupati dan mendesak KPK agar segera memeriksa dan menangkap SU, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim atas dugaan keterlibatan dalam skandal korupsi di Kabupaten Muara Enim”Pungkasnya
Era Faradila
____________________________________________
