Palembang -Sumsel,- http://tipikorinvestigasinews.id- Dunia pendidikan di kabupaten Lahat, kembali disorot setelah diketahui beredar di media sosial surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Lahat agar seluruh sekolah dibawah naungannya berlangganan media dengan mengunakan dana sekolah
Syawal, selaku Koordinator Bidang Kajian Eksekutif Wilayah Nusantara Corruption Watch Sumatera Selatan menanggapi surat rekomendasi Dinas Pendidikan yang dibubuhi tanda tangan Kepala Dinas (NA) bersama Kabid SD (AD) dan Kabid SMP (H), diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang sengaja dibuat diduga untuk memotong dana sekolah (05/06
“Pada prinsipnya kami sepakat, lembaga pendidkan, guru, dan murid dapat mengakses dan mempublikasi kegiatan-kegiatan sekolahnya melalui media yang diajak bekerjasama” tutur Syawal.
Namun, hasil telaah Lembaga tersebut terhadap surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat tidak memiliki dasar hukum, melainkan hanya kepentingan taktis
“investigasi tim kami, para Kepala Dinas melalui Kepala Bidang diduga mengiring Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Lahat agar berlangganan dengan media tertentu saja” tegas Syawal.
Dalam rekomendasi di atas hanya disebutkan beberapa media tertentu saja, diduga Kepala Dinas Pendidikan (NA) memaksa Kepala Sekolah se-Kabupaten Lahat agar berlangganan dengan media online tersebut.
“jika kita telaah dana sekolah, terdapat SSH (standar satuan harga), dimana dugaan pengiringan berlanggaran koran khususnya online tersebut diduga Kepala Dinas Pendidikan Lahat melabrak Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana sekolah” tuturnya.
Disampaikan bahwa sebenarnya dalam dunia Pendidikan di sekolah dalam hal Koran masih bisa masuk ke langganan daya dan jasa. Tetapi menurut Syawal kebijakan yang dibuat oleh NA, selaku Kepala Dinas Pendidikan Lahat tidak proporsional dan sangat berlebihan.
“Kami mendesak Inspektorat Lahat agar segera memanggil dan memeriksa NA” tegasnya,lebih lanjut disampaikannya bahwa tidak ada niat untuk kepentingan atau merugikan satu lembaga/ Perusahaan Pers, tetapi sejatinya memberikan edukasi kepada pemangku jabatan, khususnya Dinas Pendidkan Kabupaten Lahat agar segera memberikan klarifikasi.
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi massa mendesak Bupati Lahat agar segera mengevaluasi NA, selaku Kepala Dinas Pendidikan Lahat, serta mendesak penegak hukum memeriksa NA terkait kebijakan dan dugaan penyelewengan anggaran lainnya di Lingkungan Dinas Pendidikan Lahat” pungkasnya (FAJARUDIN)
____________________________________________
