S W N

MEDIA NASIONAL

TIPIKOR

INVESTIGASI NEWS.ID

Konten Spesial

Dukung Ketahanan Pangan, Ditbinmas Polda Lampung Asistensi Program Pekarangan Bergizi di Lampung Utara Rumah Warga Desa Segayam Ogan Ilir Ludes Terbakar, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah DPRD Langkat Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif PALOPO— Rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Palopo pada Senin (22/6/2026) siang awalnya berjalan seperti biasa. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palopo, Zulkifli Halid, datang membawa dokumen penting, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2025. Namun, perhatian beberapa orang di dalam ruangan justru tertuju ke deretan kursi anggota dewan. Di sana, duduk Abdul Salam. Kehadiran Salam langsung memicu bisik-bisik di koridor parlemen. Bagi publik Palopo yang mengikuti dinamika politik lokal, nama Salam bukan sosok asing. Ia adalah legislator yang beberapa waktu lalu resmi diberhentikan dari jabatannya lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2162/XII/Tahun 2025. Hingga hari ini, lembaran hitam di atas putih dari gubernur itu belum pernah dicabut atau dibatalkan. Lalu, mengapa Salam bisa kembali duduk dan ikut bersidang? Pintu masuk Salam adalah selembar surat dari internal partainya sendiri. Mahkamah Partai NasDem menerbitkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 11/MPN/DPRD/I/2026 yang memulihkan status keanggotaannya. Bagi partai dan Salam, surat ini adalah mandat sah. Namun bagi sistem birokrasi negara, situasinya tidak sesederhana itu. Di sinilah letak benang kusutnya. Dalam tata negara kita, keputusan partai politik dan keputusan perwakilan pemerintah pusat (gubernur) berada di kamar yang berbeda. Surat dari mahkamah partai adalah urusan rumah tangga organisasi. Sementara SK Gubernur adalah produk hukum negara yang mengikat secara publik. Secara administrasi, selama Gubernur Sulsel belum mengeluarkan SK baru yang membatalkan pemberhentian tersebut, status Salam di mata hukum negara sebenarnya masih merupakan mantan anggota dewan. Ruang abu-abu ini yang sekarang berisiko membawa masalah baru bagi DPRD Palopo. Rapat paripurna kemarin bukan sekadar kumpul-kumpul biasa, melainkan agenda resmi penyerahan laporan keuangan daerah. Jika seorang tokoh yang status administrasinya masih menggantung ikut mengambil keputusan, atau bahkan sekadar memberikan hak suara dan interupsi, keabsahan produk hukum yang dihasilkan dewan di masa depan bisa dipersoalkan. Bukan hanya soal sah atau tidaknya perda APBD nanti, urusan ini juga bisa merembet ke urusan isi dompet negara. Hak keuangan dan fasilitas kedewanan melekat pada SK jabatan yang sah. Jika Sekretariat DPRD buru-buru mencairkan hak keuangan Salam sebelum ada lampu hijau atau SK pemulihan resmi dari Gubernur, pos anggaran tersebut sangat rawan menjadi “merah” saat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nanti. Hingga saat ini, suasana di seputar konflik administrasi ini masih sunyi dari tanggapan resmi. Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum bersuara, begitu pula dengan Sekretariat DPRD Palopo. Pj Sekda Zulkifli Halid yang hadir mewakili eksekutif pun memilih tidak memberikan komentar publik usai rapat. Salam sendiri tampaknya sadar bahwa modal putusan partai saja belum cukup kuat untuk mendobrak dinding birokrasi. Ia kini harus memilih menempuh jalur resmi dengan menggugat SK Gubernur tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Langkah ini akan menegaskan bahwa kepastian nasib politiknya memang harus diuji di depan meja hijau. Sekarang, bola panas ada di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selama belum ada ketukan palu hakim atau revisi resmi dari gubernur, setiap rapat yang digelar di gedung parlemen Palopo akan terus dibayangi oleh ketidakpastian hukum. Upaya untuk meminta kejelasan lebih lanjut masih terus diikhtiarkan. Redaksi hingga berita ini dinaikkan masih mencoba menghubungi pimpinan DPRD Palopo serta pengurus Fraksi NasDem demi mendapatkan duduk perkara yang lebih terang bagi publik.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447H / 2026M

22 Juni 202622 Juni 2026

Sinergi Warga Dan Polri Wujudkan Lahan Jagung Produktif Di Desa Empajak.

SEKADAU,KALBAR,http://Tipikorinvestigasinews.id- Semangat gotong royong terlihat dalam kegiatan penanaman jagung - MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS - BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

22 Juni 2026

Diduga Kangkangi Aturan Migas, Aktivitas Penyaluran BBM SPBU 66.787.002 Semitau Disorot Publik.

22 Juni 2026

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Ajak Personel Sukseskan Hari Bhayangkara Ke-80.

22 Juni 2026

Menembus Tembok Senyap,dugaan Penyelundupan di Batas Jagoi Babang: Komoditas hingga Isu Bekingan

21 Juni 2026

Warga Resah, Aktivitas PETI Diduga Cemari Sungai Kapuas Di Semitau Hilir.

18 Juni 202618 Juni 2026

Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di SPBU Sintang Jadi Sorotan, Warga Keluhkan Distribusi dan Minta Pengawasan Diperketat

18 Juni 202618 Juni 2026

MA Tegaskan Supremasi Hukum, PK Bupati Kapuas Hulu Ditolak dalam Sengketa Direksi PT UKM.

16 Juni 2026

Laba Perumda Sirin Meragun Melonjak 224%, Sorotan Tertuju pada Beban Penyusutan Rp5,8 Miliar

───────────────────────────────────

Dukung Ketahanan Pangan, Ditbinmas Polda Lampung Asistensi Program Pekarangan Bergizi di Lampung Utara

Rumah Warga Desa Segayam Ogan Ilir Ludes Terbakar, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah

DPRD Langkat Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif

Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif PALOPO— Rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Palopo pada Senin (22/6/2026) siang awalnya berjalan seperti biasa. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palopo, Zulkifli Halid, datang membawa dokumen penting, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2025. Namun, perhatian beberapa orang di dalam ruangan justru tertuju ke deretan kursi anggota dewan. Di sana, duduk Abdul Salam. Kehadiran Salam langsung memicu bisik-bisik di koridor parlemen. Bagi publik Palopo yang mengikuti dinamika politik lokal, nama Salam bukan sosok asing. Ia adalah legislator yang beberapa waktu lalu resmi diberhentikan dari jabatannya lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2162/XII/Tahun 2025. Hingga hari ini, lembaran hitam di atas putih dari gubernur itu belum pernah dicabut atau dibatalkan. Lalu, mengapa Salam bisa kembali duduk dan ikut bersidang? Pintu masuk Salam adalah selembar surat dari internal partainya sendiri. Mahkamah Partai NasDem menerbitkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 11/MPN/DPRD/I/2026 yang memulihkan status keanggotaannya. Bagi partai dan Salam, surat ini adalah mandat sah. Namun bagi sistem birokrasi negara, situasinya tidak sesederhana itu. Di sinilah letak benang kusutnya. Dalam tata negara kita, keputusan partai politik dan keputusan perwakilan pemerintah pusat (gubernur) berada di kamar yang berbeda. Surat dari mahkamah partai adalah urusan rumah tangga organisasi. Sementara SK Gubernur adalah produk hukum negara yang mengikat secara publik. Secara administrasi, selama Gubernur Sulsel belum mengeluarkan SK baru yang membatalkan pemberhentian tersebut, status Salam di mata hukum negara sebenarnya masih merupakan mantan anggota dewan. Ruang abu-abu ini yang sekarang berisiko membawa masalah baru bagi DPRD Palopo. Rapat paripurna kemarin bukan sekadar kumpul-kumpul biasa, melainkan agenda resmi penyerahan laporan keuangan daerah. Jika seorang tokoh yang status administrasinya masih menggantung ikut mengambil keputusan, atau bahkan sekadar memberikan hak suara dan interupsi, keabsahan produk hukum yang dihasilkan dewan di masa depan bisa dipersoalkan. Bukan hanya soal sah atau tidaknya perda APBD nanti, urusan ini juga bisa merembet ke urusan isi dompet negara. Hak keuangan dan fasilitas kedewanan melekat pada SK jabatan yang sah. Jika Sekretariat DPRD buru-buru mencairkan hak keuangan Salam sebelum ada lampu hijau atau SK pemulihan resmi dari Gubernur, pos anggaran tersebut sangat rawan menjadi “merah” saat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nanti. Hingga saat ini, suasana di seputar konflik administrasi ini masih sunyi dari tanggapan resmi. Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum bersuara, begitu pula dengan Sekretariat DPRD Palopo. Pj Sekda Zulkifli Halid yang hadir mewakili eksekutif pun memilih tidak memberikan komentar publik usai rapat. Salam sendiri tampaknya sadar bahwa modal putusan partai saja belum cukup kuat untuk mendobrak dinding birokrasi. Ia kini harus memilih menempuh jalur resmi dengan menggugat SK Gubernur tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Langkah ini akan menegaskan bahwa kepastian nasib politiknya memang harus diuji di depan meja hijau. Sekarang, bola panas ada di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selama belum ada ketukan palu hakim atau revisi resmi dari gubernur, setiap rapat yang digelar di gedung parlemen Palopo akan terus dibayangi oleh ketidakpastian hukum. Upaya untuk meminta kejelasan lebih lanjut masih terus diikhtiarkan. Redaksi hingga berita ini dinaikkan masih mencoba menghubungi pimpinan DPRD Palopo serta pengurus Fraksi NasDem demi mendapatkan duduk perkara yang lebih terang bagi publik.

Kategori: Daerah Kalimantan Barat

Berita, Daerah Kalimantan Barat29 Agustus 202529 Agustus 2025

Ribuan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa jilid III,Menuai Ricuh Setidaknya tiga Orang Diamankan Aparat,

Pontianak,tipikorinnvestigasinews.id –Jum”at 29 Agustus 2025.Provinsi Kalimantan Barat,Mereka menuntut transparansi terkait kenaikan gaji, tunjangan DPR RI, – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat28 Agustus 202528 Agustus 2025

5 Poin Dewan Pers Indonesia Diabaikan,(Siber)media Indo- Sight.Com, LKRI Damping AY Mengadukan(GN)KePolda Kalbar

Pontianak, tipikorinvestigasinews.id -28 Agustus 2025-Provinsi Kalimantan Barat. Dewan Pers Indonesia,Resmi menerima Surat Aduan Tim Dewan – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat28 Agustus 202528 Agustus 2025

Tolak Gaji DPR RI, Demo Mahasiswa di DPRD Kalbar Berujung Ricuh, Mahasiswa Alami Luka-Luka Usai Bentrok dengan Aparat

Pontianak, tipikorinvestigasinews.id – 27 Agustus 2025-Provinsi Kalimantan Barat. Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Kantor DPRD – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat28 Agustus 202528 Agustus 2025

Viral..!!”diduga Bos pemilik kayu ilegal Panik, Wartawan Dugaan Dijebak OTT;

Pontianak, tipikorinvestigasinews.id -Kalbar,27 Agustus 2025 Solidaritas Wartawan Kalbar, melakukan penyelusuran di lapangan,menemukan kejanggalan Sawmill kayu – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat27 Agustus 2025

Diduga terjadi Peristiwa Oknum Pengusaha ilegal dan APH OTT Wartawan.KOK Bisa?…

Pontianak, tipikorinvestigasinews.id – 27 Agustus 2025-Provinsi Kalimantan Barat,– Lembaga Informasi data investigasi Korupsi dan kriminal,khusus – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat26 Agustus 202526 Agustus 2025

Viral!; Penertiban PETI ilegal di Sekayok,diwarnai Perlawanan masyarakat Pekerja Tambang Emas,

Bengkayang, tipikorinvestigasinews.id-26 Agustus 2025.Provinsi Kalimantan Barat, kondisi harmonis yang terjadi di masa lalu yang kemudian – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat24 Agustus 202525 Agustus 2025

Beredar Vidio,Jurnalis di Ketapang Dianiaya Saat Liput Dugaan Tambang Ilegal, POM Desak Aparat Bertindak

Ketapang, Kalbar, tipikorinvestigasinews.id – Beredar Sebuah video yang beredar di media sosial memicu perhatian publik – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat24 Agustus 202524 Agustus 2025

Di duga modus Penyimpangan Pengusaha Limbah CPO,main Sembunyi-sembunyi demi menghindari Pajak

Siantan, tipikorinvestigasinews.id- 24 Agustus 2025-Provinsi Kalimantan Barat,tim gabungan mendapatkan Informasi Sekaligus Aduan masyarakat terkait adanya – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat22 Agustus 2025

Publik Tagih Komitmen Presiden Prabowo Subianto,Tambang Emas Ilegal di Ketapang Diduga Dibiarkan Aparat,

Ketapang, tipikorinvestigasinews.id -22 Agustus 2025 –Provinsi Kalimantan Barat Aktivitas tambang emas tanpa izin (PETI) di – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat22 Agustus 202522 Agustus 2025

Kasus PT Boma di Ketapang Disorot Tokoh Adat dan Pengamat Hukum,pekerja jadi tumbal

Ketapang, tipikorinvestigasinews.id- 21 Agustus 2025 – Provinsi Kalimantan Barat,Kasus hukum yang menyeret sejumlah pekerja perakit – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

«
1
…
24
25
26
27
28
…
30
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.