Ogan Ilir, Tipikorinvestigasinews.id –
Ratusan warga Desa Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang tergabung dalam Serikat Petani Pembaharuan (SPP) Ogan Ilir, menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di lahan perkebunan karet milik PT. Gembala Sriwijaya, Senin (27/10/2025).
Aksi tersebut dipimpin oleh Amirul Mukminin selaku Ketua DPC SPP Ogan Ilir, bersama Bahalim dan Agusoni sebagai koordinator lapangan. Mereka mendesak pihak perusahaan untuk mengosongkan lahan yang dinilai telah habis masa HGU-nya pada 11 Desember 2024 dan mengembalikan tanah kepada masyarakat Desa Tanjung Baru.
Massa Pasang Spanduk di Lokasi Perkebunan
Massa aksi yang berkumpul di Lapangan Sepak Bola Desa Tanjung Baru kemudian bergerak menuju area perkebunan PT. Gembala Sriwijaya yang berbatasan langsung dengan Desa Payakabung. Mereka menggunakan kendaraan roda dua dan membawa alat pengeras suara serta sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan, di antaranya:
“Tanah Ini Milik Desa Tanjung Baru yang Habis Masa HGU-nya 11 Desember 2024.”
“Kembalikan Tanah Hak Milik Warga Desa Tanjung Baru.”
“Harga Mati! Kami Menolak Perpanjangan Kontrak.”
“Kami Siap Berjuang Mempertahankan Tanah Hak Warga.”
Setibanya di Pos 1 PT. Gembala Sriwijaya, massa memasang sejumlah spanduk sebagai simbol penolakan terhadap aktivitas perusahaan.
Tuntutan Petani: Hentikan Aktivitas dan Kembalikan Lahan
Dalam orasinya, Amirul Mukminin menegaskan bahwa masyarakat sudah berulang kali menyampaikan aspirasi melalui berbagai jalur resmi, termasuk ke Pemprov Sumsel, Pemkab Ogan Ilir, dan Polres Ogan Ilir, namun belum mendapatkan tanggapan serius.
> “Kami juga sudah melakukan aksi di Kantor Bupati Ogan Ilir dan mengirim surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara, tetapi belum ada jawaban. Karena itu, kami memberi waktu 2 x 24 jam kepada PT. Gembala Sriwijaya untuk mengosongkan lahan. Jika tidak, kami siap melakukan aksi yang lebih besar,” tegasnya.
Amirul juga menegaskan bahwa warga Desa Tanjung Baru mendukung program ketahanan pangan nasional Presiden Prabowo Subianto, namun berharap pemerintah memperhatikan kondisi petani lokal yang belum memiliki lahan sendiri.
Respons Pihak Perusahaan
Aksi massa diterima oleh Santo, Asisten Lokasi 14 yang mewakili manajemen PT. Gembala Sriwijaya.
> “Saya akan menyampaikan tuntutan ini ke pimpinan. Mohon waktu 2 x 24 jam untuk menunggu keputusan dari manajemen. Saya juga pekerja, jadi tidak bisa memutuskan sendiri,” ujar Santo di hadapan massa.
Dukungan Tokoh Masyarakat dan BPD
Dalam orasinya, Basuki menyampaikan bahwa lahan eks-HGU tersebut seharusnya dikembalikan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah Ogan Ilir.
Sementara itu, Sugeng meminta DPRD Ogan Ilir untuk turun tangan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Tanjung Baru.
> “Kami berjuang murni untuk masyarakat dan masa depan anak-anak kami. Kami ingin kepastian hukum agar lahan ini benar-benar dikembalikan kepada warga,” ujarnya.
Halim, Ketua BPD Desa Tanjung Baru, menegaskan bahwa masyarakat akan terus mengawal proses ini.
> “Mulai hari ini kami meminta PT. Gembala Sriwijaya menghentikan semua aktivitas di lahan warga. Kami akan melakukan pemantauan dan swiping agar tidak ada lagi kegiatan perusahaan di lokasi ini,” tegasnya.
Aksi Berlanjut ke Pos dan Kantor PT. Gembala Sriwijaya
Setelah dari Pos 1, massa melanjutkan aksi dengan memasang spanduk di Pos 2 dan Pos 3, serta menggelar orasi di kantor/basem PT. Gembala Sriwijaya. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian setempat.
(Oman)
____________________________________________
