S W N

MEDIA NASIONAL

TIPIKOR

INVESTIGASI NEWS.ID

Konten Spesial

Dukung Ketahanan Pangan, Ditbinmas Polda Lampung Asistensi Program Pekarangan Bergizi di Lampung Utara Rumah Warga Desa Segayam Ogan Ilir Ludes Terbakar, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah DPRD Langkat Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif PALOPO— Rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Palopo pada Senin (22/6/2026) siang awalnya berjalan seperti biasa. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palopo, Zulkifli Halid, datang membawa dokumen penting, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2025. Namun, perhatian beberapa orang di dalam ruangan justru tertuju ke deretan kursi anggota dewan. Di sana, duduk Abdul Salam. Kehadiran Salam langsung memicu bisik-bisik di koridor parlemen. Bagi publik Palopo yang mengikuti dinamika politik lokal, nama Salam bukan sosok asing. Ia adalah legislator yang beberapa waktu lalu resmi diberhentikan dari jabatannya lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2162/XII/Tahun 2025. Hingga hari ini, lembaran hitam di atas putih dari gubernur itu belum pernah dicabut atau dibatalkan. Lalu, mengapa Salam bisa kembali duduk dan ikut bersidang? Pintu masuk Salam adalah selembar surat dari internal partainya sendiri. Mahkamah Partai NasDem menerbitkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 11/MPN/DPRD/I/2026 yang memulihkan status keanggotaannya. Bagi partai dan Salam, surat ini adalah mandat sah. Namun bagi sistem birokrasi negara, situasinya tidak sesederhana itu. Di sinilah letak benang kusutnya. Dalam tata negara kita, keputusan partai politik dan keputusan perwakilan pemerintah pusat (gubernur) berada di kamar yang berbeda. Surat dari mahkamah partai adalah urusan rumah tangga organisasi. Sementara SK Gubernur adalah produk hukum negara yang mengikat secara publik. Secara administrasi, selama Gubernur Sulsel belum mengeluarkan SK baru yang membatalkan pemberhentian tersebut, status Salam di mata hukum negara sebenarnya masih merupakan mantan anggota dewan. Ruang abu-abu ini yang sekarang berisiko membawa masalah baru bagi DPRD Palopo. Rapat paripurna kemarin bukan sekadar kumpul-kumpul biasa, melainkan agenda resmi penyerahan laporan keuangan daerah. Jika seorang tokoh yang status administrasinya masih menggantung ikut mengambil keputusan, atau bahkan sekadar memberikan hak suara dan interupsi, keabsahan produk hukum yang dihasilkan dewan di masa depan bisa dipersoalkan. Bukan hanya soal sah atau tidaknya perda APBD nanti, urusan ini juga bisa merembet ke urusan isi dompet negara. Hak keuangan dan fasilitas kedewanan melekat pada SK jabatan yang sah. Jika Sekretariat DPRD buru-buru mencairkan hak keuangan Salam sebelum ada lampu hijau atau SK pemulihan resmi dari Gubernur, pos anggaran tersebut sangat rawan menjadi “merah” saat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nanti. Hingga saat ini, suasana di seputar konflik administrasi ini masih sunyi dari tanggapan resmi. Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum bersuara, begitu pula dengan Sekretariat DPRD Palopo. Pj Sekda Zulkifli Halid yang hadir mewakili eksekutif pun memilih tidak memberikan komentar publik usai rapat. Salam sendiri tampaknya sadar bahwa modal putusan partai saja belum cukup kuat untuk mendobrak dinding birokrasi. Ia kini harus memilih menempuh jalur resmi dengan menggugat SK Gubernur tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Langkah ini akan menegaskan bahwa kepastian nasib politiknya memang harus diuji di depan meja hijau. Sekarang, bola panas ada di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selama belum ada ketukan palu hakim atau revisi resmi dari gubernur, setiap rapat yang digelar di gedung parlemen Palopo akan terus dibayangi oleh ketidakpastian hukum. Upaya untuk meminta kejelasan lebih lanjut masih terus diikhtiarkan. Redaksi hingga berita ini dinaikkan masih mencoba menghubungi pimpinan DPRD Palopo serta pengurus Fraksi NasDem demi mendapatkan duduk perkara yang lebih terang bagi publik.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447H / 2026M

22 Juni 202622 Juni 2026

Sinergi Warga Dan Polri Wujudkan Lahan Jagung Produktif Di Desa Empajak.

SEKADAU,KALBAR,http://Tipikorinvestigasinews.id- Semangat gotong royong terlihat dalam kegiatan penanaman jagung - MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS - BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

22 Juni 2026

Diduga Kangkangi Aturan Migas, Aktivitas Penyaluran BBM SPBU 66.787.002 Semitau Disorot Publik.

22 Juni 2026

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Ajak Personel Sukseskan Hari Bhayangkara Ke-80.

22 Juni 2026

Menembus Tembok Senyap,dugaan Penyelundupan di Batas Jagoi Babang: Komoditas hingga Isu Bekingan

21 Juni 2026

Warga Resah, Aktivitas PETI Diduga Cemari Sungai Kapuas Di Semitau Hilir.

18 Juni 202618 Juni 2026

Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di SPBU Sintang Jadi Sorotan, Warga Keluhkan Distribusi dan Minta Pengawasan Diperketat

18 Juni 202618 Juni 2026

MA Tegaskan Supremasi Hukum, PK Bupati Kapuas Hulu Ditolak dalam Sengketa Direksi PT UKM.

16 Juni 2026

Laba Perumda Sirin Meragun Melonjak 224%, Sorotan Tertuju pada Beban Penyusutan Rp5,8 Miliar

───────────────────────────────────

Dukung Ketahanan Pangan, Ditbinmas Polda Lampung Asistensi Program Pekarangan Bergizi di Lampung Utara

Rumah Warga Desa Segayam Ogan Ilir Ludes Terbakar, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah

DPRD Langkat Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif

Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif PALOPO— Rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Palopo pada Senin (22/6/2026) siang awalnya berjalan seperti biasa. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palopo, Zulkifli Halid, datang membawa dokumen penting, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2025. Namun, perhatian beberapa orang di dalam ruangan justru tertuju ke deretan kursi anggota dewan. Di sana, duduk Abdul Salam. Kehadiran Salam langsung memicu bisik-bisik di koridor parlemen. Bagi publik Palopo yang mengikuti dinamika politik lokal, nama Salam bukan sosok asing. Ia adalah legislator yang beberapa waktu lalu resmi diberhentikan dari jabatannya lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2162/XII/Tahun 2025. Hingga hari ini, lembaran hitam di atas putih dari gubernur itu belum pernah dicabut atau dibatalkan. Lalu, mengapa Salam bisa kembali duduk dan ikut bersidang? Pintu masuk Salam adalah selembar surat dari internal partainya sendiri. Mahkamah Partai NasDem menerbitkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 11/MPN/DPRD/I/2026 yang memulihkan status keanggotaannya. Bagi partai dan Salam, surat ini adalah mandat sah. Namun bagi sistem birokrasi negara, situasinya tidak sesederhana itu. Di sinilah letak benang kusutnya. Dalam tata negara kita, keputusan partai politik dan keputusan perwakilan pemerintah pusat (gubernur) berada di kamar yang berbeda. Surat dari mahkamah partai adalah urusan rumah tangga organisasi. Sementara SK Gubernur adalah produk hukum negara yang mengikat secara publik. Secara administrasi, selama Gubernur Sulsel belum mengeluarkan SK baru yang membatalkan pemberhentian tersebut, status Salam di mata hukum negara sebenarnya masih merupakan mantan anggota dewan. Ruang abu-abu ini yang sekarang berisiko membawa masalah baru bagi DPRD Palopo. Rapat paripurna kemarin bukan sekadar kumpul-kumpul biasa, melainkan agenda resmi penyerahan laporan keuangan daerah. Jika seorang tokoh yang status administrasinya masih menggantung ikut mengambil keputusan, atau bahkan sekadar memberikan hak suara dan interupsi, keabsahan produk hukum yang dihasilkan dewan di masa depan bisa dipersoalkan. Bukan hanya soal sah atau tidaknya perda APBD nanti, urusan ini juga bisa merembet ke urusan isi dompet negara. Hak keuangan dan fasilitas kedewanan melekat pada SK jabatan yang sah. Jika Sekretariat DPRD buru-buru mencairkan hak keuangan Salam sebelum ada lampu hijau atau SK pemulihan resmi dari Gubernur, pos anggaran tersebut sangat rawan menjadi “merah” saat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nanti. Hingga saat ini, suasana di seputar konflik administrasi ini masih sunyi dari tanggapan resmi. Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum bersuara, begitu pula dengan Sekretariat DPRD Palopo. Pj Sekda Zulkifli Halid yang hadir mewakili eksekutif pun memilih tidak memberikan komentar publik usai rapat. Salam sendiri tampaknya sadar bahwa modal putusan partai saja belum cukup kuat untuk mendobrak dinding birokrasi. Ia kini harus memilih menempuh jalur resmi dengan menggugat SK Gubernur tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Langkah ini akan menegaskan bahwa kepastian nasib politiknya memang harus diuji di depan meja hijau. Sekarang, bola panas ada di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selama belum ada ketukan palu hakim atau revisi resmi dari gubernur, setiap rapat yang digelar di gedung parlemen Palopo akan terus dibayangi oleh ketidakpastian hukum. Upaya untuk meminta kejelasan lebih lanjut masih terus diikhtiarkan. Redaksi hingga berita ini dinaikkan masih mencoba menghubungi pimpinan DPRD Palopo serta pengurus Fraksi NasDem demi mendapatkan duduk perkara yang lebih terang bagi publik.

Kategori: Daerah Kalimantan Barat

Berita, Daerah Kalimantan Barat13 Oktober 202513 Oktober 2025

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENANGKAN FLORA, NAMUN PEMKAB KAPUAS HULU DIDUGA ABAIKAN KEPUTUSAN HUKUM TERTINGGI

Putussibau,tipikorInvestigasinews.id –13 Oktober 2025, Provinsi Kalimantan Barat Kasus dugaan pelanggaran administrasi terhadap Ibu Flora, mantan – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat10 Oktober 202510 Oktober 2025

Saat mafia migas monopoli SPBU,Diduga BBM Subsidi hilang diperedaran Di Kalimantan Barat.

Pontianak,tipikorinvestigasinews.id-10 Oktober 2025-Provinsi Kalimantan barat. Wakil Ketua Dewan Pimpinan LIDIK KRIMSUS RI.Provinsi Kalbar menyoroti Lemahnya – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat10 Oktober 2025

Tambang Sirtu CV Reka Bangun Konstruksi Diduga Masuk Kawasan Budaya di Sintang, Pemprov Kalbar Turut jadi sorotan Publik

Sintang,tipikorinvestigasinews.id-10 Oktober 2025-Provinsi Kalimantan Barat.Aktivitas tambang sirtu (pasir dan batu) milik CV Reka Bangun Konstruksi – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat10 Oktober 2025

APH BPH Migas BUNGKAM) BBM Subsidi Jadi Rebutan,Mafia Migas Monopoli Solar,Truk Tabrak NOSEL SPBU di Sungai Ambawang

Kubu Raya,tipikorinvestigasinews.id-10 Oktober 2025-Provinsi Kalimantan Barat. Kejadian di SPBU Lintang Batang, Desa Teluk Bakung, Kecamatan – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat9 Oktober 2025

Tambang Ilegal di Sekadau Diduga Libatkan Oknum Aparat Desa dan Penegak Hukum

Sekadau,tipikorinvestigasinews.id-9 Oktober 2025-Provinsi Kalimantan Barat. Aktivitas tambang emas tanpa izin (PETI) kembali mencuat di Kabupaten – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat9 Oktober 2025

Publik Desak Kejari Kapuas Hulu Periksa Kadis PMD Terkait Kasus Korupsi PLTMH Nanga Raun

Putussibah,kab kapuas hulu.9/10/2025-tipikorInvestigasinews.id –Desakan publik agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas Hulu memeriksa Kepala Dinas Pemberdayaan – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita Utama, Daerah Kalimantan Barat9 Oktober 2025

Mafia Migas!”Diduga monopoli SPBU Demi menyalurkan BBM Ketambang Emas Ilegal,Supir expedisi di Sekadau Kecewa:

Sekadau,tipikorinvestigasinews.id – 9 Oktober 2025-Provinsi Kalimantan Barat . Kekecewaan warga dan pengguna jalan muncul terhadap – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita Utama, Daerah Kalimantan Barat8 Oktober 20258 Oktober 2025

Praktisi Hukum Dorong Kasus Riezky Kabah Diselesaikan Secara Musyawarah dan Restoratif

Pontianak.tipikorinvestigasinews.id-8 Oktober 2025-Provinsi kalimantan Barat, Dua praktisi hukum, Rusliyadi, S.H. dan Djodhi Hensa Saujana, S.H., – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat7 Oktober 2025

Butuh Bukti Bukan Janji”Surat terbuka Kapolres kubu Raya,Korban menanti kepastian hukum

Kubu Raya,tipikorinvestigasinewa.id-8 Oktober 2025-Provinsi Kalimantan Barat. Kepada:YTH,bapak AKBP KADEK ARY MAHARDIKA.S.I.K.,M.H. Kapolres Kubu Raya dengan – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Kalimantan Barat7 Oktober 2025

Proyek Jalan Miliar Rupiah Asal Jadi”di Sui Ambangah LIN-LKRI Desak KPK Audit Kontraktor diduga Curang

Kubu Raya,tipikorinvestigasinews.id-8 Oktober 2025-Provinsi Kalimantan Barat. Proyek pembangunan jalan di Desa Sui Ambangah, Kecamatan Kubu, – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

«
1
…
20
21
22
23
24
…
30
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.