S W N

MEDIA NASIONAL

TIPIKOR

INVESTIGASI NEWS.ID

Konten Spesial

Dukung Ketahanan Pangan, Ditbinmas Polda Lampung Asistensi Program Pekarangan Bergizi di Lampung Utara Rumah Warga Desa Segayam Ogan Ilir Ludes Terbakar, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah DPRD Langkat Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif PALOPO— Rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Palopo pada Senin (22/6/2026) siang awalnya berjalan seperti biasa. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palopo, Zulkifli Halid, datang membawa dokumen penting, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2025. Namun, perhatian beberapa orang di dalam ruangan justru tertuju ke deretan kursi anggota dewan. Di sana, duduk Abdul Salam. Kehadiran Salam langsung memicu bisik-bisik di koridor parlemen. Bagi publik Palopo yang mengikuti dinamika politik lokal, nama Salam bukan sosok asing. Ia adalah legislator yang beberapa waktu lalu resmi diberhentikan dari jabatannya lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2162/XII/Tahun 2025. Hingga hari ini, lembaran hitam di atas putih dari gubernur itu belum pernah dicabut atau dibatalkan. Lalu, mengapa Salam bisa kembali duduk dan ikut bersidang? Pintu masuk Salam adalah selembar surat dari internal partainya sendiri. Mahkamah Partai NasDem menerbitkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 11/MPN/DPRD/I/2026 yang memulihkan status keanggotaannya. Bagi partai dan Salam, surat ini adalah mandat sah. Namun bagi sistem birokrasi negara, situasinya tidak sesederhana itu. Di sinilah letak benang kusutnya. Dalam tata negara kita, keputusan partai politik dan keputusan perwakilan pemerintah pusat (gubernur) berada di kamar yang berbeda. Surat dari mahkamah partai adalah urusan rumah tangga organisasi. Sementara SK Gubernur adalah produk hukum negara yang mengikat secara publik. Secara administrasi, selama Gubernur Sulsel belum mengeluarkan SK baru yang membatalkan pemberhentian tersebut, status Salam di mata hukum negara sebenarnya masih merupakan mantan anggota dewan. Ruang abu-abu ini yang sekarang berisiko membawa masalah baru bagi DPRD Palopo. Rapat paripurna kemarin bukan sekadar kumpul-kumpul biasa, melainkan agenda resmi penyerahan laporan keuangan daerah. Jika seorang tokoh yang status administrasinya masih menggantung ikut mengambil keputusan, atau bahkan sekadar memberikan hak suara dan interupsi, keabsahan produk hukum yang dihasilkan dewan di masa depan bisa dipersoalkan. Bukan hanya soal sah atau tidaknya perda APBD nanti, urusan ini juga bisa merembet ke urusan isi dompet negara. Hak keuangan dan fasilitas kedewanan melekat pada SK jabatan yang sah. Jika Sekretariat DPRD buru-buru mencairkan hak keuangan Salam sebelum ada lampu hijau atau SK pemulihan resmi dari Gubernur, pos anggaran tersebut sangat rawan menjadi “merah” saat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nanti. Hingga saat ini, suasana di seputar konflik administrasi ini masih sunyi dari tanggapan resmi. Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum bersuara, begitu pula dengan Sekretariat DPRD Palopo. Pj Sekda Zulkifli Halid yang hadir mewakili eksekutif pun memilih tidak memberikan komentar publik usai rapat. Salam sendiri tampaknya sadar bahwa modal putusan partai saja belum cukup kuat untuk mendobrak dinding birokrasi. Ia kini harus memilih menempuh jalur resmi dengan menggugat SK Gubernur tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Langkah ini akan menegaskan bahwa kepastian nasib politiknya memang harus diuji di depan meja hijau. Sekarang, bola panas ada di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selama belum ada ketukan palu hakim atau revisi resmi dari gubernur, setiap rapat yang digelar di gedung parlemen Palopo akan terus dibayangi oleh ketidakpastian hukum. Upaya untuk meminta kejelasan lebih lanjut masih terus diikhtiarkan. Redaksi hingga berita ini dinaikkan masih mencoba menghubungi pimpinan DPRD Palopo serta pengurus Fraksi NasDem demi mendapatkan duduk perkara yang lebih terang bagi publik.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447H / 2026M

22 Juni 202622 Juni 2026

Sinergi Warga Dan Polri Wujudkan Lahan Jagung Produktif Di Desa Empajak.

SEKADAU,KALBAR,http://Tipikorinvestigasinews.id- Semangat gotong royong terlihat dalam kegiatan penanaman jagung - MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS - BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

22 Juni 2026

Diduga Kangkangi Aturan Migas, Aktivitas Penyaluran BBM SPBU 66.787.002 Semitau Disorot Publik.

22 Juni 2026

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Ajak Personel Sukseskan Hari Bhayangkara Ke-80.

22 Juni 2026

Menembus Tembok Senyap,dugaan Penyelundupan di Batas Jagoi Babang: Komoditas hingga Isu Bekingan

21 Juni 2026

Warga Resah, Aktivitas PETI Diduga Cemari Sungai Kapuas Di Semitau Hilir.

18 Juni 202618 Juni 2026

Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di SPBU Sintang Jadi Sorotan, Warga Keluhkan Distribusi dan Minta Pengawasan Diperketat

18 Juni 202618 Juni 2026

MA Tegaskan Supremasi Hukum, PK Bupati Kapuas Hulu Ditolak dalam Sengketa Direksi PT UKM.

16 Juni 2026

Laba Perumda Sirin Meragun Melonjak 224%, Sorotan Tertuju pada Beban Penyusutan Rp5,8 Miliar

───────────────────────────────────

Dukung Ketahanan Pangan, Ditbinmas Polda Lampung Asistensi Program Pekarangan Bergizi di Lampung Utara

Rumah Warga Desa Segayam Ogan Ilir Ludes Terbakar, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah

DPRD Langkat Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif

Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif PALOPO— Rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Palopo pada Senin (22/6/2026) siang awalnya berjalan seperti biasa. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palopo, Zulkifli Halid, datang membawa dokumen penting, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2025. Namun, perhatian beberapa orang di dalam ruangan justru tertuju ke deretan kursi anggota dewan. Di sana, duduk Abdul Salam. Kehadiran Salam langsung memicu bisik-bisik di koridor parlemen. Bagi publik Palopo yang mengikuti dinamika politik lokal, nama Salam bukan sosok asing. Ia adalah legislator yang beberapa waktu lalu resmi diberhentikan dari jabatannya lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2162/XII/Tahun 2025. Hingga hari ini, lembaran hitam di atas putih dari gubernur itu belum pernah dicabut atau dibatalkan. Lalu, mengapa Salam bisa kembali duduk dan ikut bersidang? Pintu masuk Salam adalah selembar surat dari internal partainya sendiri. Mahkamah Partai NasDem menerbitkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 11/MPN/DPRD/I/2026 yang memulihkan status keanggotaannya. Bagi partai dan Salam, surat ini adalah mandat sah. Namun bagi sistem birokrasi negara, situasinya tidak sesederhana itu. Di sinilah letak benang kusutnya. Dalam tata negara kita, keputusan partai politik dan keputusan perwakilan pemerintah pusat (gubernur) berada di kamar yang berbeda. Surat dari mahkamah partai adalah urusan rumah tangga organisasi. Sementara SK Gubernur adalah produk hukum negara yang mengikat secara publik. Secara administrasi, selama Gubernur Sulsel belum mengeluarkan SK baru yang membatalkan pemberhentian tersebut, status Salam di mata hukum negara sebenarnya masih merupakan mantan anggota dewan. Ruang abu-abu ini yang sekarang berisiko membawa masalah baru bagi DPRD Palopo. Rapat paripurna kemarin bukan sekadar kumpul-kumpul biasa, melainkan agenda resmi penyerahan laporan keuangan daerah. Jika seorang tokoh yang status administrasinya masih menggantung ikut mengambil keputusan, atau bahkan sekadar memberikan hak suara dan interupsi, keabsahan produk hukum yang dihasilkan dewan di masa depan bisa dipersoalkan. Bukan hanya soal sah atau tidaknya perda APBD nanti, urusan ini juga bisa merembet ke urusan isi dompet negara. Hak keuangan dan fasilitas kedewanan melekat pada SK jabatan yang sah. Jika Sekretariat DPRD buru-buru mencairkan hak keuangan Salam sebelum ada lampu hijau atau SK pemulihan resmi dari Gubernur, pos anggaran tersebut sangat rawan menjadi “merah” saat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nanti. Hingga saat ini, suasana di seputar konflik administrasi ini masih sunyi dari tanggapan resmi. Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum bersuara, begitu pula dengan Sekretariat DPRD Palopo. Pj Sekda Zulkifli Halid yang hadir mewakili eksekutif pun memilih tidak memberikan komentar publik usai rapat. Salam sendiri tampaknya sadar bahwa modal putusan partai saja belum cukup kuat untuk mendobrak dinding birokrasi. Ia kini harus memilih menempuh jalur resmi dengan menggugat SK Gubernur tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Langkah ini akan menegaskan bahwa kepastian nasib politiknya memang harus diuji di depan meja hijau. Sekarang, bola panas ada di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selama belum ada ketukan palu hakim atau revisi resmi dari gubernur, setiap rapat yang digelar di gedung parlemen Palopo akan terus dibayangi oleh ketidakpastian hukum. Upaya untuk meminta kejelasan lebih lanjut masih terus diikhtiarkan. Redaksi hingga berita ini dinaikkan masih mencoba menghubungi pimpinan DPRD Palopo serta pengurus Fraksi NasDem demi mendapatkan duduk perkara yang lebih terang bagi publik.

Kategori: Daerah Kalimantan Barat

Berita, Daerah Kalimantan Barat30 September 2025

Warga Desak Kejari Kapuas Hulu Ungkap Dugaan Korupsi DPRD Secara Terbuka

KapuasHulu, tipikorinveatigasinews.id–30 Sep 2025-Provinsi Kalimantan Barat. Proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di DPRD Kabupaten – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat28 September 2025

Jaringan PETI & BBM Ilegal Terkuak: Publik Tantang Kapolda Kalbar Tindak Tegas”

Kapuas Hulu, tipikorinvestigasinews.id- 28 September 2025- Provinsi Kalimantan Barat, kembali diguncang isu serius terkait maraknya – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat28 September 2025

Alarm Nasional! PETI Sungai Suhaid Merajalela, Uang Setoran Diduga Capai Rp100 Juta/Minggu – Polda Kalbar Dituntut Tegakkan Pasal 33 UUD 1945

Kapuas Hulu ,tipikorinvestigasinews.id-28 September 2025.Provinsi Kalimantan Barat Tambang Emas Ilegal Lanting Sungai Suhaid Marak, Dugaan – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat24 September 2025

Rp1 Triliun untuk Hutan Kalbar, Masyarakat Adat Hanya Kebagian Rp26 Ribu?

Kapuas Hulu, .tipikorinvestigasinews.id– 24 Sep 2025-Provinsi Kalimantan Barat,Setiap pagi, Pak Acan (52) melangkah ke kebun – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat22 September 202522 September 2025

Polisi hanya menangani kasus yang sudah viral, menciptakan masalah keadilan yang tidak merata.

Kubu Raya, tipikorinvestigasinews.id-22 Sep 2025-Provinsi Kalimantan Barat,Polda Kalbar Mengabaikan Hak Pengaduan masyarakat: Tindakan ini juga – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat21 September 2025

Penghinaan”Profesi Advokat dan Wartawan LBH RAKHA”Tempuh jalur Hukum Laporkan Perusahaan FIF, Ke POLISI

Singkawang, tipikorinvestigasinews.id- 21 Sep 2025-Provinsi kalimantan Barat. Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Khatulistiwa (LBH RAKHA)bersama mitra – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita Utama, Daerah Kalimantan Barat19 September 2025

PN Sintang dinilai Ahli Waris dan GPN 08 Cacat Hukum dan Ahli Waris mengecam Dugaan Mafia Tanah,

Sintang, tipikorinvestigasinews.id-18 Sep 2025-Provinsi Kalimantan Barat. Pengadilan Negeri (PN) Sintang menghadapi tuntutan serius dari ahli – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat18 September 2025

Turnamen Sepak Bola HUT RI ke-80 di Sekadau Dinodai Praktik Perjudian

Sekadau, tipikorinvestigasinews.id- 18 Sep 2025-Provinsi Kalimantan Barat-Perayaan open turnamen sepak bola dalam rangka HUT ke-80 – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat14 September 2025

Mafia Migas dan PETI di Sanggau: Dugaan Pembiaran Terorganisir oleh Oknum Penegak Hukum

Sanggau, tipikorinvestigasinews.id- 14 September 2025- Provinsi Kalimantan Barat, Pengamat Hukum: Pembiaran PETI di Sungai Kapuas – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita Utama, Daerah Kalimantan Barat14 September 202514 September 2025

Razia PETI di Sanggau” Hanya Formalitas, Sungai Kapuas Kembali Tercabik Oleh Mesin Sedot Emas ilegal

Sanggau. tipikorinvestigasinews.id-13 Sep 2025-Provinsi Kalimantan Barat -Suara mesin sedot mendengung kembali di tepian Sungai Kapuas, – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

«
1
…
22
23
24
25
26
…
30
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.