Aceh Singkil,tipikorinvestigasinews.id –Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Pemuda Aceh Singkil (GASPAS) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT. Socfindo, Kamis (28/8/2025). Aksi damai itu tercoreng oleh kehadiran sejumlah orang tak dikenal yang diduga kuat sebagai preman bayaran. Kehadiran mereka dituding sebagai upaya intimidasi untuk melemahkan suara rakyat yang tengah menyuarakan berbagai pelanggaran PT. Socfindo.
Koordinator aksi, Aidil Syahputra, menegaskan dugaan bahwa perusahaan berada di balik manuver kotor ini.
> “Kami menilai PT. Socfindo tidak siap menghadapi kritik secara terbuka sehingga memilih jalan pintas dengan menghadirkan orang-orang tak jelas untuk menakut-nakuti warga. Ini pelecehan terhadap demokrasi dan kebebasan berekspresi,” tegas Aidil.
Tuntutan GASPAS: HGU Habis & Pelanggaran Lingkungan
Dalam aksinya, GASPAS menyampaikan dua tuntutan utama yang dianggap mendesak:
1. HGU PT. Socfindo sudah berakhir. Sesuai UUD No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria serta Qanun Aceh Singkil No. 2 Tahun 2013 tentang Tata Ruang, fasilitas PT. Socfindo yang berdiri di kawasan permukiman kota harus segera dipindahkan ke areal perkebunan.
2. Pelanggaran kawasan lindung/sepadan sungai. PT. Socfindo dituding telah merusak ekosistem dengan melanggar aturan lingkungan hidup. GASPAS menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang sudah terdampak.
Desakan ke Polisi: Hentikan Premanisme atau Rakyat Curiga Ada Main Mata
Koordinator lapangan aksi, M. Yunus, mendesak aparat agar tidak berpura-pura buta di hadapan praktik premanisme.
> “Polisi tidak boleh membiarkan praktik kotor ini. Jika Kapolres tidak berani menangkap dan memproses mereka, maka wajar bila rakyat menilai ada kongkalikong antara aparat dengan perusahaan. Jangan sampai polisi dianggap pelindung kepentingan korporasi, bukan pelindung rakyat,” ujarnya keras.
Kritik: Demokrasi Dilecehkan, Aparat Diuji
Kehadiran orang-orang diduga preman bayaran dalam aksi damai menjadi tamparan keras bagi wajah demokrasi di Aceh Singkil. Publik kini menunggu: apakah Kapolres berani bersikap tegas atau justru diam, yang bisa ditafsirkan sebagai keberpihakan kepada korporasi?
GASPAS menegaskan bahwa intimidasi tidak akan mematahkan perjuangan rakyat.
“Semakin ditekan, semakin keras perlawanan. Rakyat tidak bisa dibungkam dengan cara-cara kotor. Kalau aparat terus diam, rakyat akan yakin bahwa hukum memang sedang diperjualbelikan,” pungkas Aidil., {syah}
____________________________________________
