Banda Aceh,http://tipikorinvestigasinews.id–
02 Juni 2026.
Suara tegas dari Pemerintah Aceh yang disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), terkait pengelolaan cadangan gas raksasa Blok Andaman, telah mendapat sorotan dan dukungan luas. Penegasan bahwa kekayaan alam Aceh harus dikelola untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat daerah, merupakan langkah paling tepat dan strategis agar sejarah kelam masa lalu tidak terulang kembali.
Gas raksasa di Blok Andaman, yang dikenal sebagai salah satu temuan energi terbesar di Asia Tenggara, kini menjadi ujian nyata komitmen pembangunan nasional yang berkeadilan. Rencana pemerintah pusat untuk menyalurkan gas Andaman langsung ke Pulau Jawa melalui proyek pipa transmisi gas bumi Dumai-Sei Mangkei (Dusem) pada tahun 2028, memicu kekhawatiran mendalam bahwa Aceh hanya akan kembali berperan sebagai “daerah penyangga” semata penghasil bahan mentah, namun tidak menikmati nilai tambah dari kekayaannya sendiri.
Dalam berbagai pernyataan resminya, Mualem berulang kali mengingatkan memori kolektif rakyat Aceh terhadap pengalaman pahit masa kejayaan Kilang Gas Arun di masa lalu. Saat itu, Aceh menjadi penyumbang energi utama negeri, namun dampak ekonomi dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat dinilai belum sebanding dengan kekayaan yang dikeluarkan dari bumi Serambi Mekah.
“Pemanfaatan gas yang bersumber dari Aceh perlu dikaji secara menyeluruh agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Aceh. Jangan sampai industri-industri besar dibangun langsung ke Jakarta atau Jawa menggunakan gas kita, sementara Aceh tidak mendapatkan apa-apa. Jangan sampai Aceh hanya jadi penonton lagi,” tegas Mualem dalam pernyataan videonya yang disebarkan di media sosial, baru-baru ini.
Sikap kritis ini bukan berarti menolak pembangunan nasional, melainkan sebuah perjuangan mewujudkan keadilan sumber daya alam. Sudah saatnya paradigma “Aceh hanya penyedia gas” diubah menjadi “Aceh sebagai Pusat Pengolahan dan Industri Energi.”
Ketegasan Pemerintah Aceh terlihat nyata dalam langkah konkret yang diambil melalui surat resmi bernomor 500.10/2264 tertanggal 27 Februari 2026. Mualem secara resmi meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menunda persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja (WK) South Andaman.
Alasan utama permintaan ini adalah perbedaan prinsip skema pengelolaan antara Pemerintah Aceh dengan operator blok, Mubadala Energy. Pihak operator mengusulkan sistem Floating Production Storage and Offloading (FPSO)—fasilitas pengolahan di atas laut—yang berpotensi membuat gas langsung disedot dan dialirkan keluar tanpa menyentuh tanah Aceh.
Di sisi lain, Pemerintah Aceh bersikeras mengusulkan skema terbaik, yaitu pengembangan terintegrasi dengan memanfaatkan fasilitas pengolahan darat atau Onshore Processing Facility (OPF) di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
Usulan ini bukan tanpa dasar kuat. Sejak pertengahan 2025, melalui surat Nomor 500.10/8028, Pemerintah Aceh telah mengusulkan agar infrastruktur bekas Kilang LNG Arun yang masih berdiri dan potensial, dihidupkan kembali sebagai pusat penerimaan dan pengolahan gas Andaman.
Sikap tegas Gubernur Muzakir Manaf ini harus didukung sepenuhnya oleh seluruh elemen masyarakat, DPRA, maupun pemerintah pusat. Pengelolaan Blok Andaman adalah gerbang masa depan Aceh untuk bangkit dari keterbelakangan dan mengubah status Aceh dari sekadar pengekspor gas mentah menjadi pusat pengolahan industri energi yang memiliki dampak berlipat ganda bagi pembangunan daerah:
Selain menghidupkan kembali denyut nadi ekonomi Lhokseumawe yang sempat mati suri pasca penipisan gas Arun juga membuka industri – industri baru di wilayah Aceh lainnya. Selain itu dapat membuka ribuan lapangan kerja langsung maupun tidak langsung bagi generasi muda Aceh, mengurangi angka pengangguran.
Dan yang terakhir, menjamin arus penerimaan daerah, pajak, dan royalti berputar di dalam negeri Aceh melalui aktivitas industri yang berjalan terus-menerus, bukan hanya sekali jual di awal.
Jika pemerintah pusat benar-benar menerapkan prinsip pembangunan yang merata dan berkeadilan, maka aspirasi Pemerintah Aceh untuk mengolah gas di darat (Onshore) dan memusatkan industri di KEK Arun adalah jalan satu-satunya yang paling benar.
Kita tidak sedang berdebat soal siapa yang punya gas tersebut, tetapi kita sedang memperjuangkan hak konstitusional daerah untuk mendapatkan bagian manfaat yang layak dari bumi yang diinjaknya.
Gas Andaman adalah anugerah Tuhan untuk Aceh. Maka, biarkanlah berkah itu tumbuh, diolah, dan dinikmati di tanah Aceh, untuk kemajuan seluruh rakyat Indonesia, berpusat dari Bumi Serambi Mekah.(Penulis: Aries Hidayat).
____________________________________________
