Serdang Bedagai, tipikorinvestigasinews.id – Sekretaris DPRD Kabupaten Serdang Bedagai (Sekwan), M. Fahmi, tengah menjadi sorotan tajam publik setelah pembagian daging kurban dalam kondisi beku kepada wartawan menuai kecaman keras.
Aksi yang dianggap remeh oleh sebagian pihak justru dinilai sebagai puncak gunung es dari bobroknya tata kelola birokrasi di tubuh legislatif lokal.
Ketua DPC LSM Terkams, M. Sudandi, tidak menahan kritiknya. Ia menyebut pembagian daging beku sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi wartawan dan simbol minimnya etika pelayanan publik di lingkungan Sekretariat DPRD.
> “Ini bukan sekadar soal daging, tapi soal mentalitas. Daging beku untuk wartawan? Itu penghinaan. Sekwan tak layak dipertahankan,” tegas Sudandi saat diwawancarai di Sei Rampah, Rabu (11/6).
Sudandi menilai, wartawan adalah mitra strategis lembaga legislatif. Perlakuan seperti itu menunjukkan ketidaksensitifan Sekwan terhadap nilai-nilai kemitraan dan penghargaan profesional. Namun masalah tak berhenti di sana.
Kantor Wakil Rakyat atau Gudang Tak Terurus?
Selain pembagian daging, kondisi kantor DPRD yang sempat dipenuhi sampah dan kotoran mempertegas bobroknya tata kelola internal. Parahnya, pembersihan baru dilakukan setelah ada sorotan media.
> “Kantor rakyat kok seperti kandang ayam? Kotor, jorok, tak terurus. Ini bukan sekadar lalai, ini bentuk kegagalan total,” tegas Sudandi.
Ia menyebut tanggung jawab utama ada pada Sekwan sebagai pemegang kendali administratif di balik layar.
Buruknya manajemen kebersihan adalah refleksi dari buruknya disiplin dan kepemimpinan.
Ketua DPRD Dinilai Lemah, Sekwan Bungkam
Ketua DPRD Serdang Bedagai, Togar Situmorang, hanya memberikan pernyataan singkat.
> “Saya sedang reses. Setelah selesai, mereka akan saya panggil,” ujarnya kepada wartawan.
Pernyataan ini dianggap normatif dan tidak mencerminkan urgensi atas situasi yang telah mencoreng citra institusi DPRD.
Sementara itu, Sekwan M. Fahmi memilih bungkam. Pesan WhatsApp tidak dibalas, bahkan sejumlah wartawan menduga nomor mereka telah diblokir.
Sikap ini mempertegas tudingan bahwa Sekretariat DPRD tertutup dan anti-kritik.
Desakan Mencopot Sekwan Menguat
Sejumlah elemen masyarakat sipil mulai bersuara, mendesak pencopotan M. Fahmi dari jabatannya. Kritik terhadap kinerja pejabat publik adalah bagian dari kontrol sosial yang sah.
Namun selama belum ada tindakan konkret, dugaan publik akan ketertutupan, inkompetensi, dan penyalahgunaan jabatan akan terus bergulir.
> “Cukup sudah drama birokrasi murahan ini. DPRD bukan tempat untuk orang yang tak becus bekerja,” pungkas Sudandi.
Penulis: Supriadi Azhar
____________________________________________
