S W N

MEDIA NASIONAL

TIPIKOR

INVESTIGASI NEWS.ID

Konten Spesial

Dukung Ketahanan Pangan, Ditbinmas Polda Lampung Asistensi Program Pekarangan Bergizi di Lampung Utara Rumah Warga Desa Segayam Ogan Ilir Ludes Terbakar, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah DPRD Langkat Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif PALOPO— Rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Palopo pada Senin (22/6/2026) siang awalnya berjalan seperti biasa. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palopo, Zulkifli Halid, datang membawa dokumen penting, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2025. Namun, perhatian beberapa orang di dalam ruangan justru tertuju ke deretan kursi anggota dewan. Di sana, duduk Abdul Salam. Kehadiran Salam langsung memicu bisik-bisik di koridor parlemen. Bagi publik Palopo yang mengikuti dinamika politik lokal, nama Salam bukan sosok asing. Ia adalah legislator yang beberapa waktu lalu resmi diberhentikan dari jabatannya lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2162/XII/Tahun 2025. Hingga hari ini, lembaran hitam di atas putih dari gubernur itu belum pernah dicabut atau dibatalkan. Lalu, mengapa Salam bisa kembali duduk dan ikut bersidang? Pintu masuk Salam adalah selembar surat dari internal partainya sendiri. Mahkamah Partai NasDem menerbitkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 11/MPN/DPRD/I/2026 yang memulihkan status keanggotaannya. Bagi partai dan Salam, surat ini adalah mandat sah. Namun bagi sistem birokrasi negara, situasinya tidak sesederhana itu. Di sinilah letak benang kusutnya. Dalam tata negara kita, keputusan partai politik dan keputusan perwakilan pemerintah pusat (gubernur) berada di kamar yang berbeda. Surat dari mahkamah partai adalah urusan rumah tangga organisasi. Sementara SK Gubernur adalah produk hukum negara yang mengikat secara publik. Secara administrasi, selama Gubernur Sulsel belum mengeluarkan SK baru yang membatalkan pemberhentian tersebut, status Salam di mata hukum negara sebenarnya masih merupakan mantan anggota dewan. Ruang abu-abu ini yang sekarang berisiko membawa masalah baru bagi DPRD Palopo. Rapat paripurna kemarin bukan sekadar kumpul-kumpul biasa, melainkan agenda resmi penyerahan laporan keuangan daerah. Jika seorang tokoh yang status administrasinya masih menggantung ikut mengambil keputusan, atau bahkan sekadar memberikan hak suara dan interupsi, keabsahan produk hukum yang dihasilkan dewan di masa depan bisa dipersoalkan. Bukan hanya soal sah atau tidaknya perda APBD nanti, urusan ini juga bisa merembet ke urusan isi dompet negara. Hak keuangan dan fasilitas kedewanan melekat pada SK jabatan yang sah. Jika Sekretariat DPRD buru-buru mencairkan hak keuangan Salam sebelum ada lampu hijau atau SK pemulihan resmi dari Gubernur, pos anggaran tersebut sangat rawan menjadi “merah” saat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nanti. Hingga saat ini, suasana di seputar konflik administrasi ini masih sunyi dari tanggapan resmi. Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum bersuara, begitu pula dengan Sekretariat DPRD Palopo. Pj Sekda Zulkifli Halid yang hadir mewakili eksekutif pun memilih tidak memberikan komentar publik usai rapat. Salam sendiri tampaknya sadar bahwa modal putusan partai saja belum cukup kuat untuk mendobrak dinding birokrasi. Ia kini harus memilih menempuh jalur resmi dengan menggugat SK Gubernur tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Langkah ini akan menegaskan bahwa kepastian nasib politiknya memang harus diuji di depan meja hijau. Sekarang, bola panas ada di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selama belum ada ketukan palu hakim atau revisi resmi dari gubernur, setiap rapat yang digelar di gedung parlemen Palopo akan terus dibayangi oleh ketidakpastian hukum. Upaya untuk meminta kejelasan lebih lanjut masih terus diikhtiarkan. Redaksi hingga berita ini dinaikkan masih mencoba menghubungi pimpinan DPRD Palopo serta pengurus Fraksi NasDem demi mendapatkan duduk perkara yang lebih terang bagi publik.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447H / 2026M

22 Juni 202622 Juni 2026

Sinergi Warga Dan Polri Wujudkan Lahan Jagung Produktif Di Desa Empajak.

SEKADAU,KALBAR,http://Tipikorinvestigasinews.id- Semangat gotong royong terlihat dalam kegiatan penanaman jagung - MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS - BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

22 Juni 2026

Diduga Kangkangi Aturan Migas, Aktivitas Penyaluran BBM SPBU 66.787.002 Semitau Disorot Publik.

22 Juni 2026

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Ajak Personel Sukseskan Hari Bhayangkara Ke-80.

22 Juni 2026

Menembus Tembok Senyap,dugaan Penyelundupan di Batas Jagoi Babang: Komoditas hingga Isu Bekingan

21 Juni 2026

Warga Resah, Aktivitas PETI Diduga Cemari Sungai Kapuas Di Semitau Hilir.

18 Juni 202618 Juni 2026

Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di SPBU Sintang Jadi Sorotan, Warga Keluhkan Distribusi dan Minta Pengawasan Diperketat

18 Juni 202618 Juni 2026

MA Tegaskan Supremasi Hukum, PK Bupati Kapuas Hulu Ditolak dalam Sengketa Direksi PT UKM.

16 Juni 2026

Laba Perumda Sirin Meragun Melonjak 224%, Sorotan Tertuju pada Beban Penyusutan Rp5,8 Miliar

───────────────────────────────────

Dukung Ketahanan Pangan, Ditbinmas Polda Lampung Asistensi Program Pekarangan Bergizi di Lampung Utara

Rumah Warga Desa Segayam Ogan Ilir Ludes Terbakar, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah

DPRD Langkat Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif

Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif PALOPO— Rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Palopo pada Senin (22/6/2026) siang awalnya berjalan seperti biasa. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palopo, Zulkifli Halid, datang membawa dokumen penting, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2025. Namun, perhatian beberapa orang di dalam ruangan justru tertuju ke deretan kursi anggota dewan. Di sana, duduk Abdul Salam. Kehadiran Salam langsung memicu bisik-bisik di koridor parlemen. Bagi publik Palopo yang mengikuti dinamika politik lokal, nama Salam bukan sosok asing. Ia adalah legislator yang beberapa waktu lalu resmi diberhentikan dari jabatannya lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2162/XII/Tahun 2025. Hingga hari ini, lembaran hitam di atas putih dari gubernur itu belum pernah dicabut atau dibatalkan. Lalu, mengapa Salam bisa kembali duduk dan ikut bersidang? Pintu masuk Salam adalah selembar surat dari internal partainya sendiri. Mahkamah Partai NasDem menerbitkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 11/MPN/DPRD/I/2026 yang memulihkan status keanggotaannya. Bagi partai dan Salam, surat ini adalah mandat sah. Namun bagi sistem birokrasi negara, situasinya tidak sesederhana itu. Di sinilah letak benang kusutnya. Dalam tata negara kita, keputusan partai politik dan keputusan perwakilan pemerintah pusat (gubernur) berada di kamar yang berbeda. Surat dari mahkamah partai adalah urusan rumah tangga organisasi. Sementara SK Gubernur adalah produk hukum negara yang mengikat secara publik. Secara administrasi, selama Gubernur Sulsel belum mengeluarkan SK baru yang membatalkan pemberhentian tersebut, status Salam di mata hukum negara sebenarnya masih merupakan mantan anggota dewan. Ruang abu-abu ini yang sekarang berisiko membawa masalah baru bagi DPRD Palopo. Rapat paripurna kemarin bukan sekadar kumpul-kumpul biasa, melainkan agenda resmi penyerahan laporan keuangan daerah. Jika seorang tokoh yang status administrasinya masih menggantung ikut mengambil keputusan, atau bahkan sekadar memberikan hak suara dan interupsi, keabsahan produk hukum yang dihasilkan dewan di masa depan bisa dipersoalkan. Bukan hanya soal sah atau tidaknya perda APBD nanti, urusan ini juga bisa merembet ke urusan isi dompet negara. Hak keuangan dan fasilitas kedewanan melekat pada SK jabatan yang sah. Jika Sekretariat DPRD buru-buru mencairkan hak keuangan Salam sebelum ada lampu hijau atau SK pemulihan resmi dari Gubernur, pos anggaran tersebut sangat rawan menjadi “merah” saat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nanti. Hingga saat ini, suasana di seputar konflik administrasi ini masih sunyi dari tanggapan resmi. Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum bersuara, begitu pula dengan Sekretariat DPRD Palopo. Pj Sekda Zulkifli Halid yang hadir mewakili eksekutif pun memilih tidak memberikan komentar publik usai rapat. Salam sendiri tampaknya sadar bahwa modal putusan partai saja belum cukup kuat untuk mendobrak dinding birokrasi. Ia kini harus memilih menempuh jalur resmi dengan menggugat SK Gubernur tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Langkah ini akan menegaskan bahwa kepastian nasib politiknya memang harus diuji di depan meja hijau. Sekarang, bola panas ada di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selama belum ada ketukan palu hakim atau revisi resmi dari gubernur, setiap rapat yang digelar di gedung parlemen Palopo akan terus dibayangi oleh ketidakpastian hukum. Upaya untuk meminta kejelasan lebih lanjut masih terus diikhtiarkan. Redaksi hingga berita ini dinaikkan masih mencoba menghubungi pimpinan DPRD Palopo serta pengurus Fraksi NasDem demi mendapatkan duduk perkara yang lebih terang bagi publik.

Kategori: Daerah Kalimantan Barat

Berita, Daerah Kalimantan Barat11 September 2025

Kasus “Qubu Resot” Flora Tuntut Keadilan, Vonis Dinilai Tak Sesuai Fakta Persidangan

Pontianak,tipikorinvestigasinews.id-Rabu 10 Sep 2025-Provinsi Kalimantan Barat Kasus yang dikenal publik sebagai “Qubu Resot” kembali mencuat – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat9 September 20259 September 2025

Akun TikTok Diduga Hina Suku Dayak, Ormas Dayak Kalbar Resmi Laporkan ke Polda

Pontianak, tipikorinvestigasinews.id – 9 September 2025-Provinsi Kalimantan Barat Kasus dugaan penghinaan terhadap masyarakat adat Dayak – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat9 September 20259 September 2025

BBM Subsidi Diduga Skema Surat Rekomendasi Jadi modus penyalahgunaan dan dugaan Penyelewengan Oleh SPBU.Nomor:64.785.04

Sanggau, tipikorinvestigasinews id- 8 Sep 2025-Provinsi Kalimantan Barat,Pemerintah Kabupaten Sanggau Kapuas bersama Pertamina ditunding Abaikan – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat8 September 20259 September 2025

Sungai Kapuas Rusak, PETI Marak di Sanggau: Warga Sindir APH diduga Bak Pelihara Ternak

Sanggau, tipikorinvestigasinews.id- 8 September 2025-Provinsi Kalimantan barat Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali marak – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat7 September 2025

PETI di Sungai Kapuas Sintang Terus Beroperasi,ironisnya dugaan Di kordinator Oleh inisial DM diduga Kebal hukum

Sintang, Kalimantan Barat,tipikorinvestigasinews.id – 7 September 2025- Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali marak – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat6 September 2025

Janji Pemerintah Agar Subsidi Tidak lagi Dinikmati Oleh masyarakat Mampu,Benar ke Tak Benar?

Kubu raya,tipikorinvestigasinews.id-6 Sep 2025-Provonsi Kalimantan Barat. Pertamina mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan dugaan kecurangan yang – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat5 September 2025

Tambang Emas Ilegal di Perbatasan Singkawang Bengkayang Renggut Dua Nyawa

Singkawang, tipikorinvestigasinews.id– 5 September 2025-Provinsi Kalimantan Barat. Dua penambang emas tanpa izin (PETI) dilaporkan tewas – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat2 September 2025

Penanganan kasus ED Dugaan Tidak Tranfaran,30 Awak media serukan Satu Suara APH Tangkap Segera Inisial TH yang Diduga Jadi Boss Kayu Ilegal

Pontianak,tipikorinvestigasinews.id –2 Sep 2025–Provinsi Kalimantan Barat,Proses hukum terkait inisial TH hingga saat ini masih belum menunjukkan – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat1 September 2025

Aksi Damai Mahasiswa jilit V Disambut Positif Forkopimda, dan berjanji Aspirasi Akan Dikawal sampai kepusat

Pontianak, tipikorinvestigasinews.id- 1 September 2025 -Provinsi Kalimantan Barat Aksi demonstrasi damai aliansi mahasiswa dan masyarakat – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat31 Agustus 2025

Aksi demo jilit IV mahasiswa desak kapolri Listyo Sigit Prabowo Copot.Kombes Pol Suyono dan Irjen Pol Pipit Rismanto

Pontianak,tipikorinvestigasinews.id-Aksi demo damai-30 Agustus 2025- Provinsi Kalimantan Barat.mahsiswa mendesak agar Kapolresta Pontianak Kombes Pol Suyono – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

«
1
…
23
24
25
26
27
…
30
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.